Connect with us

LSM PUSPAHAM Desak Bawaslu Ambil Alih Kasus Bupati Konsel

Uncategorized

LSM PUSPAHAM Desak Bawaslu Ambil Alih Kasus Bupati Konsel

KENDARI, SUARAKENDARI.COM-Untuk kesekian kalinya independensi kinerja Bawaslu Sultra kembali diuji dalam menangani kasus pemilu yang melibatkan pejabat publik .Setelah sebelumnya kasus pidana pemilu yang melibatkan Bupati Konawe Utara yang kasusnya hingga kini ‘mengendap’, kini bawaslu diperhadapkan kasus serupa yang menimpa Bupati Konawe Selatan Drs H Imran MSi.

Sebagaimana yang dilaporkan LSM PUSPAHAM (Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia), bahwa Bupati Imran diduga melakukan politisasi menjelang pemilu caleg dengan membagi-bagikan motor pada PNS di wilayah itu. Kasus yang sudah dilaporkan itu kini dikuatirkan juga mengendap di meja komisi pengawas pemilu. Untuk itu PUSPAHAM mendesak Bawaslu Sultra mengambil alih kasus itu.

“Kami berharap Bawaslu Sultra mengambil alih kembaIi laporan kami sesuai SOP. Karena kalau dicermati proses pemeriksaan berjalan timpang dan kadang memberi informasi yang seolah-olah kami tidak mengerti,”kata Saipin, Direktur PUSPAHAM Sultra.

Menurut Saipin yang juga mantan Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari ini, berdasarkan konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan LSM PUSPAHAM di tingkat komisioner Panwaslu Konsel, maka PUSPAHAM tidak mendapatkan informasi yang seimbang terhadap penanganan pelanggaran pemilu yg melibatkan bupati konsel. Bahkan kasus ini diduga besar akan dikaburkan (kadaluarsa) oleh panwaslu konsel. Sementara masih terdapat 2 kali kesempatan untuk memanggil bupati namun tidak digunakan, karena mengingat waktu penanganan kasif (hari ini, Red).

“Jadi Kami mendesak Bawaslu Sultra kembali mengambil alih kasus ini. Mengingat waktu penanganan kasif maka kami mendesak untuk digelar perkara dan merekomendasikan kedalam pleno panwaslu agar terlapor bupati konsel untuk tetap dilanjutkan pemeriksaan di Gakumdu mengingat disana tersedia waktu 14 hari,”urainya.

Lanjut Saifin, belajar dari kasus pelanggaran pemilu di Kabupaten konut, bupati konut ketika itu tidak pernah menghadiri setiap panggilan di tingkat panwaslu/bawaslu/gakumdu walaupun sampai 3 kali panggilan. “Kami ingatkan, jika panwaslu konsel mengaburkan masalah ini, maka pasti kami akan membawa ke Bawaslu untuk diproses lebih lanjut, dan saya menjamin untuk melaporkan sejumlah pelanggaran etik panwaslu konsel ke majelis daerah DKPP,”ancamnya. TIM

 

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top