Connect with us

Lima Komisioner KPUD Kolaka Dipecat

Uncategorized

Lima Komisioner KPUD Kolaka Dipecat

KENDARI, SUARAKENDARI.COM – Seluruh komisioner KPUD Kolaka diberhentikan dengan tidak hormat, lantaran melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Pemecatan itu berdasarkan sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) RI yang digelar, Rabu (10/9/2014).

Anggota Majelis DKPP RI, Nurhidayat yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan pemecatan terhadap lima anggota KPU Kolaka itu.

“ DKPP menyimpulkan dan memutuskan menerima pengaduan Eptati caleg DPR RI dapil Sultra dari partai Gerindra seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada seluruh Komisioner KPUD Kolaka. Memerintahkan KPUD Sultra untuk melaksanakan putusan ini dan memerintahkan Bawaslu RI untuk mengawasi putusan ini,” terangnya.

Eptati Kamaruddin sebelumnya telah mengadukan seluruh anggota KPUD Kolaka kepada Panwaslu Kolaka atas dugaan penggelembungan suara pasangan nomor urut tiga caleg DPR RI dari partai Gerindra, Haerul Saleh.

Menurut Eptati, sebelum dilakukan rekapitulasi suara tingkat kabupaten, dirinya memperoleh informasi dari salah seorang komisioner KPUD Kolaka terkait perolehan suara Haerul Saleh sebesar 15 ribu suara lebih.

“Namun, pada kenyataannya saat rekap ditingkat kabupaten, Haerul Saleh memperoleh 20.516 suara. Sehingga, Eptati menduga telah terjadi penggelembungan suara untuk Haerul Saleh,” jelasnya.

Lebih lanjut, Eptati selanjutnya melaporkan dugaan penggelembungan suara tersebut kepada Panwaslu Kolaka. Dari laporan tersebut, panwaslu kemudian merekomendasikan kepada KPUD Kolaka untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Namun, oleh KPUD Kolaka menilai laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran administrasi, melainkan pelanggaran tindak pidana pemilu yang seharusnya diserahkan untuk diproses oleh penegak hukum.

“Akan tetapi, DKPP menilai komisioner KPUD Kolaka nyata-nyata mengabaikan berbagai rekomendasi Panwaslu dan berkelit bahwa pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran administrasi melainkan pidana pemilu. Namun, dalam persidangan terjadi kontradiksi, dimana komisioner KPUD Kolaka mengakui bahwa itu merupakan pelanggaran administrasi yang semestinya mereka tangani,” lanjut Nurhidayat. TIM

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top