Lepmil Dorong Pembentukan Raperda Hutan Lindung dan Hutan Produksi

0

SUARAKENDARI.COM, Lepmil Sultra tidak main-main menggodok terkait pembentukan Raperda tentang Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang nantinya dapat dijadikan sebagai landasan atau kekuatan hukum terhadap fungsi hutan ini.

Dikatakan Direktur Lepmil Sultra, Yani Taufik bahwa pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan Prorep Indonesia yang mendapatkan pendanaan dari USAID Australia untuk segera menggagas penyusunan raperda Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

“Sejak Juli 2015 lalu kami sudah membentuk tim yang berasal dari akademik, praktisi, seluruh stekholder yang terkait, DPRD, universitas dan semua pihak untuk menggagas ide ini. Kami juga sudah melakukan diskusi publik yang pertama pada akhir 2015 yang kemudian hasilnya kami konsultasikan ke Kementrian Kehutanan, kemudian saat ini kami lakukan kembali diskusi publik yang kedua,” jelasnya, Rabu (13/1/2016).

Menurutnya, maksud dan tujuan semua pihak terkait berkumpul hari itu agar dalam pembuatan raperda tersebut semua kepentingan bisa terakomodir dan tidak subyektif terhadap satu titik saja, melainkan bisa dirasakan bagi semua kalangan akan kegunaan dari raperda itu.

Ia juga merasa sangat penting terkait pembentukan raperda tersebut, dimana saat ini kesadaran akan orang-orang terkait pentingnya menjaga kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung masih kurang.

“Kita lihat saat ini masih dikotomi, bagaimana konservasi dan menjaga hutan. Salah satu solusi yang kita harapkan dari kegiatan ini bagaimana memanfaatkan hutan karena memiliki fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan tapi bisa tetap mempertahankan aspek konservasi sehingga bisa diakses tapi juga tetap terjaga,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sultra, Abdul Rahman Saleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif, dimana sebuah usaha untuk menginisiasi raperda dilihat dari kondisi wilayah tentang hutang yang kita miliki saat ini.

“Kita harus memperhatikan kondisi wilayah kita yang bisa menjadi sebuah kebijakan terkait tata kelolah hutan sehingga bisa tetap terjaga kelestariannya. Inisiasi raperda seperti ini tentu sangat penting karena berhubungan dengan kepentingan orang banyak, sehingga kami sebagai legislatif sangat mendukung,” katanya.

Terkait penyelesaian raperda tersebut, dikatakan pimpinan dewan tersebut akan segera dirampungkan setelah masa reses. Dimana reses bagi anggota legislatif akan dimulai pada tanggal 30 Januari mendatang. (LINA)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.