Connect with us

Lagi, Unjuk Rasa TPPU Gubernur Sultra Dibubar Paksa

Hukum & Kriminal

Lagi, Unjuk Rasa TPPU Gubernur Sultra Dibubar Paksa

KENDARI, SUARAKENDARI.COM, Untuk kesekian kalinya aksi unjuk rasa terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra Selasa (16/9/2014) dibubarkan secara paksa oleh oknum yang tidak dikenal.

Puluhan mahasiswa hari itu mendatangi DPRD Sultra guna mempertanyakan dugaan pencucian uang yang dilakukan gubernur yang menyebabkan kerugian terhadap daerah.

Masa aksi yang dipimpin oleh Laode Ngkumabusi menyatakan bahwa dugaan pencucian uang tersebut harus segera diusut tuntas agar tidak merugikan daerah dan menjadi contoh yang baik untuk daerah lain.

“Diduga gubernur telah menerima puluhan milyar yang ditransfer empat kali dari Mr.Chen yang merupakan pengusaha asal Taiwan yang berinvestasi di bidang tambang di Sultra, tentu saja uang yang diterima tersebut menyebabkan kerugian kepada daerah karena seharusnya uang yang diterima tersebut harus diberikan kepada daerah sebagai sumbangan pihak ketiga,” teriak masa aksi.

Massa aksi juga mendesak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Gubernur Sultra agar tidak mencoreng nama baik daerah.

Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan hari itu juga, beberapa masa aksi sempat dipukuli oleh oknum yang tidak dikenal, untung saja ada pihak kepolisian yang melakukan pengamanan sehingga pihak kepolisian yang memisahkan hal tersebut.

Sebelumnya, masa aksi juga telah melakukan aksi yang sama di pelataran Eks.MTQ pada Rabu (10/9/2014), namun sayangnya masa aksi dibubarkan paksa oleh oknum yang tidak dikenal.

Setelah melakukan aksi unjuk rasa, pihak kepolisian mengamankan para pengunjuk rasa dikendaraan operasional pihak kepolisian untuk mengantisipasi keributan yang akan dilakukan. (LINA)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top