Connect with us

Lagi, Surat Berlogo BKN Muncul di Bombana

Uncategorized

Lagi, Surat Berlogo BKN Muncul di Bombana

BOMBANA,SUARAKENDARI.COM-Sempat dihebohkan keberadaan surat “palsu” yang mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa bulan lalu di Pemkab Bombana, Sulawesi Tenggara, tanggal 31 Mei lalu, datang lagi surat yang sama (berlogo BKN) yang meminta agar Honorer K1 pemkab Bombana berjumlah 171 lakukan pemberkasan.

Belum diketahui palsu atau benar adanya. Namun surat bernomor E-26-30/V.103-8/101 yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN, Yulina Setiawati, NN, SH.,MM, dan mengatasnamakan BKN

Surat yang masuk ke Pemkab dan mengatasnamakan BKN jadi polemik dan sensitif. Sebab sebelumnya, surat perihal pengangkatan honorer K1 di Bombana sempat muncul, sebelum akhirnya disimpulkan palsu oleh tim verifikasi Pemkab Bombana.
Pemkab Bombana melalui Badan Kepegawain Daerah (BKD) mengaku sudah menerima surat tersebut. Kata kepala BKD Bombana Man Arfa, surat dari BKN itu diterima 31 Mei lalu. “Suratnya diambil staf saya di BKD di kantor pos,” tutur Man Arfa.

Mantan kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bombana ini belum memastikan apakah surat itu asli atau palsu. Sebab, sampai 12 hari setelah surat itu diterima, pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari BKN. “Biasanya surat dari BKN itu langsung dikirim di BKD atau kami download langsung dari website resmi BKN. Ini tidak, suratnya kami ambil di kantor pos,” sambung Man Arfa.

Kata dia, BKD akan lakukan konfirmasi langsung guna mengungkap kebenaran terkait permintaan pemberkasan tersebut. “Kalau betul-betul asli kami tindak lanjuti. Tapi kalau palsu tidak mungkin diproses lanjut,” tandasnya

Terpisah, Sekretaris Daerah Bombana, Rustam Supendy menaruh curiga atas hadirnya surat tersebut. Sebab dirinya mengaku sudah mengkonfirmasi langsung kepada pihak yang bertanda tangan dalam surat tersebut kepada Deputi Inka, Yulina Setiawati.

Namun hasil, Yulina yang saat ini tidak lagi menjabat Deputi Inka. Apalagi Yulian mengaku tidak pernah mengeluarkan surat permintaan pemberkasan honorer K1.

Tak cuma itu, kata Rustam tata naskah penulisan surat tersebut belum mencerminkan surat yang biasanya datang dari BKN. Rustam menilai ada beberapa penulisan tata naskah disurat tersebut masih salah.

Mantan Kepala Bappeda Bombana ini mengaku pengirimannya surat jadi tidak wajar. Sebab melalui pos, padahal lajimnya melalui web site resmi BKN atau MenPAN.

Meski begitu, Pemkab akan melakukan klarifikasi di BKN bersama perwakilan honorer terkait hadirnya surat tersebut. “Kami tidak mempersulit apalagi menghambat masalah honorer K1, jika memang ada pemberitahuan resmi dan diakui BKN atau MenPAN bukan berdasarkan informasi dari orang perorang atau menjual nama pegawai di BKN atau MenPAN,” tandasnya

Pemkab Bombana akan hati-hati sebab pengangkatan honorer untuk menjadi CPNS ini, ditengarai telah dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan. “Dari BKN pun mengingatkan saya untuk tidak menerima atau percaya begitu saja informasi yang mengatasnamakan BKN jika tidak disertai dengan bukti resmi. Makanya sekarang kami langsung ke BKN, begitu surat yang mengatasnamakan BKN itu kami terima,” ungkap mantan kadis kehutanan Bombana ini. (DAR)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top