Connect with us

Kualitas proyek rendah, Perencanaan dan Pengawasan Dinas PU Bombana Diragukan

Uncategorized

Kualitas proyek rendah, Perencanaan dan Pengawasan Dinas PU Bombana Diragukan

BOMBANA,SUARAKENDARI.COM-Beragam proyek Infrastruktur yang dibangun Dinas PU Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, menuai sorotan masyarakat.

Sejumlah proyek yang dibangun belum lama ini, menunjukan kualitas yang memiriskan. Satu diantaranya yakni pengaspalan  jalan diseputar Rumbia Ibukota Kabupaten Bombana. Baru beberapa bulan dikerja, namun sejumlah ruas jalan tampak sudah rusak dengan beragam lubang yang menganga.

Wakil Ketua DPRD Bombana, Johan Salim mengungkapkan, kerusakan pembangunan yang begitu cepat, disebabkan perencanaan yang kurang matang.

Dicontohkan seperti Pengaspalan jalan dari tugu brimob sampai pasar sentral. Jalan disepanjang itu sudah menyerupai kubangan, padahal baru setahun lebih di aspal. Kerusakan ini kata Johan bukan disebabkan karena kualitas aspalnya yang tidak sesuai. Namun murni karena konstruksi tanah yang labil.

“Coba liat sendiri diruas jalan antara tugu Brimob ke pasar baru. Bukan aspal yang terkupas, tapi lumpur yang muncul diatas jalan yang sudah diaspal. Ini bukti jika perencanaan di PU yang tidak matang,” kata Johan.

Seharusnya ketika ruas jalan itu diprogramkan untuk diaspal, perencanaan harus jeli melihat konstruksi tanahnya. Jika labil, semestinya dilakukan perlakuan khusus sebelum diaspal.

Misalnya dilakukan material berupa batu-batuan besar sehingga tidak labil begitu diaspal. “Ini aneh, jalan labil mau diaspal. Bagaimana tidak cepat rusak,” sambung mantan pengusaha ini.

Persoalan yang sama terjadi di wilayah Poleang.  Kata Johan, ada jembatan yang dibangun begitu selesai pekerjaan bukannya memberi manfaat bagi warga. Hadirnya jembatan itu justru menyusahkan warga, karena tidak bisa dilalui lagi. “Bisa warga lewat tapi harus dibuatkan titian lagi, karena jembatannya tingginya sekitar tiga meter dari dasar jalan,” kata Johan.

Masalah seperti ini semestinya menjadi perhatian dan fungsi anggota DPRD diwilayah itu untuk menjalankan pengawasannya. “Jangan hanya perjalanan dinas yang diurus. Tapi monitoring juga keluhan masyarakat seperti itu, karena banyak proyek-proyek yang tidak sesuai fungsinya,” ungkap Johan. (DAR)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top