KPU Butur Dilapor ke DKPP

*Panwas Dianggap Tidak Etis Persoalkan DPS

Suarakendari.com- Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Buton Utara, melaporkan KPU Butur ke DKPP melalui Bawaslu Sultra. Hal ini diakibatkan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Butur. Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tenggara menilai bahwa hal itu masih bisa diselesaikan ditingkatan daerah, tidak perlu sampai ke DKPP.

“Jika DPS dijadikan dasar oleh DKPP, terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Buton Utara, tergantung dari DKPPnya menerima atau tidak. Terkait dengan pemuktahiran data pemilih ini, sebenarnya landasan yang dipakai oleh KPU dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu adalah PKPU Nomor 4/2015. Jika panwas melihat dalam konteks yang lain, etika apa yang dilanggar itu?” terang Ketua KPU Sultra, Hidayatullah, saat ditemui di kantornya kemarin.

Menurutnya juga, bagi KPU Sultra sendiri, hal itu merupakan hal yang prematur, sebab DPS ini juga masih bersifat perbaikan sebelum diplenokan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Sekarang apa sebenarnya yang dipermasalahkan di DPS ini oleh Panwas? Jika ada yang tidak terdaftar, maka akan didaftarkan nantinya. Kalau ada yang fiktif, maka akan dicoret. Panwas kan bisa menyampaikan ke KPU terkait dengan pengawasan yang dilakukan juga,” jelasnya.

Di KPU Kabupaten/Kota juga, lanjutnya lagi, dilakukan pleno terkait dengan pemuktahiran daftar pemilih, dan pleno pada tingkatan ini, wajib menghadirkan Panwas, tim pasangan calon, dan juga unsur pemerintahan. Pasalnya, softcopy dalam bentuk PDF soal daftar pemilih ini nantinya juga akan diserahkan ke tim pasangan calon, diberikan kepada Panwas Kabupaten dan Kecamatan, dan juga diberikan kepada Pemerintah terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

“Jadi, problem daftar pemilih itu, seharusnya diselesaikan pada tingkatan mereka saja. Tidak semestinya dibawa ke DKPP. Saya justeru berharap, antara Panwas dan KPU profesional, artinya tidak perlu saling mencari kesalahan. Apakah maksimal pengawasan yang dilakukan atau tidak?” katanya.

Dalam PKPU Nomor 4/2015, penyusunan daftar pemilih menggunakan sistem informasi daftar pemilih atau Sidalih. sidalih ini merupakan aplikasi, yang dapat bisa mengidentifikasi data pemilih yang fiktif, pemilih yang tidak memiliki identitas yang tidak jelas. (Arn)