Korban PHK PT. DJL Protes Hasil Investigasi Panja DPRD dan Disnakertrans

Suarakendari.com – Puluhan Eks Buruh Sawit PT. DJL tidak terima hasil investigasi yang disampaikan Panitia kerja DPRD dan pihak Dinas Tenaga Kerja Sultra dalam Acara dengar Pendapat yang digelar di Gedung DPRD Sultra, Jumat (16/10).

“Semua keterangan yang disampaikan dalam dengar pendapat hari ini tidak benar. Kami telah diperlakukan seperti budak oleh PT Damai Jaya Lestari,” teriak salah seorang korban PHK seusai acara dengar pendapat di gedung DPRD Sultra, Jumat.

Puluhan Warga korban PHK tersebut mengamuk dan teriak histeris, Beruntung, petugas keamanan segera mengendalikan Mantan buruh sawit tersebut, sehingga amukan warga cepat diredam.

“Tolong dengarkan saya. Jangan membuat keributan di sini, apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara sedang dikomunikasikan oleh anggota DPRD dan Dinas Tenaga Kerja kepada pihak perusahaan,” kata salah seorang petugas melalui pengeras suara.

Sebelumnya Ketua Panitia Kerja (Panja) DPRD Sultra, Suwandi mengatakan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT Damai Jaya Lestari (DJL) terhadap ratusan korban PHK yang hingga kini menginap di gedung DPRD (Sultra).

“Kami anggota Panja yang terdiri atas anggota Komisi I, II dan IV DPRD Sultra telah melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran PT DJL terhadap para karyawannya,” katanya saat menyampaikan hasil investigasi tim Panja DPRD Sultra pada rapat dengar pendapat di gedung DPRD.

Sementara itu, Hasil investigasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sultra yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja, Magner Sinaga juga tak berbeda dengan tim Panja DPRD Sultra.

Menurut Magner Sinaga, PT DJL tidak melakukan pelanggaran apapun terhadap karyawan, kecuali upah kerja yang diberikan kepada para pekerja kurang Rp4.800 per hari bila dibandingkan dengan Upah Minimum Regional Provinsi Sultra sebesar Rp1.600.850 per bulan.

“Oleh karena itu, kami dari pihak Dinas Tenaga Kerja merekomendasikan kepada pihak PT DJL agar membayarkan kekurangan upah tersebut kepada para pekerja.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga merekomendasikan kepada aparat kepolisian untuk mengusut provakotor yang menyebabkan 203 orang yang dianggap korban PHK itu datang menginap di gedung DPRD Sultra.(ANT)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *