Konsel Rawan Politik Uang

0

SUARAKENDARI.COM – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara melakukan pemetaan terhadap indeks kerawanan Pemilu (IKP) di tujuh daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ini disusun berdasarkan hasil dari Diskusi terfokus (FGD), wawancara mendalam (Indept interview), studi hasil pengawasan, serta beberapa data penunjang diantaranya Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014 kemarin.
Dalam indeks tersebut, lima aspek penting yang menjadi perhatian khusus dari Bawaslu Sultra diantaranya profesionalitas penyelenggara, politik uang (money politic), akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan keamanan daerah.
Hasilnya, dari aspek keamanan Kabupaten Konawe Selatan masuk kategori rawan. Ini disebabkan adanya intimidasi ke penyelenggara dan juga berkaca pada kejadian kekerasan dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2014 lalu. Sementara, enam daerah lainnya yakni Kabupaten Buton Utara Butur, Kolaka Timur, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna dan Wakatobi masuk kategori aman.
Selain itu, dari aspek politik uang Kabupaten Konsel dan Konut, masuk kategori rawan. Hal tersebut berdasarkan angka kemiskinan, alokasi bansos/iklan pencitraan dalam APBD, dan laporan politik uang dalam Pileg dan Pilpres 2014 lalu. Sedangkan, lima daerah lainnya yakni Butur, Koltim, Konkep, Muna dan Wakatobi masuk kategori aman.
Dari aspek penyelenggara (KPU dan Bawaslu/Panwas), Kabupaten Kolaka Timur masuk kategori aman, sedangkan lima daerah lainnya yakni Kabupaten Buton Utara, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Muna dan Wakatobi, masuk kategori cukup rawan. Dan, kembali lagi Kabupaten Konawe Selatan masuk kategori daerah rawan pada aspek penyelenggaara berdasarkan ketersediaan anggaran, Netralitas penyelenggara, Kualitas DPT, Kemudahan akses informasi.
“Dari hasil pemetaan tersebut, bagi Bawaslu Konawe Selatan menjadi Perhatian Khusus dalam Pilkada Serentak 2015 di Sultra, namun Kabupaten lain seperti Butur, Wakatobi, Konawe Utara dan Muna, juga perlu tetap di waspadai,” jelas Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Sultra, Munsir Salam di Kendari, Sabtu, (12/9).
Bagi Bawaslu Sultra juga, IKP 2015 ini merupakan Early Warning Sistem (EWS) atau sistem peringatan dini bagi Bawaslu dalam menghadapi Pilkada serentak 2015 ini.
“Ada beberapa catatan dari Bawaslu Sultra, pertama Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada berpotensi tidak sevalid DPT Pemilu dan Pilcaleg pada 2014 kemarin, sebab adanya migrasi lokal dan kebijakan lokal masing masing daerah yang bisa jadi menambah dan mengurangi pemilih. Selain itu, penyelenggara juga perlu dilakukan pengawasan khusus sebab bisa jadi mereka ini juga tidak nertal. Kemudian, politik uang ini juga masih berpeluang terjadi pada semua daerah,” jelasnya. (Arn)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.