Connect with us

Konawe Selatan Menuju Kota Minapolitan

Uncategorized

Konawe Selatan Menuju Kota Minapolitan

KONSEL, SUARAKENDARI.Com-Potensi kelautan dan perikanan Indonesia khususnya di Kabupaten Konawe Selatan begitu besar, apalagi saat ini potensi tersebut telah ditopang dengan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan oleh pemerintah daerah setempat.

Namun, sejalan dengan perubahan yang begitu cepat di segala bidang, baik berskala internasional maupun nasional, maka kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan memerlukan penyesuaian atau perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan potensi laut, saat ini 9 dari 22 kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi   Sulawesi Tenggara akan dijadikan kawasan Minapolitan.

Bupati Konawe Selatan, Imran, mengatakan, tujuh kecamatan yang merupakan wilayah pesisir (minapolitan) yakni Tinanggea, Laeya, Lainea, Palangga Selatan, Laonti, Moramo dan Moramo Utara.

Menurut Bupati Imran, pengembangan kawasan minapolitan karena wilayah di tujuh kecamatan atau sekitar 105 desa itu memiliki wilayah pesisir pantai yang cocok untuk budidaya rumput laut maupun sektor pertambakan ikan bandeng, lobster dan budidaya kepiting bakau.

Ada juga beberapa desa di tujuh kecamatan itu memiliki kawasan perairan air tawar yang cocok untuk budidaya ikan air tawar (ikan nila, mujair dan ikan lele) Konsep Minapolitan itu merupakan tekad pemerintah kabupaten untuk menjadikan Kabupaten Konsel sebagai pusat pengembangan hasil perikanan laut dan air tawar di Sultra.

Pada tahun anggaran 2012 lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjanjikan kepada pemerintah kabupaten konawe selatan, akan mengucurkan dana yang cukup besar untuk pengembangan budidaya kawasan Minapolitan.

Respon pun bersambut, Pemkab Konsel terus intens menggelar rapat koordinasi yang dihadiri sekitar 100 kepala desa dan tujuh camat itu unsure Muspida, pejabat SKPD dan dari perguruan tinggi negeri yang ikut sebagai pendamping dan konsultan kegiatan.

Dari tekad itu, Imran berharap para kepala desa, yang berada pada wilayah pesisir untuk benar-benar memahami konsel kewilayahan minapolitan sebagai visi dan misi program kabupaten Konsel untuk lima tahun kedepan yang telah dimulai tahun 2012.

Imran sempat merinci konsep ekonomi kawasan pesisir yang tengah dikembangkan saat ini. Ia membagi kedalam empat kluster yakni rumput laut, perikanan tangkap, perikanan darat dan tambak. ”Itu sesuai visi dan misi pemerintah Konsel yakni mengembangkan Kota Minapolitan,”jelasnya.

Imran berharap agar masyarakat yang tersentuh konsep Kota Minapolitan agar memberi masukan dan saran karena yang diharapkan konsep tersebut sukses hingga akhir masa jabatannya.

”Tahap awal yang tersentuh memang 105 desa, tapi multi efek player kami yakin kesemua desa di Konsel akan merasakan,” ujarnya. Ada enam wilayah di Konawe Selatan yang menjadi sasaran program Minapolitan, yakni kecamatan Tinaggea, Kolono, Mowila, Lainea, Alangga, Basala dan Palanga. Keenam kecamatan tersebut kata dia, dibagi dalam dua kelompok besar, yakni dua kecamatan, Tinaggea dan dan Kolono menjadi pusat pengembangan budidaya rumput laut dan budidaya ikan air laut.

Sedangkan empat kecamatan lainnya, Mowila, Lainea, Alangga, Basala dan Palanga menjadi pusat pengembangan budidaya ikan air tawar atau tambak dan pusat pemasaran hasil-hasil perikanan. Sentra pemasaran hasil-hasil produksi perikanan melalui program Minapolitan ini dipusatkan di Kecamatan Mowila dan sekitarnya.

Demi tercapainya program Minapolitan di Konsel tersebut, Imran berharap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), ikut mengambil peran penting dalam pelaksanaan program tersebut. Untuk pengadaan infrastruktur yang mendukung pengembangan Monapolitan di wilayah tersebut ujarnya, diharapkan ada kontribusi dari Dinas Pekerjaan Umum, pengadaan bangunan sekolah dari Dinas Pendidikan, dan pengadaan transportasi yang memadai dari Dinas Perhubungan.

Dalam konsep Minapolitan dibutuhkan adanya kerja sama seluruh SKPD, sehingga setiap SKPD diharapkan bisa berperan aktif dalam pencapaian program ini. Dukungan terhadap minapolitan ini diberikan langsung bupati Konawe Selatan dengan membentuk pokja minapolitan DKP Konsel  yang diketuai langsung oleh kepala dinas kelautan dan perikanan konsel.

Kepala Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Arsalim mengatakan dari tujuh kecamatan dan 105 desa Pesisir Pantai di konsel yang dijadikan ikon minapolitan, budidaya rumput laut jadi komoditi andalan masyarakat pesisir.

“Untuk daerah pesisir di Konsel budidaya rumput laut menjadi komoditas teratas. Hal itu didukung dengan banyaknya pengelolaan budidaya tersebut. Bila dilihat dari sisi ekonomi sektor pasar untuk budidaya ini cukup tinggi,” terangnya saat rapat pemantapan konsep minapolitan.

Gebrakan pemerintah ini tak sekedar konsep belaka, tapi telah di realisasikan dalam visi dan misi pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Ini dapat dilihat dari serapan anggaran yang digelontorkan pemerintah yakni sekitar 30 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Kabupaten Konawe Selatan, yang mencapai sebesar Rp 600 miliar lebih akan digunakan untuk pengembangan program kota nelayan terpadu Minapolitan.

“Tahun pertama pelaksanaan program Minapolitan, tahun 2011 kita memantapkan konsep kegiatan, sedangan tahun kedua ini kita menetapkan pencapaian visi dengan dana yang disiapkan sekitar Rp 200 miliar lebih atau sekitar 30 persen dari APBD Konsel,” kata Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Konsel, Arsalim.

Dalam rancangan itu, porsi belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih banyak diarahkan untuk mendukung Konawe Selatan menjadi kota Minapolitan. ”Tahun ini merupakan action Kota Minapolitan, dimana sasarannya adalah kawasan Tinanggea -Kolono,” terang Imran.

Di RAPBD 2012 kata Imran,  sebanyak Rp 717 miliar dana yang akan terserap. Jumlah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding APBD 2011 lalu, yang jumlahnya sekitar Rp 600 miliar. Yang patut diberi apresiasi di RAPBD, belanja langsung naik menjadi sekitar 59 persen. Sementara belanja tidak langsung sekitar 41 persen. ”Itu artinya serapan pembangunan untuk kepentingan masyarakat lebih besar daripada beban gaji pegawai,” jelasnya.YOS

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top