Connect with us

Komisioner Bawaslu Sultra Terancam Dipidanakan

Hukum & Kriminal

Komisioner Bawaslu Sultra Terancam Dipidanakan

KENDARI, SUARAKENDARI.COM, Kuasa Hukum mantan Panwas Kabupaten Konawe Utara, Abu Hanifa, mendatangi Kantor Bawaslu Sultra untuk mempertanyakan keputusan yang telah diambil dengan memberhentikan Marwan Halik sebagai Ketua Panwas Konut dan Naima sebagai Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran.

Abu Hanifa menuturkan, bahwa, keputusan yang telah diambil oleh komisioner Bawaslu Sultra sama sekali tidak ada dasar hukum yang kuat, sehingga pihaknya akan melaporkan hal tersebut dengan konsekuensi pidana.

“Kedatangan kami hari ini ke Kantor Bawaslu Sultra untuk mempertanyakan terkait keputusan yang telah diambil komisioner yang langsung memberhentikan dua anggota panwas Konut tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu,” katanya, Jumat (30/5/2014).

Disinyalir pemberhentian yang dilakukan kepada Marwan dan Naima, karena ikut bersaksi pada sidang yang digelar beberapa bulan lalu yang melibatkan Bupati Konut, Aswad Sulaiman karena diduga melakukan pelanggaran pemilu.

Dalam putusan sidang tersebut, Aswad dibebaskan karena dinilai tidak bersalah. Sayangnya, kesaksian yang dilakukan oleh anggota panwas dinilai meringankan Aswad.

Dijelaskan Abu Hanifa bahwa kesaksian yang dilakukan Marwan sudah sesuai dengan fakta persidangan, sehingga tidak mungkin melakukan kesaksian palsu. Sementara Naima sama sekali tidak melakukan kesaksian, hanya saja waktu itu hadir dalam persidangan tersebut karena sidang tersebut terbuka.

“Kajian hukumnya untuk melakukan penonaktifan tidak benar, Ibu Naima dituduh menjadi saksi ternyata tidak kenapa harus mengambil keputusan yang mengarang, orang tidak bersaksi dituduh bersaksi, sedangkan Pak Marwan yang melakukan kesaksian kan sudah mengungkapkan fakta persidangan bukan masalah meringankan atau memberatkan, saya rasa juga tidak ada kode etik yang melarang anggota panwas untuk bersaksi selama kesaksian itu membantu penegak hukum, anggota bawaslu juga bisa bersaksi,” jelasnya.

Pihak Bawaslu Sultra memang sudah mencabut penonaktifan Naima sebagai anggota panwas, namun pihak Naima masih tidak terima karena sudah merasa nama baiknya telah dicemarkan.

“Kembali lagi ke pokok masalah, bukan karena penonaktifannya sudah dicabut tetapi sudah merugikan dan mencemarkan nama orang lain atas sangkaan yang tidak benar, sehingga kami akan terus tindak lanjuti kasus ini apa alasannya penonaktifan kedua panwas tersebut,” tukasnya.

Sayangnya, saat kuasa hukum Marwan dan Naima mendatangi Kantor Bawaslu Sultra, tidak seorang pun komisioner Bawaslu berada di tempat, sehingga tidak ada keterangan dari pihak Bawaslu Sultra terkait masalah tersebut. (LINA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top