Connect with us

Kolaka Merugi Triliunan Rupiah Akibat Kerusakan Lingkungan

Uncategorized

Kolaka Merugi Triliunan Rupiah Akibat Kerusakan Lingkungan

 

KOLAKA, SUARA KENDARI- Kerusakan lingkungan di Kolaka, Sulawesi Tenggara saat ini sangat memprihatinkan. Akibat kerusakan lingkungan itu, kerugian materi yang diderita Kabupaten Kolaka mencapai Rp. 1 triliun. Hal ini disampaikan anggota Komisi II DPRD Kolaka, Akring Johar. Menurutnya penyumbang terbesar kerusakan lingkungan berasal dari aktifitas pertambangan nikel.

Kepada Suara Kendari, Akring menjelaskan kerusakan lingkungan Kolaka yang disebabkan aktifitas tambang diawali dengan kebijakan Bupati Kolaka non-aktif, Buhari Matta yang banyak mengluarkan izin usaha pertambangan sejak tahun 2007 silam. Para perusahaan tambang ini beroperasi di blok Pomalaa dan blok Lapa-pao. Sejak itu pula, kerusakan lingkungan Kolaka mulai terjadi.

“Sejak tahun 2007 silam, ini akibat kebijakan Bupati Kolaka yang non aktif, Buhari Matta. Kenapa saya katakan demikian, sebab sejak menjadi Bupati Kolaka dua periode sangat luar biasa. Banyak perusahaan tambang yang diberikan izin akibatnya kerusakan lingkungan itu berdampak juga saat ini,” ungkap Akring Johar.

Akring Johar mempertegas sedikitnya 5000 hektar lahan yang telah digarap oleh perusahaan tambang tanpa adanya reklamasi saat ini. “jaminan reklamasi dari tahun 2007 hingga saat ini tidak sampai Rp. 100 Milyar sementara dampak kerusakan lingkungan secara materi mencapai triliunan. Sekarang siapa yang mau jamin semua itu? Di Kolaka, dana jaminan reklamasi itu hanya Rp. 70 juta per hektar, itupuin nanti berlaku awal tahun 2012. Sementara sejak tahun 2007 hingga 2011, jaminan reklmasi itu tidak ada,” tambahnya.

Jika reklamasi lokasi tambang pada akhirnya akan dibiayai oleh pemda Kolaka, maka APBD Kolaka tidak akan bisa menopangnya. “dua kali APBD kita di Kolaka ini tidak akan bisa menopang biaya reklamasi itu kalau pada akhirnya kita yang harus membiayainya,” tegas Akring Johar.

Masalah upaya DPRD untuk mencegah kerusakan lingkungan, Akring Johar mengaku DPRD sudah tiga kali meminta Pemerintah Daerah untuk segera menghentikan sementara aktifitas pertambangan. “sudah tiga kali kami keluarkan surat rekomendasi penghentian aktifitas tambang kepada Pemda, sebanyak itu pula surat tersebut tidak digubris. Ini yang kami sesalkan, kerusakan lingkungan diwariskan kepada anak cucu kami,” keluhnya.

Sementara itu staf Bidang Pertambangan Umum Distamben Kolaka bernama Andi Massalenka Raya mengungkapkan hingga saat ini jaminan reklamasi yang distorkan oleh perusahaan tambang baru mencapai angka 10 milyar lebih. Itupun dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2013. “itu untuk periode tahun 2011 hingga 2013 ini. Yang jelasnya dana jaminan reklamasi itu tersebar di tiga Bank, yaitu Mandiri, BRI dan BPD dan semuanya masih utuh, belum ada yang digunakan,” cetusnya.

Dia juga menambahkan sejak tahun 2007 hingga 2013 perusahaan tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan di Kolaka sebanyak 20 perusahaan. Namun tiga diantaranya memiliki dua hingga lima IUP dengan total keseluruhan luasan 30.000 hektar leibh. “sesuai dengan didalam daftar yang kita berikan itu ada beberapa jenis izin, seperti operasi produksi dan eksplorasi,” tambahnya.

Namun dari 20 perusahaan yang memiliki IUP tidak semuanya menyetorkan dana jaminan reklamasi. Sesuai dengan daftar yang dimiliki oleh Distamben tercatat hanya 12 perusahaan yang menyetorkan dana jaminan reklamasi. Mereka adalah PT. DRI sebesar Rp. 1,3 Milyar, PT. PMS Rp. 1,5 M, PT. Bola Dunia sebesar Rp. 375 juta, Prusda Kolaka, Rp. 2 M,PT. WIL Rp. 152 juta, PT. Tosida, Rp. 375. PT. Darma Bumi Kendari, Rp. 383 juta, PT. SSB Rp. 600 juta, PT. Pernik Rp. 1,2 Milyar, PT.Wijaya Nikel Rp.225 juta, PT. Ceria Nugraha Indotama Rp.200 juta dan PT. TRK, Rp. 8juta. (ABDI)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top