Connect with us

Kisruh Pelantikan Pejabat Kades di Bombana

Uncategorized

Kisruh Pelantikan Pejabat Kades di Bombana

BOMBANA,SUARAKENDARI.COM-Pelantikan Pejabat sementara Kepala Desa (Pjs Kades) Desa Mapila Kecamatan Kabaena Utara, Kabupaten Bombana menuai kisruh menyusul tidak transparannya pihak  Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Warga mengkritik sebab sikap BPD yang dinilai plin plan, “Lain yang diusulkan, lain pula yang dilantik,”kata Sekretaris BPD Desa Mapilla, La Ode Sabara Garuda.

Sabara mengaku heran dengan  mekanisme serta oknum yang dilantik. Sebab berdasarkan keputusan musyawarah BPD dan surat yang ditujukan Kepada camat Kabaena Utara 13 januari lalu, oknum Pls Kades yang sudah dilantik Maret lalu itu, tidak pernah diusulkan pihak BPD.

“Oknum yang dilantik itu, tidak pernah kami usulkan. Namun tiba-tiba dia yang dilantik. Ini aneh dan jadi pertanyaan kami dan masyarakat,” pungkas Laode sabara.

Dijelaskan berdasarkan surat BPD bernomor 141/01/BPD-M/2014 yang ditujukan kepada Camat Kabaena Utara lalu dilanjutkan kepada Pemkab Bombana bahwa, nama yang di usulkan itu bernama Pak Azis. Namun faktanya, yang dilantik saat itu adalah Pak Mustafa.

Perkara ini kata La ode, menuai kecaman bagi warga Desa Mapila. “Mendengar hasil begitu, masyarakat  langsung menggelar aksi di Kantor Kecamatan. Ratusan tanda tangan terkumpul dan menolak kepemerintahan Mustafa. Mereka juga melayangkan mosi tidak percaya dengan Pemerintah Kecamatan Kabaena Utara,” terangnya

Diketahui, pengangkatan Pls Kades Mapila mengacu surat edaran Mentri Dalam Negeri  nomor 140/76350/PMD tahun 2013. Dalam edaran tersebut menegaskan larangan pemilihan kades tahun 2014 sebab menghadapi tahun pemilu, (legislatif maupun pilpres).

Bagi kades yang sudah berakhir masa jabatannya di tahun 2014, dianjurkan pemilihan pejabat Sementara. Mayoritas kades dikabupaten Bombana dari total 116 kades akan berakhir masa jabatannya tahun 2014, termasuk Desa Mapila. Berdasarkan peraturan desa (perdes), Penjabat sementara diangkat berdasarkan hasil musyawara BPD.

Namun, aturan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di Desa Mapila. ” Pemkab Bombana layak menganulir keputusan pelantikan yang keliru itu, dan segra melantik Pjs yang sah berdasarkan hasil musyawarah BPD,” tukas lamuzuri warga desa Mapila. (DAR)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top