Connect with us

Ketua Panwaslu Konawe Utara Diberhentikan

Hukum & Kriminal

Ketua Panwaslu Konawe Utara Diberhentikan

 

KENDARI, SUARAKENDARI.COM – Ketua dan satu anggota panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara (Sultra) dinonaktifkan sementara karena diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengungkapkan, mereka dinonaktifkan akibat memberikan keterangan meringankan di pengadilan dalam kasus pelanggaran pemilu yang menjadikan bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman sebagai terdakwa.

“ Iya benar ketua dan seorang anggota panwaslu Konawe Utara kami berhentikan sementara, karena telah memberikan keterangan meringankan untuk kasus pidana pemilu yang melibatkan bupati Konut di pengadilan negeri Unaaha. Padahal mereka tidak meminta izin kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI,” kata Hamiruddin di kantor Bawaslu Sultra, Rabu (21/5/2014).

Tak hanya itu, kasus yang melibatkan kedua pengawas pemilu di kabupaten Konawe Utara juga dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dikatakan Hamiruddin, DKPP masih memproses dugaan pelanggaran kode etik oleh dua komisioner Panwaslu Konawe Utara.

“ Kita tunggu keputusan DKPP saja, kalau terbukti ada pelanggaran kode etik maka kedua anggota panwaslu akan diberhentikan,” jelasnya.

Kedua panwaslu Konawe Utara yang dinonaktifkan sementara yaitu, Marwan Khalik selaku ketua dan Naima, SH Divisi penanganan pelanggara.

Mantan Ketua Panwaslu Konawe Utara, Marwan Khalik saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya membenarkan penonaktifan sementara terhadap dirinya dan seorang anggota panwaslu lainya.

“ Mulai tanggal 7 mei saya dinonaktifkan sebagai anggota Panwaslu, karena dinilai telah memberikan kesaksian untuk bupati Konawe Utara dalam kasus dugaan pidana pemilu di pengadilan negeri Unaaha,” tuturnya.

Marwan Khalik membela diri, karena tidak ada aturan yang melarang penyelenggara pemilu untuk memberikan keterangan di pengadilan. Sehingga ia memenuhi undangan kuasa hukum bupati Konawe Utara untuk memberikan keterangan di pengadilan. Surat dari kuasa hukum nomor 03/Ab-RLO/IV/2014 ditujukan kepada ketua panwalu untuk menjelaskan hasil kajian panwaslu Konawe Utara terkait kasus bupati, suratnya tertanggal 19 April 2014.

“ Kapasitas saya sebagai ketua panwaslu Konawe Utara, berdasarkan undangan dari kuasa hukum terdakwa untuk menjelaskan terkait penerbitan surat pemberitahuan tentang status laporan/temuan pada tanggal 18 maret 2014 oleh panwaslu konawe utara, “ terangnya.

“ Saya hadir di pengadilan dengan mempertimbangkan peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang kode etik penyelenggara pemilu pasal 12 bahwa dalam melaksanakan azas jujur, keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggara pemilu, berkewajiban memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses pemilu,” lanjutnya.

Untuk itu lanjut Marwan, ia menjelaskan hasil pleno yang telah diputuskan oleh panwaslu Kabupaten Konawe Utara. Karena keputusan kasus pemilu bupati telah diputuskan secara bulat oleh panwaslu Konawe Utara.

“ Kami bagi tugas saya hadir di pengadilan dan ibu Naima menindaklanjuti kasus pelanggaran pemilu nomr 034/panwaslu/ IV/ 2014 dengan berkoordinasi dengan penyidik di sentra Gakumdu Konawe terkait pemeriksaan saksi atas laporan dugaan politik uang, oleh lurah wanggudu. Tetapi yang bersangkutan ke pengadilan karena penyidik berada di pengadilan di saat saya juga tengah bersaksi,” tukasnya.KIKI

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top