Connect with us

Ketua Ombudsman Sultra Bantah Petieskan Kasus

Uncategorized

Ketua Ombudsman Sultra Bantah Petieskan Kasus

KENDARI, SUARAKENDARI.COM-Kasus percobaan suap yang menimpa Ketua Ombudsman RI perwakilan Sutra, Aksah  terus menggelinding dan membuat publik bereaksi. Menanggapi reaksi publik, Aksah pun angkat suara.

Menurutnya, upaya pemberian barang dan jasa kepada dirinya oleh Pelaksana Kadis PU Konkep merupakan hal yang terpisah dari substansi laporan Tayeb Demara Cs, meski hal tersebut ada hubungannya.

” Tetapi hal yang harus digarisbawahi dan dipahami adalah bahwa saya tidak mesti menceritakan kepada semua orang apa yang akan kami lakukan terkait soal ini,”kata Aksah.

Munculnya keraguan publik apakah ombudsman Sultra akan memetieskan laporan ini atau tidak karena adanya upaya pemberian barang dan jasa tersebut, Aksa mempersilahkan pelapor atau siapa saja memantau kinerja ombudsman, apakah kasus ini dipetieskan atau tidak, toh pelapor memiliki hak untuk mempertanyakan kepada kami tindaklanjut laporannya setiap saat kapanpun dia mau.

Bagi aksah Ombudsman terbuka terutama kepada pelapor, tetapi Ombudsman tidak punya kewajiban untuk setiap saat melakukan komprensi pers untuk mengumumkan apa yang telah Ombudsman lakukan. Cukup pelapor datang di kantor atau menelpon mempertanyakan laporannya. Ombudsman RI memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti setiap laporan/pengaduan masyarakat yang masuk di Ombudsman.

“Terkait dengan laporan Tayeb Demara dan teman-temannya kami telah menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksanaan substansi dan telah memanggil para pihak yang terkait dengan lelang paket proyek tersebut. Dan Tayeb Demara tau itu karena setiap saat mereka datang di kantor Ombudsman Sultra untuk mempertanyakannya, dan Asisten ombudsman yang menangani laporan  sudah menyampaikan kepada mereka, bahkan Tayeb Demara dan rekannya pada tanggal 4 Agustus 2014 atau awal masuk setelah libur lebaran datang di kantor perwakilan ombudsman untuk mempertanyakan laporannya,”ungkap Aksah.

“Jadi tidak benar kalau laporan mereka tidak ditindaklanjuti, bahkan Rabu kemarin (6/8/2014) kami telah memeriksa kepala LPSE Konkep terkait dengan laporan mereka. Soal hasilnya seperti apa, kami secara etika tidak bisa mendahului kesimpulan yang akan dihasilkan dari pemeriksaan substansi laporan, lagian kami masih akan memanggil Bupati Konkep untuk mengklarifikasi beberapa hal yang terkait dengan keterangan yang sudah disampaikan oleh pihak-pihak yang sudah memberikan keterangan,”ungkap Aksah.

Soal kegelisahan para pelapor Ombudsman bisa memahami karena mungkin berkaitan dengan pengerjaan paket proyek yang dilaporkan tersebut, sebab bisa jadi proyek tersebut sudah dikerjakan oleh kontraktor yang dimenangkan oleh panitia.

“Pada konteks ini Ombudsman tidak berlomba dengan jadwal pengerjaan proyek yang dilaporkan ini, sebab Ombudsman dalam memeriksa substansi laporan dalam rangka untuk membuktikan atau memastikan apakah oknum-oknum yang dilaporkan tersebut benar-benar melakukan tindakan maladministrasi atau tidak,”jelasnya.

Karena norma Maladministrasi, lanjut Aksah adalah norma perilaku, maka sanksi yang bisa diberikan kepada oknum pejabat tersebut atau sanksi yang bisa direkomendasikan oleh ombudsman adalah pidana, perdata, atau sanksi administratif. Tapi soal ini tergantung hasil pemeriksaan para pihak.YOS

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top