Connect with us

Ketua KPPS Wasamba Jadi Buron Polisi

Uncategorized

Ketua KPPS Wasamba Jadi Buron Polisi

BUTON, SUARAKENDARI.COM-Pemilu presiden masih menyisakan cerita tersendiri bagi Ketua KPPS 02 Desa Wasambaa, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, La Ode Bani. Pria ini kini  menjadi buronan polisi setelah menjadi tersangka dalam kasus pidana pemilu pada Pemilihan Presiden, 9 Juli lalu.

Kapolres Buton, AKBP Fahrrurozi mengatakan, pihaknya telah melakukan panggilan kedua kepada ketua KPPS itu untuk menjalani pemeriksaan. Namun hingga kini, La Bani tidak memenuhi undangan penyidik.

“Kami sudah mendatangi rumahnya termasuk rumah orangtua La Bani, namun yang bersangkutan tidak ada di tempat. Bahkan penyidik sudah mencari sampai ke kota Baubau, nomor telepon selulernya juga tidak aktif,” ungkap Fahrrurozi dihubungi , Selasa (22/7/2014).

Namun demikian, lanjut dia, penyidik masih terus mencari ketua KPPS 02 Desa Wasambaa. Dalam perkara ini, pihaknya telah memeriksa enam orang saksi.

“Kasus ini mulai disidik sejak seminggu lalu, kami dibatasi UU pemilu selama 14 hari penanganannya. Tetapi kami terus berupaya agar ketua KPPS bisa dihadirkan dalam pemeriksaan,” harapnya.

Sebelumnya, Laode Bani, ketua KPPS 02 Desa Wasambaa, Kecamatan Lasalimu, Buton dilaporkan oleh Panwaslu setempat karena ketahuan menulis nama pemilih di surat suara pada pemungutan suara 9 Juli lalu. Akibatnya, di TPS tersebut digelar pemungutan ulang pada 14 Juli.

“Itu murni kelalaian ketua KPPS, dan kita minta supaya diperiksa dalam bentuk pelanggaaran pidana,” ujar Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hidayatullah.

Ketua KPPS tersebut kedapatan menulis nama-nama wajib pilih di kertas suara pada Pemilihan Presiden 9 Juli lalu. Tindakan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pasalnya KPPS selaku penyelenggara sudah melanggar asas kerahasiaan pemilu dan itu adalah pelanggaran pidana.

“Untuk apa KPPS harus mengetahui calon mana yang dipilih oleh masing-masing wajib pilih, sementara dalam aturan jelas itu dilarang dan KPPS juga telah diberikan bimbingan teknis mengenai hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan tugas sebagai bagian dari penyelenggara pemilu,” terangnya.(qq)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top