Kenapa Status Tanah Adat di Sultra Masih Diabaikan Pemerintah Daerah

0

SUARAKENDARI.COM- Jalan panjang perjuangan masyarakat adat di Sulawesi Tenggara (sultra) terkait hak-hak tenurial seolah tak berujung. Pasalnya hingga kini pemerintah daerah belum memberikan pengakuan atas tanah adat yang selama ini diklaim masyarakat di sejumlah daerah kabupaten di Sultra.

Problem ini menjadi topik diskusi dari para penggiat LSM dan kelompok masyarakat adat di Kantor Wahana Lingkungan Hidup (Walhi Sultra), Selasa (12/1/2016).

Arifudin, dari kelompok masyarakat Adat Tolaki Desa Lamooso, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan, mengungkapkan, hak-hak masyarakat adat tolaki atas tanah belum mendapat pengakuan dari pemerintah daerah dengan berbagai alasan. Padahal, dalam sejarahnya, tanah-tanah adat masyarakat tolaki sangat jelas status asal usulnya pengelolaannya. “Dalam masyarakat adat tolaki sistem tenurial sudah berlangsung turun temurun. Status tanah adat ada yang namanya walaka. Walaka  bagi orang tolaki merupakan tanah atau lokai masyarakat beternak sapi/kerbau,”ungkap Arifudin.

Keengganan pemerintah memberi pengakuan pada tanah adat hingga kini berdampak pada konflik agraria antara masyarakat dengan investor seperti sawit dan tambang. “Tanah adat adalah milik komunal, jadi tidak bisa diperjual belikan,”katanya.  SK

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.