Kenapa KPK Tidak Periksa Gubernur Nur Alam?

0

SUARAKENDARI.COM-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Sulawesi Tenggara dan sempat membuat gaduh publik setelah dengan mengejutkan melakukan pemeriksaan marathon pada sejumlah pejabat maupun eks pejabat daerah di Sulawesi Tenggara.

Terhitung sepuluh orang diperiksa saat KPK hadir, mulai dari Sekretaris Daerah (Sekda) Lukman Abunawas, Tiga Kepala Dinas (Kadis) masing-masing Kadis Pertambangan dan Energi Sultra, Kadis Kehutanan. Selain itu ada juga pejabat di kabupaten Bombana dan mantang Bupati Bombana Atikurrahman.

Dari hasil pemeriksaan  sementara KPK, diduga KPK tengah menelusuri kasus pertambangan  di daerah Kabaena Timur lokasi tambang milik PT AHB yang diduga melibatkan Gubernur Sultra, Nur Alam. Nah,  jika kasus tambang PT AHB yang dibidik KPK maka pertanyaan tentu akan muncul ke publik, kenapa Nur Alam  tidak diperiksa? Pertanyaan wajar muncuyl sebab, publik punya penilaian tersendiri, mengingat  posisi dan kedudukan Nur Alam   yang nota bene memiliki kewenangan mengeluarkan ijin konsesi tambang di daerah perbatasan antarkabupaten.

Namun dari keseluruhan terperiksa, yang paling ditunggu-tunggu publik adalah pemeriksaan terhadap orang nomor satu di Sultra, yakni Gubernur Sultra Nur Alam.  Di warung kopi dan media sosial khsususnya di sejumlah group facebook juga ramai mendiskusikan langkah KPK memeriksa sejumlah pejabat dan mendiskusikan kemungkinan pemeriksaan terhadap Nur Alam.

“Kehadiran KPK di Sultra sangat ramai dibicarakan publik, bahkan ada yang sudah yakin 100 persen bahwaKPK akan melakukan  pemeriksaan terhadap pak Nur Alam,”kata Rahman, seorang warga di Kendari.

Sayang ekspektasi publik terhadap KPK justeru sedikit mengendur setelah lembaga anti rasuah itu  tak juga melakukan pemeriksaan terhadap Nur Alam.

Dalam sejumlah kesempatan, para juru warta di Kendari berusaha menanyakan kepada sejumlah penyidik KPK perihal kasus yang tengah ditangani di Sultra, termasuk kemungkinan  penyidik untuk meemeriksa gubernur dua periode tersebut. Namun, seolah kompak, para penyidik KPK melakukan gerakan tutup mulut pada awak media. KPK   beralasan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan karena harus melalui ijin pimpinan KPK di Jakarta.

Menilik kebiasan kerja KPK, maka hasil dari pemeriksaan termasuk hasil para pejabat di Sultra, KPK akan segera melakukan analisis dan pendalaman kasus termasuk kemungkinan menetapkan calon tersangka dan merilis dalam sebuah konfrensi pers. SK

Leave A Reply

Your email address will not be published.