Kejamnya Investor Perkebunan Sawit Rampas Tanah Rakyat dan Kapling Lahan TNRAW

SUARAKENDARI.COM-Praktik penguasaan lahan oleh investor di wilayah Konawe Selatan benar-benar kejam. Tak hanya mengambil lahan warga lokal dan menghancurkan keberadaan pangan lokal seperti sagu melainkan juga merampak hak hidup ekosistem lainnya. Yang terbaru diduga telah merambah hingga ke kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW) yang merupakan situs ramsar terbesar di dunia. Inilah yang menjadi temuan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Tenggara.

Data yang dilansir Walhi Sultra, investasi pada sektor perkebunan di Konawe Selatan dilakukan secara sistematis, diawali dengan pemberian izin lokasi oleh Bupati Konawe selatan sejak tahun 2003 sampai saat ini, tercatat 12 izin perkebunan sawit dan tebu, di tambah lagi 2 perkebunan dengan komoditas mete dan kapas, sehingga seluruh perkebunan berjumlah 14.

Perampasan tanah-tanah ulayat milik masyarakat melalui proses transaksi dengan menggunakan perangkat pemerintah desa, camat dan segelintir orang yang menamakan diri sebagai tokoh masyarakat, dengan cara melakukan klaim sepihak terhadap tanah ulayat dengan tujuan untuk mengkapitalisasi secara invidu. Padahal tanah-tanah tersebut adalah merupakan tanah-tanah bertuan yang menjadi ulayat masyarakat setempat, yang secara turun temurun dijadikan sebagai basis kelola dan runag hidup rakyat.

Adapun model transaksi lahan/tanah yang dijumpai di Konawe Selatan yakni penguasaan tanah oleh para investor melalui hukum Negara. Para pelaku dalam model transaksi tersebut adalah perusahaan-perusahaan besar atau pemerintah yang memanfaatkan sumber daya tanah untuk alasan peningkatan, pertumbuhan ekonomi, dan akses lapangan kerja untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Padahal sebenarnya mereka hanya menjadikan tanah-tanah tersebut untuk kegiatan bisnis. Bahkan kayu di atas permukaan tanah tersebut dikuasai oleh para pemilik modal dan kemudian di jadikan agunan di bank. Intinya tanah dijadikan modal dan masyarakat dijadikan tenaga buruh dengan upah murah.

Penguasaan lahan secara murah adalah merupakan tindakan perampasan dan monopolisasi tanah oleh investor, sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat, dalam jangka panjang, sehingga tidak heran konflik agraria semakin bertambah dan tidak ada habisnya. Pertanyaannya dengan transaksi tanah skala besar yang terjadi, apakah akan menghasilkan jenis investasi/komoditas bermanfaat bagi masyarakat setempat. Atau sebaliknya. Inilah pengabaian, peminggiran, pemdohohan dan pemiskinan secara sistematis yang dilakukan secara sistemik dan massif.

Kecenderungan investor perkebunan sawit & tebu berinvestasi di Sulawesi Tenggara, karena pertama, ketersediaan lahan/tanah di daerah lain sudah semakin terbatas, investor dengan usaha/jenis komoditas seperti sawit dan tebu, telah mengalami penolakan dari berbagai lapisan masyarakat di daerah lain, karena telah dianggap gagal dan terbukti merugikan masyarakat setempat. Harga tanah di Sulawesi tenggara masih sangat murah, sehingga bagi perusahaan menjadikan peluang, tanah sebagai investasi jangka panjang. Kondisi ini merupakan tindakan manipulatif, diskriminatif, dan spekulatif terhadap masyarakat setempat. Pemerintah atas nama Negara, dan para pemilik modal tidak lagi melindungi dan mempertimbangan kondisi sosio-cultural masyarakat setempat dan nasib antar generasi dan keselamatan serta keadilan ekologis.

“Terjadi tumpang tindih antara perizinan satu dengan perizinan lain, bahkan lebih ironis lagi, hampir seluruh perizinan masuk dalam wilayah produksi dan pemukiman warga, termasuk jalan raya (jalan provinsi/negara) Konawe Selatan, dugaan lain beberapa perusahaan ada yang sengaja masuk dalam kawasan hutan produksi dan kawasan taman nasional rawa aopa watumohai di luar izin lokasi.

Tindakan mengkapling kawasan dan merampas membuat Walhi Sultra mendesak KPK RI, Kapolri, Kapolda Sultra dan Kapolres Konawe Selatan untuk segera mengusut terbitnya SK Pemberian izin lokasi perkebunan, perambahan kawasan hutan lindung/produksi dan kawasan taman nasional rawa aopa, yang diduga kuat berlangsung manipulatif, tumpang tindih serta berbau gratifikasi. Hal ini diikuti dengan keterlibatan para pihak secara terorganisir yang disebut dengan mafia tanah antara lain; oknum-oknum pemerintah setempat, perusahaan dan segelintir orang yang mengatasnamakan masyarakat atas nama tanah ulayat.Selain itu Walhi Sultra juga mendesak Kementerian Pertanahan dan Tata Ruang untuk tidak menerbitkan sertifikat HGU perusahaan-perusahaan bermasalah.

“Jika pemerintah dan penegak hukum tidak melakukan tindakan apapun, maka ini adalah pembiaran yang nyata, membiarkan perampasan dan monopolisasi tanah adalah memelihara benih konfik sosial dan konflik agraria. Hal ini dapat diartikan pula sebagai afiliasi perselingkungan sistemik dan massif, antara penguasa dan pengusaha. Dan biarkan rakyat membuat hukumnya,”ungkap Kisran Makati, Eksekutif Daerah Walhi Sultra. SK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *