Kebijakan Pertambangan Sultra Dalam Sorotan Publik

KENDARI,SUARAKENDARI.COM-Dalam seminar Mari ke Sultra II yang di gelar di Hotel Swissbell Kendari, paparan tentang arah, kebijakan dan kondisi pertambangan di wilayah Sultra digelar kepada publik.

Sesi diawali paparan perwakilan Gubernur Sultra oleh Kepala Biro Ekonomi, Faisal, yang memilih mengulas tentang kebijakan dan strategi pengembangan komoditi aspal. Sesi dilanjutkan oleh GM PT. Antam Pomalaa, tentang kondisi produksi mineral nikel perusahaan, PT. PLN Kendari tentang kemampuan pasokan listrik seiring peningkatan aktifitas pengolahan hasil tambang di wilayah sultra. Dua pemaparan lain adalah dari Direktur PSEB-UHO dan Ekonom Universitas Hasanudin, LM Rahman Farisi.

Selepas paparan narasumber, suasana menghangat dengan pertanyaan dan kritik dari audiens. Akademisi UHO, Profesor Onu Laola, mengkritik belum mampunya program-program CSR menstimulasi pengembangan sektor ekonomi informal.

Perwakilan IM4DC, Omar Pidani, mengulas tentang tertutupnya informasi kepada publik tentang komposisi struktur investasi usaha pengolahan komoditi pertambangan yang berujung minimnya kontrol publik tentang pemenuhan kewajiban sosial dan finansial smelter-smelter ini. Sementara, Kisran, WALHI, mengungkap ketidakpedulian operator tambang atas dampak negatif lingkungan yang dihasilkan.

Karo Ekonomi Sultra menanggapi bahwa kisruh pertambangan tidak lepas dari efek transisi penerbitan UU Minerba No.4/2009. Undang-undang ini memberikan otonomi bagi pemerintah kabupaten untuk menerbitkan IUP, namun terkesan tidak terkendali dan terencana. Misalnya, total luasan IUP keluaran pemkab dua kali lebih luas dari wilayah pencadangan tambang yang hanya 450 ribuan hektar. Menanggapi kritik lainnya, karo ekonomi, mengatakan bahwa Pemprov saat ini kembali dimandatkan oleh UU No.23/2014 untuk mengkontrol penerbitan IUP dan merestrukturisasi sektor pertambangan. Olehnya pemprov kedepannya akan lebih transparan dan komunikatif dengan para pihak untuk pengembangan sektor ini. “IUP-IUP yang kami cabut akan di alokasikan kembali untuk kepentingan pembangunan. Tentu kita tidak akan mengalokasikan semua untuk tambang, ada yang dipertahankan untuk kepentingan pertanian,”ujar Faisal.

PT. PLN juga mengungkap bahwa pemda perlu membantu pihaknya dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan untuk menopang laju sektor pertambangan.

Pusat Studi Ekonomi dan Bisnis (PSEB) Universitas Haluoleo menggandeng Elfata Institute, PT. Antam,0 Bank BTN, PLN dan International Mining for Development Center (IM4DC) untuk menggelar event ini di Hotel Swissbell, Jumat (22/5) lalu.

Syamsul Anam, PSEB, menjelaskan bahwa seminar ini di harapkan membuka komunikasi antara penentu kebijakan, operator dan stakeholder pertambangan agar pengembangan sektor ini bisa berkelanjutan. Hal ini di amini oleh Omar Pidani, dari IM4DC, yang mengapresiasi bahwa event seperti ini perlu di intensifkan. “Operasi Pertambangan tidak eksklusif, input dan outputnya selalu melibatkan publik. Keberlanjutannya tentu membutuhkan masukan2 publik”, ujar pakar pertambangan yang sedang menyelesaikan gelar doktornya di Australian National University ini (PID).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *