Kapolres Bombana Bingung BBM Langka

BOMBANA, SUARAKENDARI.COM-Tudingan anggota DPRD Bombana terkait adanya dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian “main mata” dengan pemborong solar di SPBU Bombana, langsung di bantah oleh Kapolres Bombana, AKBP Sugeng Widodo.

Menurut Sugeng, tidak ada anggotanya yang bermain-main dengan siapapun, terkait pembelian solar di SPBU Bombana. “Hadirnya anggota saya disana itu, cuma bentuk pengamanan saja. Mereka bertugas untuk cipta kondisi demi keamanan disana” terangnya.

Kapolres heran bila anak buahnya dikait-kaitkan dengan pembelian solar oleh oknum tertentu hingga membuat kelangkaan solar di Rumbia Ibukota Bombana.

“Tidak benar bila ada oknum Polisi main mata. Lalu, untuk apa dan dengan siapa. Polisi itu tahu, bahwa ada masyarakat yang jauh dengan SPBU, sehingga diberi toleransi memakai jeriken. Sebab tidak mungkin para petani dan Nelayan itu membawa hentraktornya lagi ke SPBU. Cuma itu, jangan sikap toleransi dengan alasan menolong ini disebut pembiaran,” ujarnya.

Buntut atas tudingan DPRD ini, Rabu (1/4) jajaran polres Bombana lakukan sweping di SPBU. Mereka melarang pembelian Solar dengan menggunaan jeriken, sebagaimana kemauan pihak DPRD Bombana.

Namun larangan ini berbuah protes dari warga petani dan nelayan Bombana. “Bahaya kalau begini. Kami dapat solar dimana. Tidak mungkin mesin kami harus bawah bawah ke SPBU. Harus ada pengertiannya dong,” pungkas amir salah seorang petani Bombana.

Kesal atas kebijakan ini, mereka langsung berbondong ke kantor DPRD Bombana. Mereka mempertanyakan sikap DPRD yang melarang penggunaan jeriken. Upaya masyarakat ini menuai hasil. Siang harinya, sebuah rekomendasi yang diteken oleh Aflan Zulfadli anggota Komisi II DPRD Bombana memberi restu.

“Pada prinsipnya, DPRD tidak melarang pembelian BBM (jenis Solar) sepanjang masyarakat mempunyai rekomendasi,” Tulis Aflan dalam petikan surat yang ditujukan kepada Pemilik SPBU Bombana.

Rekomendasi yang dimaksud DPRD yakni rekomendasi kepala Desa, lurah atau camat atau instansi yang terkait. Berbekal surat dari DPRD tersebut, polisi langsung memberikan izin kepada masyarakat yang menggunakan jeriken

“Pada prinsipnya, kami itu tidak ada masalah. Kenapa kami larang penggunaan jeriken hari ini, sebab kami dituding polisi lakukan pembiaran. Makanya kami lakukan sikap tegas ini. Jika sudah ada kesepakatan terkait ini, kami tidak ada masalah. Sebab pada prinsipnya, Polisi itu hanya menolong masyarakat petani atau nelayan yang jauh dengan SPBU. Cuma Itu saja,  jangan uapaya ini lalu disebut pembiaran,” tukas Wakapolres Bombana Kompol Irwan Andy saat meninjau SPBU Bombana.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD Bombana menduga keterlibatan oknum aparat Kepolisian yang ikut memback-up atau membiarkan adanya beberapa warga yang kerap memborongan solar di SPBU dengan menggunakan puluhan jeriken. Akibatnya,tiap kali datang solar yang bersubsidi itu, warga lain tidak kebagian lagi atau solar cepat habis. (DAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *