Kalah Pilkada, Lima Pasang Calon Bupati/Wakil Bupati di Sultra Menggugat ke MK

SUARAKENDARI.COM-Menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi jalan terakhir dilakukan lima pasang calon bupati dan wakil bupati yang kalah di pilkada 9 Desember 2015 lalu.Ke lima pasang calon yang menggugat tersebut masing-masing, pasangan calon H. Aswad Sulaiman P – H. Abu Haera (Kab. Konawe Utara), pasangan Nur Sinapoy- (Kabupaten konawe Kepulauan), pasangan calon Haliana – Muhammad Syawal (Wakatobi), pasangan calon bupati/wakil bupati Ridwan Zakaria di Buton Utara dan terakhir pasangan calon bupati /wakil bupati Rusman Emba – Malik Ditu di pilkada Muna.

Ke lima pasang calon ini menggugat bersama 123 pasang calon kalah yang ikut pilkada serentak di seluruh indonesia.”Ada 123 perkaran yang didaftarkan, saya sudah ketemu dengan Ketua MK (Arief Hidayat). Dia sedang konsentrasi menyeleksi betul perkara yang diajukan. Terbukti dengan data-data atau tidak,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/12/2015), seperti dikutip media nasional.

Kepala Biro Humas MK Ahmad Budi Djauhari mengatakan, MK akan mengumumkan berkas laporan pengadu lengkap atau tidak pada 31 Desember 2015. Pemohon yang belum melengkapi legal standing diberi waktu tambahan tiga hari. Sidang sengketa dimulai 7 Januari 2016.

Dalam situs resmi MK diulas, para calon kepala daerah masih dapat mengajukan gugatan selama 3 x 24 jam setelah pengumuman hasil perolehan suara oleh masing-masing KPU Kota/Kabupaten dan KPU Provinsi masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) dan diatur pula dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Meskipun UU Pilkada telah mengatur syarat pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP Kada) melalui pembatasan jumlah selisih suara, sejumlah pasangan calon kepala daerah tetap mengajukan permohonan ke MK. Para pemohon tersebut mendalilkan sejumlah pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan pilkada yang mereka ikuti.SK/MK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *