Connect with us

Jelang Pilpres, Panwas Kabupaten/Kota Dilantik

Hukum & Kriminal

Jelang Pilpres, Panwas Kabupaten/Kota Dilantik

KENDARI, SUARAKENDARI.COM, Jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014 mendatang, setiap tahapan mulai dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang melakukan pelantikan terhadap seluruh Panwas tingkat kabupaten/kota di Swis-Belhotel Kendari, Selasa (10/6/2014).

Sebanyak 35 orang panwas dari 12 kabupaten/kota yang ada di Sultra dilantik secara bersamaan. Dalam pelantikan tersebut, jumlah panwas yang harus dilantik seharusnya 36 orang, hanya saja Marwan yang merupakan Panwas dari Kabupaten Konawe Utara saat ini dinonaktifkan, sehingga namanya tidak masuk dalam daftar nama panwas yang dilantik hari itu.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, mengatakan bahwa setelah pelantikan yang dilakukan hari itu, panwas harus lebih jeli dalam melihat berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat kampanye dan berbagai pelanggaran lainnya.

“Mari kita jadikan pilcaleg, sebagai salah satu proses pembelajaran, sehingga kita bisa lebih meningkatkan pengawasan kita terhadap kemungkinan pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan, pada saat pilcaleg lalu, banyak pelanggaran yang kita dapati, kemungkinan pilpres ini akan lebih banyak lagi, sehingga harus lebih meningkatkan pengawasan,” pesannya.

Ia juga berpesan kepada panwas agar bisa menjadikan laporan masyarakat yang didapati saat pilcaleg sebagai salah satu bentuk proses untuk memperbaiki pengawasannya dilapangan. Ditekankannya pula, bahwa panwas harus bisa menegaskan kepada PPLnya untuk bisa mendapatkan salinan C1, karena salinan tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi perolehan suara seseorang.

“C1 itu merupakan bukti akurat terhadap perolehan seseorang, saya tidak ingin lagi mendengar tidak ada yang tidak miliki C1, panwas juga harus lebih jeli jika ada perbaikan terhadap C1, maka harus minta berita acaranya, jangan sampai terkeco,” pesannya lagi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Muhammad, mengatakan bahwa tidak boleh ada keberpihakan yang dilakukan oleh panwas, meskipun ia merupakan kerabat dari salah seorang pendukung capres dan cawapres. “Kita harus bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita, jangan hanya karena ada kedekatan, pelanggaran yang dilakukan dibiarkan begitu saja, ingat kita digaji untuk bekerja bukan membiarkan pelanggaran,” cetusnya.

Terkait kampanye, ia juga menegaskan agar panwas lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan karena kampanye merupakan cara untuk memberikan pendidikan politik bukan menjatuhkan satu sama lain dihadapan masyarakat. (LINA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top