Connect with us

Jejak Sejarah Partai Komunis Indonesia di Sultra (Bagian 2)

Jejak Sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI) di Sulawesi Tenggara

Metro

Jejak Sejarah Partai Komunis Indonesia di Sultra (Bagian 2)

Sejarah mencatat Partai Komunis Indonesia adalah partai terbesar di nusantara. Partai melebur bersama rakyat termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Paling tidak inilah kesaksian dari para eks tahanan politik di Kendari. Berikut ulasannya yang ditulis Kiki Andipati, jurnalis muda di Kendari.

—————————-
Situasi mulai tidak menyenangkan. Nama partai komunis Indonesia disebut-sebut sebagai dalang peristiwa tersebut. Lambatu mulai merasa sangat khawatir ketika partai komunis Indonesia dinyatakan sebagai dalang gerakan 30 september dan pemerintah mengumumkan PKI (Partai Komunis Indonesia)sebagai partai terlarang. Pada pukul 7 malam di bulan November tahun 1965, di kecamatan kapontori beberapa petugas kepolisian langsung menangkap dan menggeledah rumahnya untuk mencari dokumen apapun yang terkait dengan peristiwa kudeta para jenderal. Ia dijebloskan ke penjara Buton hingga tahun 1970 tanpa surat penahanan dan pengadilan.

Ia mengingat, interogasi dilakukan berulang-ulang dari tahun ke tahun, dari pagi hingga tengah malam dengan pertanyaan yang sama. Seperti kenapa terlibat PKI,anda tahu PKI Partai terlarang?

” Dengan penyiksaan dipukul.sehingga banyak korban. Ikut di pukul. Keluarga.Saya punya keluarga turut jadi korban. Meskipun mereka di luar. Karena pemaksaan ini dalam mencari dokumen-dokumen. Sehingga diadakan penggeledahan di dalam rumah. Dalam penggeledahan itu terjadi pelanggaran seksual dari petugas pada waktu itu. Oleh Anggota koramil. Terhadap istri saya. Saya terus terang,” ceritanya.

Akibat kejadian itu, istrinya stres, hingga meninggal dunia di tahun 1976. Saat itu, ia belum memiliki anak. Untuk mengetahui siapa yang salah dan benar dalam peristiwa itu, menurut La Mbatu, pemerintah harus menegakkan Hak azasi manusia dan perlunya pelurusan sejarah.

Penangkapan itu, bukan saja menjadi kenangan gelap yang senantiasa melintas dalam hidup mantan tahanan politik itu, tapi juga menjadi catatan buruk bagi para anak cucu mereka yang ikut menderita dan disisihkan dari pergaulan selama berpuluh-puluh tahun. Ini dirasakan oleh Ambardin. Dimana bapaknya La Ode Hadidi terlibat dalam partai komunis, saat menjadi kepala mantri kesehatan se-wakatobi.

Ambardin mengenang, saat bapaknya ditangkap, ia baru berumur 2 tahun. Ia tidak tau situasi saat itu, tapi setelah masuk sekolah dasar baru ia mengerti. Di sekolah ia di kucilkan dan tidak bisa bergaul dengan anak-anak lain yang orang tuanya tidak terlibat dalam partai komunis.

” Seperti anaknya angkatan darat, tentara. Kalau ingin dia mau pukul kita, tidak segan-segan mereka. Asal dia melihat itu, eh anaknya PKI itu, langsung dia buru kita. Seperti keluarga dekat itu banyak yang sudah tidak mengakui lagi, bahwa itu keluarga saya. Apa lagi dia sebagai PNS, polisi dan tentara itu sangat takut sekali.

Akibat stigma itu,ia tidak mempunyai cita-cita lagi.Karena pemerintah melarang anak-anak PKI (Partai Komunis Indonesia) untuk menjadi PNS dan pekerjaan lainya.Bahkan mereka tidak dapat mengurus kartu tanda penduduk. Ia lalui masa-masa sulit itu sejak bapaknya di penjara. Dia bersama ibu dan saudara-saudaranya terpaksa harus menahan lapar dan hanya minum air seharian.Karena untuk mendapatkan makanan saat itu sangat susah. Sementara keluarga dan masyarakat menjauhi mereka.Mereka diisolir oleh masyarakat sekitar.

Kepahitan yang sama di rasakan La Une, salah seorang mantan Tapol PKI (Partai Komunis Indonesia) dari Kabupaten Raha. Ia ditahan tahun 1966. Berbagai penyiksaan dirasakannya. Bagian kepalanya dipukul hingga pingsan. Penganiayaan yang lebih sadis adalah alat vitalnya di Setrum. Peristiwa ini tidak dialami La Une sendiri, tapi juga beberapa tapol di Buton. Penyiksaan itu berbuntut hingga ke pembagian jatah makanan. Tiap tapol diberi 50 bulir jagung sebagai makanan sehari. Akibatnya banyak yang kelaparan dan akhirnya meninggal dunia. Setiap harinya, mereka di interogasi dengan berbagai macam pertanyaan seputar senjata dan dokumen tentang rencana pengkudetaan. Kata La Une dirinya di paksa untuk mengakui semua pertanyaan tentang pasokan senjata dari Jawa ke Buton, terkait rencana pengkudetaan. Jika menjawab tidak tahu, ia di pukul hingga babak belur. Beberapa rekannya bahkan tewas akibat pukulan tersebut.

”Kalau terbukti memang saya terlibat dalam senjata ini, saya rela dihukum mati.di bunuh di tempat.saya tanda tangan dengan darah saya sendiri dari pada siksa. Sebab kalau saya kan di buton itu kasian hancur-ran. Karena ada satu yang mengaku terpaksa terlibat semua itu senjata. Akhirnya kasian yang tidak tau menahu bertahan ya mati. tuduhan tuduhan .ternyata tidak terbukti. didatangkan dari surabaya dan jakarta, tidak ada itu senjata di Sulawesi Tenggara. Alhasil teman-teman banyak yang jadi korban,” katanya sedih.

La une mengatakan, ia juga ditanyai tentang adanya keterlibatan 17 pejabat daerah Kabupaten Muna dalam Partai Komunis. Padahal ia tahu semua pertanyaan yang dilontarkan petugas hanya jebakan saja. Agar para pejabat daerah yang dianggap dekat dengan orang PKI, ditangkap dan di anggap juga anggota PKI (Partai Komunis Indonesia).

Penyiksaan itu mulai berkurang pada tahun 1970. Mereka dinyatakan bebas namun masih tetap harus menjalani masa isolasi di tempat lain. Pada malam hari tahun 1970, dengan menggunakan kapal laut bernama Sultra, La Une dan puluhan eks tapol dari Muna diangkut ke Kendari. Mata di tutupi kain. Ini dimaksud, agar para eks tapol tidak tahu lokasi tujuan mereka selanjutnya. Tibanya di kendari pada pagi hari, mereka digiring ke kamp pengasingan di Ameroro Kabupaten konawe. La Une mengaku,dilarang bertemu dengan istri maupun anaknya. Saat itu,Ia hanya berbekal dua potong pakaian dan tikar menuju ke kendari.

” ini yang paling saya rasakan sampai hari ini.begitu istri saya mendengarkan bahwa katanya mereka sudah di bawa ke kendari, dia kejar sampai ke pelabuhan. ini sedih sekali,dia bawa anak-anak semua.Di pelabuhan tidak boleh ketemu mereka. Kita sudah cepat turun di kapal. Saya bilang, kayak betul-betul golongan anjing mungkin mau di tembak ini.Biar ketemu sebentar dengan keluarga, katanya kalau bisa pak, saya mau ganti tempat tidurnya.tempat tidurku saya ambil di lembaga,saya bawa di sini. Dia bilang istriku ada yang baru, tidak bisa ketemu,” imbuhnya.

Selama di kamp pengasingan Ameroro, mereka juga mengalami penyiksaan. Tapi tidak separah seperti di penjara Buton ataupun Muna. Lagi-lagi keluarga, tidak bisa menemui mereka.

Di pengasingan itulah La Une bertemu dengan eks tapol yang berasal dari Buton, kendari dan Makkasar yang kini menjadi karibnya. Ia bertemu Yanasin. Mantan Tapol PKI (Partai Komunis Indonesia)dari Makkasar. Yanasin berasal dari Banggai Sulawesi Tengah. Ketika di Makassar, ia tinggal bersama omnya yang juga teman dekat Kahar Muzakar Tokoh pergerakan DI TII. Pada tahun 1954 , Yanasin bekerja sebagai staf karyawan jawatan kesejahteraan angkatan darat. Setelah itu,ia ikut dalam berbagai kegiatan PKI (Partai Komunis Indonesia), seperti diskusi-diskusi tentang perkembangan bangsa dan bagaimana memperjuangkan kepentingan buruh. Saat penangkapan, dia berada di rumah salah seorang pengurus penting PKI di Makkasar bernama Ali. Karena pemilik rumah tak ditemukan, akhirnya tanpa surat penahanan dan proses pengadilan, Yanasin langsung di bawa ke kodim. Setelah itu pindah-pindah penjara seperti dari penjara Makkasar di Karebosi, ke penjara Maros, dan terakhir di rumah tahanan militer atau RTM. Oleh pemerintah saat itu dia di masukkan dalam golongan B atau golongan berat di parti komunis. Di penjara karebosi ia menempati sel ukuran kecil dan hanya sendiri. Inilah cerita Yanasin.

” Hanya satu tempat tidur. Dan di situ ditulis tidak boleh bicara dengan orang tahanan ini.Jadi orang semua takut. Biarpun ada orang rupanya kasian, prihatin, kalau pulang itu liat babak belur,ndak berani dekat-dekat karena itu ada tulisan, takut. Sedangkan pelayan sendiri, itukan pintunya bekas pemberontak di penjara itu.Jadi pintunya double besi. Jadi kebetulan saya kebetulan di berikan pelayan orang bisu,orang bisu yang ditahan. Saya di sel trus,jadi saya tidak bisa gambarkan,” jelasnya.

Yanasin telah kehilangan istri akibat penyakit kanker payudara. Pada saat yang sama ,ia juga menderita pembengkakan jantung. Ketika istrinya meninggal, ia mengaku sudah tidak bisa menangis lagi. Hidupnya telah penuh dengan kesakitan dan memasuki tahap ambang batas yang melelahkan. Katanya, mungkin beginilah hidup. Tak bisa dibayangkan akhirnya. Terjadi begitu saja dan tiba-tiba semuanya hilang, termasuk kemerdekaan.

Tanggal 22 Desember 1977, sekitar 175 tapol PKI golongan B yang menjalani penahanan di Kamp pengasingan Ameroro di bebaskan. Selain di kamp pengasingan Ameroro, beberapa tapol juga di tahan di kamp pengasingan Pudotoa lepo-lepo dan Tinggololi kendari. Kampung Nanga-Nanga merupakan lokasi pengasingan terakhir bagi tapol PKI (Partai Komunis Indonesia) golongan B Se-Indonesia timur. Melalui komandan Korem Ady , mereka ditawari lahan 1000 hektar di kampung Nanga-Nanga atau memilih pulang ke daerah
masing-masing. Sebelumnya, lahan tersebut merupakan hadiah dari Pangkopkamtib yang dijabat oleh Sudomo waktu itu. Mereka mendapat surat izin penggarapan lahan yang di tanda tangani oleh Danrem. Surat izin penggarapan adalah pengganti sertifikat, jika ada yang mempermasalahkan lahan tersebut.

Awalnya, lahan itu di peruntukkan bagi 500 tapol golongan B Se-Indonesia timur. Namun,hanya 42 orang tapol asal Buton, Muna, kendari Wawotobi kabupaten konawe, kolaka dan Makkasar yang bersedia bermukim di kampung Nanga-Nanga.

Lokasi yang sebelumnya hutan dan ditumbuhi alang-alang,akhirnya dibuka menjadi kawasan perkampungan dengan nama kampung-Nanga-Nanga. Tidak ada listrik, air bersih dan tumbuhan jangka pendek yang bisa di tanami. Mereka saling bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Tapi lebih memilih untuk tidak saling menceritakan penganiayaan selama dalam penjara. Ini dilakukan untuk menjaga perasaan masing-masing. Pada tahun 1980,sebagian keluarga mereka mulai berdatangan. Seperti Istri dan anak mereka. Diantara mereka yang belum berkeluarga,atau tidak sanggup pulang lagi ke daerah asalnya,memutuskan untuk mencari jodoh di tetangga.

Namun ternyata tidak banyak yang tahan dengan kondisi dalam kampung tersebut. Kampung itu seperti penjara kedua buat mereka. Yang mampu bertahan membuka lahan dengan menanam ubi, namun mereka kecewa, karena karena babi hutan lebih dulu memakan tanaman itu. Apabila hujan deras, mereka terpaksa berjalan kaki dengan air sepinggang untuk membeli beras dan begitu tiba di pasar sebagian pedagang memilih menghindar. Karena takut dengan mereka yang sudah terlanjur di cap PKI (Partai Komunis Indonesia). Mereka mengaku, sangat sakit menerima perlakuan itu. Meski telah bebas dari penjara, namun dalam kehidupan sosial mereka belum bebas, akibat stigma PKI itu. Seperti cerita Maho bekas ketua pemuda rakyat kecamatan wawotobi yang juga menjadi anggota PKI (Partai Komunis Indonesia).

”Ya berkebun.mengambil bulu.bikin jelajah.itulah kasian pekerjaan perempuan laki. ambil tongkat untuk kayu atau dolken, baru dijual untuk hidup kasian. Sampai sekarang ini.itulah penghidupan, tapi karena bulu dan bambu sudah mulai juga habis. Itu kadang-kadang kasian ya,ada yang berusaha membuka lahan pertanian, tapi kurang berhasil juga karena gangguan babi mi dengan kera,” tuturnya.

Dulunya, ia guru SMP I Wawotobi Kendari. Maho mengatakan tidak bisa mengajar lagi karena pemecatan mendadak dari pemerintah dengan alasan terlibat partai
komunis. Sejak itulah ia mengerjakan apapun untuk menunjang hidupnya.

Hidup menjadi lebih rumit. Terlebih sejak persoalan kepemilikan lahan dan rencana pemerintah untuk membangun perumahan jamsostek di dekat lahan mereka. Saat ini sejumlah orang dari kelurahan Lepo-lepo Kendari dan kecamatan Moramo kabupaten Konawe Selatan mengklaim, bahwa lahan tersebut merupakan tanah adat dan peninggalan orang tua mereka yang di ambil paksa oleh pemerintah saat itu.

Kini siapa yang bisa memperjuangkan mereka ? Menurut Maho, mereka kesulitan mengurus sertifikat. Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan tegas soal kepemilikan legal lahan. Sementara badan pertanahan nasional menunda pengurusan sertifikat tanah untuk tapol dengan alasan adanya gugatan warga.

” banyak …sesudah terdengarnya berita,bahwa nanga-nanga akan ada pembangunan besar-besaran toh.
Entah benar atau bagaimana. Jadi mulai orang mencari tanah, mengaku tanahnya.masyarakat dari mana. masyarakat di daerah ini juga ada yang daerah moramo datang mengaku bahwa mereka punya tanah, ada juga yang lepas ada yang tidak, karena jeratan ekonomi yang begitu parah di dalam,” Tambahnya.

Hingga tahun 2005 ini, generasi kedua dan ketiga dari mereka belum juga menikmati listrik, air bersih dan jalanan menuju ke kampung itu masih tetap rusak. Bangunan fisik yang baru hanyalah gedung sekolah dasar yang harus di tempuh dengan melintasi hutan satu kilometer. Ada 24 anak SD yang tergabung yang di gabung dalam tiga kelas. Sebagiam dari mereka tidak punya cita-cita. Di kampung itu,hanya ada satu sarjana lulusan universitas haluoleo. Selebihnya generasi kedua mantan tapol ini putus sekolah,karena tak ada biaya dan kelelahan berjalan kaki hingga beberapa kilometer tiap harinya.

Padahal, janji-janji pemerintah sudah terlalu sering didengarnya. Tahun 1982 pemerintah daerah melalui
wakil gubernur Arifin Sugianto serta Bupati kendari Andrey jufri sering masuk dalam kampung Nanga-Nanga. Pejabat itulah yang sering berjanji akan memperbaiki jalan. Tidak hanya itu, ketika musim pemilu, partai Golkar, PDI-P dan PAN melalui calegnya,berkampanye dan menjanjikan warga setempat akan mengaspal jalan masuk ke kampung mereka,memasukkan listrik, air bersih dan pembangunan MCK, pembangunan sekolah. Namun janji-janji tersebut, tak satupun yang terealisasi, meskipun mereka terpilih menjadi anggota DPRD.

Namun, masih ada setitik harapan. Camat Baruga Bismar Saranani saat itu telah berjanji memperjuangkan hak sertifikat dan hak hidup layak para mantan tapol dan generasinya. Bismar telah berjanji akan membuka jalan dan membangun perumahan serta memanfaatkan lahan-lahan kosong. Sedangkan program jangka panjang,pihaknya akan memperhatikan sektor kesehatan, pendidikan ekonomi. Ia menyatakan, telah mempertemukan para tapol dengan masyarakat setempat,dengan tujuan untuk membaurkan mereka, sekaligus menyelesaikan klaim warga sekitar atas kepemilikan atas tanah di kampung Nanga-Nanga.

” itulah yang klaim,bukan tanah adat tapi milik perorangan.tetapi juga sudah 27 tahun, sekarang baru muncul.Nah saya selaku pemerintah,walaupun saya orang sini tidak bisa saya berdiri sepihak. Harus saya lihat kenyataan. Sehingga kesimpulan ok, kita ukuran 2 hektar,kalau ada selebihnya itu anda klaim mana buktinya, kalau tidak saya statusquokan,negara ambil. kan dahulu itu tanah negara semua.sementara ada 8 yang klaim itu.sementara itu saya sudah sepakat dengan mereka,anda menunggu.sisa hasil pengukuran itulah yang akan kita kembalikan ke anda kalau ada bukti-bukti,” terangnya.

Bismar mengatakan, pemerintah provinsi berencana akan membangun perumahan PNS yang berdekatan dengan lokasi kampung Nanga-Nanga. Bukan memindahkan mereka. Namun ia bertekad akan tetap mengurus sertifikat tanah para tapol secepatnya. Dia berkata , Saat ini timnya sedang mengukur tanah mereka. Selanjutnya akan di laporkan ke walikota dan gubernur. Untuk menganggarkan pengurusan sertifikat tanah,melaui program nasional atau program daerah. Luas tanah untuk para tapol di kampung Nanga-Nanga itu adalah 84 hektar sesuai dengan surat keputusan bupati kendari tahun 1979.

Pengurusan sertifikat tanah tapol tersebut juga telah di urus pemerintah masa Gubernur La Ode Kaimuddin menjabat. Dengan membentuk tim verifikasi, namun hingga tahun 2002, dan berganti Gubernur belum ada penyelesaian. Camat Baruga Bismar saranani berjanji akan mencoba menjembatani pengurusan sertifikat secara gratis kepada pemerintah provinsi, sambil mendata ulang para keluarga tapol yang hingga kini masih mendiami lokasi tersebut.

Apakah akan terealisasi? Lambatu, Yanasin, Maho, La Une enggan mengira-ngira jawabannya. Apakah itu janji surga atau kelakon betulan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Metro

To Top