Connect with us

Jejak Kasus dan ‘Menguapnya’ Penegakan Hukum di Kawasan Tanjung Peropa

Suara Lingkungan

Jejak Kasus dan ‘Menguapnya’ Penegakan Hukum di Kawasan Tanjung Peropa

KENDARI, SUARAKENDARI.COM-Kasus demi kasus terus membayangi perjalanan penegkan hokum di kawasan hutan lindung dan hutan margasatwa Tanjung Peropa. Kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kawasan yang menyimpan kekayaan hayati besar hutan Konawe Selatan seolah tak pernah surut dari problem. Tak hanya oknum-oknum tertentu yang terus menggerus dengan berburu kekayaan hutan seperti kayu dan satwa di Peropa, namun juga kebijakan pemeritah Konawe Selatan yang mencoba mengintervensi kawasan peropa dengan sentuhan pembangunan.

Adalah  Kantor Balai Koservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tenggara yang pernah mempersoalkan perusakan kawasan tanjung peropa yang mengatasnamakan pembangunan jalan untuk kepentingan masyarakat Laonti. Bahkan  BKSDA menilai tindakan pemerintah kabupaten  Konawe selatan sebagai tindakan penyerobotan  kawasan konservasi/ suaka margasatwa.

Kasus ini resmi dilaporkan ke Polda Sulawesi Tenggara pada tanggal 13 Mei 2008. Berdasarkan laporan tersebut Polda Sulawesi Tenggara bersama BKSDA dan BIPHUT Kendari melakukan pengecekan lapangan pada tanggal 21 Mei 2008 untuk memastikan letak lokasi yang dibuka untuk pembuatan jalan.

Diantara saksi yang diperiksa adalah para petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam  (BKSDA) Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam laporan ke polisi BKSDA menganggap kebijakan membongkar kawasan lindung Tanjung Peropa merupakan kegiatan ilegal karena bertentangan dengan Undang-Undang  Nomor 5 tahun 1990 yang mengatur wilayah konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Sedangkan peraturan lain yang mengatur tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa juga diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999. Dalam peraturan itu dinyatakan bahwa satwa liar dan langka di Indonesi dibedakan menjadi dua golongan yaitu satwa tak dilindungai dan satwa yang dilindungi. Satwa yang dilindungai mencakup populasinya jarang atau mendekati kepunahan; biasanya karena populasinya sangat kecil dan tingkat pertumbuhannya lamban.

Tak hanya itu kawasan Tanjung Peropa merupakan daerah penyanggah air untuk 500 KK warga yang kini bermukim di Daerah Laonti.

Ironisnya  kegiatan pembukaan jalan dengan cara membongkar kawasan ini belum mendapat ijin dari Menteri Kehutanan sebagai pemegang otoritas atas ijin kawasan. “Apa yang dilakukan pemeritah konawe selatan itu adalah kagiatan illegal tanpa koordinasi dengan instansi berwenang. Bupati konawe  selatan telah bertindak sendiri,”kata Priehanto petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil  (PPNS)  BKSDA yang juga menjadi saksi kasus tersebut.

Bupati Konawe Selatan, Drs H Imran Msi  kepada sejumlah media massa lokal, ketika itu, mencoba bersikukuh dengan kebijakan yang dibuatnya itu. Ia menilai pembangunan jalan di kawasan hutan lindung tersebut semata-mata hanya untuk membuka akses antara daerah Kecamatan Laonti dan Moramo. ”Daerah ini sangat terisolir dari daerah lainnya di Konawe Selatan. Ini menjadi tugas pemerintah menjawab tuntutan aspirasi masyarakat Laonti,”kata Imran.

Atas kasus ini Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara ketika itu langsung  memulai melakukan penyidikan kasus kawasan tanjung peropa tersebut dan telah mengambil keterangan sejumlah saksi dari instansi berwenanag seperti BKSDA dan kehutanan sulawesi tenggara, serta keterangan pejabatan di instansi  pemerintah kabupaten konawe selatan seperti Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas Kehutanan Konawe Selatan.  Sayang, seiring perjalanan waktu, jejak  kasus itu seolah tak berbekas, menguap di telah jaman. YOS/ Berbagai Sumber

 

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Suara Lingkungan

To Top