Connect with us

Hutan Dijual, Puluhan Warga ‘Serbu’ Dinas Kehutanan Kolaka

Uncategorized

Hutan Dijual, Puluhan Warga ‘Serbu’ Dinas Kehutanan Kolaka

KOLAKA, SUARAKENDARI.Com- Karut marut pengelolaan lokasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kelurahan Ulunggolaka, Kecamatan Latambaga, memaksa puluhan warga pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) mendatangi Kantor Kehutanan Kolaka. Kedatangan warga tersebut untuk melaporkan terjadinya aksi penyerobotan dalam wilayah IUPHHK yang dilakukan oleh para perambah (bukan pemegang izin) di areal HTR.

“Kami datang disini untuk melaporkan bahwa kami tidak bisa mengelola lokasi sesuai IUPHHK yang diterbitkan melalui SK Bupati karena ditelah diserobot oleh para perambah,” ujar Ketua Kelompok HTR Lope Jaya, Sainal Tandi di hadapan Kadis Kehutanan, Abdul Rahim, di ruang kerjanya, Senin (03/02/2014).

Dijelaskan pula oleh Sainal Tandi, dari 100,4 hektar areal IUPHHK Kelompok Lope Jaya, yang di dalamnya dikelola sebanyak 9 kelompok kecil, namun faktanya tak bisa dikelola alantaran telah diserobot sekitar 80-an hektar. “Atas aksi penyerobotan itu, sebanyak 7 kelompok kecil (setiap kelompok beranggotakan 4 orang) tidak bisa mengelola lokasinya. Jadi, hanya pegang izinnya tapi tidak ada lokasinya,” kesal Sainal Tandi.

Karena itu, Sainal Tandi beraharapa agar Dinas Keahuaatan segera turun tangan meninjau lokasi yang kini telah didudki para penyerobot. “Kami minta Dinas Kehutanan tidak mendiamakan persoalan ini. Tolong segera turun lapangan sebelum terjadi konflik kekerasan antar warga masyarakat,” terang Sainal Tandi.

Menurut Sainal, berdasarkan identifkasi oknum yang melakukan peramabahan dalam areal IUPHHK Lope Jaya, diketahui yakni Kaharu Cs dan Dg. Nasir. “Kaharu Cs dipekirakan telah menyerot sekitar 50-an hektar, sedangkan Dg. Nasir sekitar 10-an hektar. Keduanya, membabat habis hutan dengan menanami tanaman Cengkeh,” beber Sainal.

Hal senada juga disampaikan oleh Simun. Warga lingkungan Kampung Baru, Keluarahan Ulunggolaka itu, mengeluhkan bahwa sejak dirinya mengantongi IUPHHK sejak tahun 2012 silam, bersama puluhan warga yang tergabung dalam Kelompok HTR Wualae hingga kini tak diketahui dimana lokasinya.

“Suarat izin kami pegang tapi, Ketua Kelompok HTR Wualae tak pernah menunjukkan letak lokasi. Bahkan, belakangan diketahui diserahkan ke pihak lain untuk dikelola, tanpa sepengetahauan kami,” terang Simun diamini puluhan warga lainnya, kemarin.

Begitu pula, Lukas seorang anggota Kelompok HTR Beringin Hijau. Ia juga mengeluhkan bahwa lokasinya hingga kini belum diketahui letaknya, padahal dirinya telah menyetor biaya administrasi kepada Ketua Kelompok Beringin Hijau, Sirajuddin sebesar Rp. 250 ribu. “Kami heran, di kelompok HTR lainnya, hanya dipungut biaya administrasi sekitar 30-an ribu, tapi di Kelompok Beringin Hijau dipatok Rp 250 ribu. belakangan ketahui jatah lokasi kami telah dikelola pihak lain. Bahkan, disinyalir telah diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu,” keluhnya.

Mendengar keluhan warga, Kadishut Kolaka, Abdul Rahim menegaskan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim terpadu untuk melakukan peninjauan lokasi yang telah diserobot para perambah.

“Untuk menghindari terjadinya aksi kekerasan diantara warga, secepatnya akan dibentuk tim terpadu,” tandas Abdul Rahim dihadapan warga.

Ditegaskan pejabat yang baru direposisi jabatannya itu, apabila tim terpadu nantinya menemukan para perambah masih menduduki lahan HTR, termasuk terindikasi ada oknum yang memperajualbelikan lokasi HTR, dia menegaskan agar diproses hokum.

“Penyeroboan itu adalah tindakan pidana karena itu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Apalagi, terhendus informasi bahwa beberapa oknum ketua kelompok HTR telah memperjual belikan lokasi HTR . Dan, kalau itu terbukti, terpaksa harus dipidanakan,” tegas Abdul Rahim. ABDI

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top