Connect with us

Gubernur Sultra Tegaskan Kepala Daerah Netral

Hukum & Kriminal

Gubernur Sultra Tegaskan Kepala Daerah Netral

 

KENDARI, SUARAKENDARI.COM, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam, menegaskan kepada seluruh kepala daerah baik itu bupati dan walikota yang ada di Sultra untuk bisa bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu calon yang akan maju dalan pemilihan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presdien (Cawapres).

Kasus yang dialami, Walikota Kendari, Asrun terkait dugaan memihak kepada salah seorang pasangan capres dan cawapres merupakan pelajaran bagi kepala daerah lainnya agar tidak gegabah dalam menggunakan fasilitas negara untuk melakukan sosialisasi atau kampanye.

“Saya meminta supaya kita bisa memahami untuk menempatkan posisi walikota dalam dugaan pemilukada, posisi kami sebagai penjabat negara memang mengharuskan agar kami bisa netral dan tidak memihak kepada salah seorang calon tapi bisa menjadi fasilitator penyelenggara,” kata Nur Alam, Rabu (18/6/2014).

Namun demikian, terlepas dari posisi sebagai ketua partai, setiap warga negara memiliki hak untuk berpolitik dan menentukan siapa yang akan didukungnya, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara dan terkesan melakukan mobilisasi massa untuk memenangkan pasangan yang didukung tersebut.

Ia juga tidak ingin memberikan penilaian yang spekulan terhadap kasus tersebut. Pasalnya, kasus dugaan pelanggaran pemilukada itu sudah ditangani oleh Panwas Kota Kendari. Nur Alam juga menyadari tidak mudah untuk memisahkan antara posisi sebagai ketua partai dan penjabat negara, dimana harus bisa memfilter atau menyaring apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

“Kami sering mengalami kesulitan dalam memilah dan memilih apa yang seharusnya kami berikan kepada staf dan apa yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat, yang penting harus dilihat lagi konteksnya, jangan sampai hanya sepenggal saja yang dinilai dan tidak keseluruhan sehingga menimbulkan kesalah pahaman,” tukasnya.

Terkait selebaran yang sampai kepada masyarakat, ia tidak ingin memberikan kesimpulan yang terburu-buru karena bisa saja selebaran tersebut bukan atas perintah walikota melainkan ada oknum tertentu yang ingin melakukan pembusukan. (LINA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top