Connect with us

Gubernur Sultra Diduga Intervensi Penangkapan Titing Saranani

Kejagung Segera Umumkan Status Gubernur Sultra

Uncategorized

Gubernur Sultra Diduga Intervensi Penangkapan Titing Saranani

Kontras Sulawesi Kecam Tindakan Polisi

KENDARI, SUARAKENDARI.COM-Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi mengecam keras penangkapan dan penahanan terhadap Titing Saranani, aktivis asal Sultra yang terjadi di Kendari yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tenggara dengan tuduhan telah melanggar Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kontras sulawesi dalam rilis pers yang dikirim ke suarakendari.com menilai, proses penangkapan terhadap yang bersangkutan yang dilakukan di rumahnya pada hari rabu (22/10), sangat berlebihan. Sebab, untuk menangkap seorang perempuan, Kapolda harus mengerahkan pasukan dengan jumlah yang cukup besar.

Kasus yang menimpa Titing Saranani sebenarnya sudah cukup lama yaitu pada bulan September 2013 tahun lalu, karena dilaporkan ke polisi oleh anggota Panwaslu Kabupaten Bombana, La Ode Rahmat karena dituding membuat tulisan yang menghina La Ode di jejaring sosial Facebook.

Namun menurut Titing, kasus tersebut yang tadinya sudah damai kemudian berlanjut lagi karena ada “orang kuat” yang sedang berkuasa di Sultra memanfaatkan kasus tersebut disebabkan sakit hati terhadap kicauannya di FB yang sering mengkritik kebijakan pemerintah provinsi Sultra.

Titing menduga kuat adanya intervensi Gubernur Sultra dalam proses penangkapan dirinnya, karena yang bersangkutan selama ini dikenal cukup kritis.

Olehnya itu, KontraS Sulawesi melalui Asman SH, Koordinator KontraS Sulawesi mendesak kepada Kapolda Sultra untuk segera membebaskan saudara Titing Saranani dan lebih fokus untuk melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara terkait dugaan pencucian uang sebagaimana diberitakan oleh Majalah Tempo Edisi 18 – 24 September 2014, serta kasus-kasus korupsi lainnya yang belum jelas tindak lanjut proses hukumnya.

Selain itu, Kontras juga meminta kepada MK untuk segera mencabut UU ITE karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berpendapat, beropini. Parahnya lagi, UU tersebut telah banyak memakan korban dari kalangan pers, aktivis, masyarakat yang sering mengeluh dan mengkritik di jejaring sosial namun mereka justru di kriminalisasikan oleh UU ITE. YOS

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top