Fakta Perempuan dan Pilkada di Sultra (Bagian 2)

0

Penulis: Yos Hasrul

Pemilukada Sulawesi Tenggara seharusnya memberikan sejumlah contoh tentang bagaimana calon kepala daerah merespon kepentingan dan kebutuhan perempuan dan masyarakat miskin. Bagaimana menilai calon-calon pemimpin dari kacamata perempuan. Kacamata perempuan adalah gerakan feminisme yang menganalisis ketidakadilan terhadap perempuan, akibat adanya ideology patriarki, yang ditandai oleh diskriminasi, kekerasan, stereo-tipi, dominasi dan peminggiran perempuan dari kancah politik serta beban ganda perempuan.

Kacamata ini digunakan untuk melihat apakah calon-calon kepala daerah merespon persoalan actual yang membebani perempuan dan masyarakat miskin saat ini. Apakah para calon pemimpin negeri memikirkan bagaaimana mewujudkan penegakkan HAM, memberantas korupsi dan membuka kran praktik politik perempuan, menghapus semuan bentuk diskriminasi dan mengembalikan kedaulatan rakyat.

Penilaian terhadap calon kepala daerah, seperti yang tersaji dalam buku ini, memang masih menggunakan indicator yang bersifat umum dan lebih menjawab kebutuhan yang bersifat local. Ukuran-ukuran yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi atau kebutuhan perempuan di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara memang belum di munculkan. Karena itu sangat diperlukan adanya semacam proses tahap kedua yaitu proses mengadaptasikan isi buku, terutama indicator kepedulian calon-calon kepala daerah maupun kepala daerah, ke dalam situasi yang sesuai dengan keseharian atau kepentingan perempuan di berbagai wilayah.

Keputusan ini tentu diwarnai dengan berbagai alasan pertimbangan. Tapi sebenarnya masih ada sedikit yang membuat kaum perempuan memilih masuk ke dunia politik praktis. Terlebih saat melihat realitas masih banyak perempuan yang belum dapat bersaing dengan kaum laki-laki di dunia politik.

Sistem pemerintahan demokrasi menjadi pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam pengelolaan negara modern karena memungkinkan semua potensi bangsa mendapatkan ruang yang sangat terbuka untuk berkembang guna tercapainya cita-cita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai amanat konstitusi.

Implementasi demokrasi lebih banyak dimaknai melalui mekanisme pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat ( legislatif ) maupun pemimpin pemerintahan (eksekutif) yang salah satunya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mengedepankan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Suksesnya penyelenggaraan pemilukada pada hakekatnya menjadi tanggungjawab semua elemen masyarakat termasuk di dalamnya tingginya tingkat partisipasi pemilih yang menentukan legitimasi hasil pemilihan umum, sehingga pendidikan pemilih penting bagi masyarakat, baik yang dilakukan oleh partai Politik sebagai amanat UU ataupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang peduli dengan pendidikan politik bagi masyarakat.

Pelibatan perempuan, kelompok miskin dan marjinal untuk mendorong partisipasi aktif mereka dalam memberikan kontribusi pemikiran/saran kriteria calon kepala daerah di Sulawesi Tenggara kedepan yang berpihak pada kesetaraan gender, kelompok miskin dan kelompok marginal. Realitas negara yang belum memberikan kesempatan pada kaum perempuan memasuki ruang-ruang kekuasaan menjadi inspirasi bagi perempuan di bumi anoa untuk mulai mendalami pergerakan dunia politik.

Memasuki dunia politik seolah membuat perempuan di Sultra tersadar. Sadar bahwa berjuang tidak cukup hanya berada di luar organ politik. Isu-isu kemiskinan dan lingkungan hidup harus diteriakkan dari dalam pemerintahan agar bergetar. Pemerintah ibarat kapal yang harus bisa memberikan perubahan arah perjalanan kapal itu. Agar dapat membelah ’lautan masalah’ di masyarakat. Menjadi motor penggerak dan lembaga pengawas jalannya roda pemerintahan.

Sebagai orang yang baru mulai belajar, tentu saja sarana organisasi partai mutlak menjadi “sekolah baru” bagi perempuan. Paling tidak perempuan memulai belajar tentang ideologi negara, belajar berpendapat sekaligus belajar menghargai pendapat orang lain. Dan yang terpenting lagi adalah memulai belajar tentang strategis menjalankan pemerintahan.

Masih tergiang diingatan kita, dalam catatan perjalanan pesta demokrasi di Sulwesi Tenggara kerap disibukkan dengan persiapan Pemilukada. Salah satunya pemilukada memilih calon gubernur Sultrab Tahun 2012 silam. Komisi Pemilihan Umum Daerah Sultra membutuhkan dana yang cukup besar yakni sekitar Rp 150 miliar untuk menyelenggarakan pemilukada.

Lazimnya pemilu-pemilu sebelumnya, antusias partai-partai politik untuk merebut panggung demokrasi terlihat merata diseantero bumi anoa. Partai mulai menggalang kekuatan dengan memasang calon-calon yang dianggap cukup kapabel. Partai seolah tak peduli latar belakang calon tersebut, mau calon yang berlatar pengusaha, birokrasi, hingga akademisi. Partai juga tak mau tau calon yang kesandung masalah atau tidak. Yang penting bagi partai seorang calon dapat mencukupi persyaratan sebagaimana diisyaratkan dalam UU Pemilu. Tapi, anehnya parpol seolah lebih tersihir pada pencalonan ’kaum adam’ ketimbang ’kaum hawa’. Ini terbukti tak pernah ada satu pun perempuan di Sultra yang menjadi calon gubernur, baik di periode sebelumnya maupun pemilukada kali ini. Semua calon gubernur selalu berjenis kelamin laki-laki. Lantas kemana kaum perempuan? Adakah yang salah dari pola pikir para penyelenggara terhadap posisi perempuan?

Memang benar sistem demokrasi, memberikan kesempatan kepada siapa saja warga di negara ini untuk berpartisipasi di Pemilu termasuk perempuan. Namun bukan berarti negara demokrasi di bangun dengan sesuatu yang ’asal’ tanpa memperhatikan kualitas hasil pemilu. Pemilu demokratis adalah pemilu yang berhasil dijalankan dengan baik atas landasan kejujuran, keadilan dan transparan. Kualitas Pemilu tidak saja diartikan, bahwa hanya tingkatan penyelenggara pemilu yang berkualitas, tetapi semua hasil pemilu dihasilkan dengan berkualitas. Artinya, harapan masyarakat agar semua yang dipilih adalah orang orang-orang yang memiliki berkualitas, baik intelektual maupun moralitas tanpa memandang jenis kelamin.

Berikut adalah jumlah pemilih tetap pada Pemilukada Sulawesi Tenggara Tahun 2012;

No Kab/Kota Jumlah Jumlah
Laki-laki Perempuan
1 kolaka 122.489 115.501 237.990
2 Kota Kendari 108.486 108.486 216.505
3 Muna 99.193 107.217 206.410
4 Buton 98.738 99.026 197.764
5 Konawe Selatan 94.918 91.467 186.385
6 konawe 90.624 88.131 178.755
7 kota bau-bau 55.304 52.651 107.662
8 Bombana 52.347 51.047
9 Wakatobi 39.772 20.252 76.865
10 Buton Utara 20.615 20.230 40.845
11 Konawe Utara 20.252 18.718 38.970
Jumlah 40411 32695
**Sumber KPU Provinsi

Data Jumlah penduduk Se- Provinsi Sultra
No Kabupaten/Kota Jumlah (Jiwa) Ket.
1 Kota Kendari 295.737 L; 149.314, P; 146.423
2 Konawe 246.798 L; 126.102, P; 120.696
3 kolaka 321. 509 L; 165.137, P;156.396
4 kolaka utara 123.755 L; 63.795, P; 59.960
5 konawe selatan 269.853 L; 138.912, P; 130.941
6 muna 273.616 L : 132.112, P : 141.504
7 kota bau-bau 139.717 L; 68.997, P; 70.720
8 buton 260.801 L ; 126.893, P : 133.908
9 bombana 142.006 L; 71.767, P; 70.239
10 wakatobi 94.846 L; 45.529, P; 49.317
11 buton utara 55.825 L; 28.077, P; 27.748
12 Konawe Utara 52.560 L: 27.518, P; 25.042
Jumlah 2.277.020
Sumber : Sultra dalam angka 2011 (BPS sultra 2011)
Jumlah penduduk : 2.277.020 Jiwa
Perempuan : 1.132.867 jiwa
Laki-laki ; 1.144.153 jiwa

Dalam kaitan itu, banyak yang mempertanyakan kenapa dari seabrek perempuan di Sultra ini kenapa pula tidak ikut masuk ke bursa pemimpin daerah. Kemana suara perempuan Sultra? Salahkah bila perempuan menjadi gubernur atau bupati? Pertanyaan ini kerap muncul di benak banyak masyarakat termasuk kaum perempuan sendiri. Sesungguhnya pertanyaan ini tidak perlu lagi terlontar di era sekarang ini, sebab jika melihat kiprah perempuan-perempuan di tanah air, peran mereka sudah cukup dominan dan cukup mewarnai perjalanan era reformasi negeri ini. Lihatlah bagaimana sosok Megawati Soekarno Putri bahkan pernah menduduki tahta kepresidenan menggantikan presiden Abdurrahman Wahid tahun 2004 silam. Begitu pula sosok Ratu Atut Gubernur Banten yang sukses sebagai pemimpin di daerahnya di provinsi Banten. Belum lagi srikandi-srikandi negeri ini yang telah merebut ruang-ruang parlemen dari pusat hingga ke parlemen kabupaten.

Di Sulawesi Tenggara sedikitnya ada puluhan perempuan menjadi anggota parlemen. Dari DPR RI, DPRD Provinsi hingga DPRD kabupaten. Nama-nama seperti Waode Nurhayati (anggota DPR RI), Arfah Panudaariama (anggota DPRD Sultra, hingga Hermina Andi Baso (anggota DPRD Kota Kendari) mungkin contoh dari sekian banyak perempuan yang menduduki posisi di parlemen.

Solidaritas Perempuan (SP), sebuah organisasi non pemerintah di Kendari mencatat lebih dari 200 orang perempuan maju sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilu 2009 dan separuhnya berhasil tampil di parlemen.

Data perempuan di legislatif, periode tahun 2009-2014 sebanyak 49 orang, yang terdiri dari anggota DPRD Propinsi sebanyak 7 orang, Kabupaten Muna 3 orang, Kabupaten Konawe Selatan 3 orang, Kabupaten Kolaka 4 orang, Kabupaten Bombana 3 orang, Kabupaten Kolaka Utara 1 orang, Kabupaten Buton Utara 3 orang, Kabupaten Konawe 3 orang, Kota Bau-bau 3 orang, Kabupaten Wakatobi 2 orang, Kabupaten Konawe Utara 1 orang, Kabupaten Buton 6 orang, dan Kota Kendari 10 Orang. Sebuah pencapaian prestasi yang besar dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.

Keikutsertaan mereka sebagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan. Data tersebut diperoleh dari Daftar Calon Tetap (DCT) calon anggota legislatif yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum. Di antara mereka yang ikut 40-60 persen masih aktif sebagai ibu rumah tangga.

Para kaum perempuan itu tercatat maju sebagai calon anggota DPR RI, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II. Mereka berangkat dari partai politik yang beragam. Baik partai lama maupun partai baru. Menyikapi fenomena perempuan jadi caleg, organisasi perempuan hanya bisa mengimbau agar para kaum hawa tersebut untuk dapat berperan aktif dalam politik.

Dalam konteks ini, organisasi perempuan hanya bisa memberikan seruan moral. Sehingga apabila ada wakil perempuan yang membandel maka tidak akan ada sanksi apapun. Memang tidak ada sanksinya namun tetap diingatkan mereka.

Analisa praktisi politik yang menyimpulkan bahwa masyarakat masih memilih figur dalam setiap pemilihan membuat banyak public figure yang merasa mampu menang. Hanya saja permasalahannya, apakah mereka mampu menjalankan amanah rakyat.

Di luar jalur parlemen, perempuan yang berkiprah di pemerintahan juga menyebar merata. Jumlah Perempuan yang berada pada posisi eselon II pemerintahan saat ini sebanyak 13 orang dari 122, Eselon III sebayak 98 orang dari 786, Eselon IV 608 dari 3.123 orang, (sumber data BPS Prov. Sultra tahun 2008).

Dalam dialog bertema partisipasi aktif perempuan di Pemilukada Sultra di Bulan Oktober 2012 lalu, berbagai sorotan datang dari berbagai kelompok perempuan di daerah ini. Dua orang calon gubernur masing-masing Ridwan Bae dan Buhari Matta yang hadir dalam diskusi, tak mampu memberikan gambaran seperti apa peran aktif perempuan dalam program kepemimpinan mereka kelak.

Dalam dialog tersebut mengemuka bagaimana perempuan sebagai bagian dari warga negara memiliki hak yang sama dalam wilayah politik. Keikutsertaan perempuan dalam politik sangat penting karena perempuan juga perlu ikut dalam pengambilan keputusan terutama yang menyangkut kemajuan dari perempuan itu sendiri. Namun Sistim nilai dan budaya “patriaki” telah menempatkan laki-laki lebih tinggi derajatnya dan sekaligus menempatkan perempuan sebagai kelompok lemah. Hal itu menjadi pembenaran bahwa perempuan tidak bisa leluasa berperan di lingkungan masyarakat yang lebih luas (publik), melainkan harus tinggal di rumah demi keamanannya, dan berkonsentrasi untuk urusan rumah tangganya. Arena politik awalnya dianggap sebagai domain tunggal kaum laki-laki sedangkan perempuan tidak memiliki akses yang cukup untuk itu.

Kiprah perempuan dalam politik di era reformasi mulai berubah kearah yang positif. Hadirnya UU No. 12 tahun 2003 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat (1), partai politik dianjurkan untuk mencalonkan 30 % kaum perempuan untuk duduk di kursi legislatif ( DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II) sebagai manifestasi peran perempuan dalam politik praktis. Kesempatan emas ini terjadi setelah sekian lama perempuan ada dalam bayang–bayang superioritas politik dikotomi perempuan versus laki–laki. Laki–laki dalam kurun waktu yang cukup lama dipandang sebagai subyek yang mengatur atau yang paling berhak dalam ranah publik.

Dari pengalaman penyelenggaraan pemilukada menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan sama sekali tidak memiliki akses untuk terlibat dalam tahap pencalonan. Proses rekruitmen calon kepala daerah melalui jalur partai politik hanya menjadi domain para elit partai. Kriteria ideal calon kepala daerah melalui jalur partai politik adalah kriteria elit partai dan karena itu sering tidak selaras dengan aspirasi dan kriteria kepala daerah yang diinginkan oleh rakyat. Proses rekruitmen yang tertutup dan transaksional ini menyebabkan partai politik mengabaikan track record dan platform calon yang diusung. Hal yang sama terjadi pada mekanisme pencalonan melalui jalur independen. Selain berbiaya besar, jalur independen didominasi oleh elit-elit pengusaha, pensiunan birokrasi dan “tokoh” lain yang “populer” dengan tetap mengabaikan track record calon. Jalur independen-pun seringkali memposisikan rakyat pemilih sebagai objek dan dimobilisasi untuk memenuhi syarat pencalonan bagi calon independen.

Kriteria ideal calon, khususnya berkaitan dengan keberpihakannya pada kesetaraan gender, kelompok miskin dan marginal menjadi terabaikan dan hanya menjadi materi kampanye tanpa bukti konkrit. Track record calon berkaitan dengan kriteria tersebut menjadi tidak penting ketika pemilih disodorkan pilihan calon yang terbatas. Selayaknya track record kriteria penting tersebut digunakan pada saat pencalonan di jalur partai politik ataupun jalur independen. Tidak berjalannya pendidikan politik warga Negara pada saat Pemilu-kada adalah persoalan serius yang tidak pernah terselesaikan. Pemilihan umum kepala daerah yang sejatinya sebagai sarana untuk pendidikan politik, selama ini masih sebatas praktek demokrasi prosedural yang sarat dengan transaksi. Mulai dari pendaftaran bakal calon di partai politik hingga pengumpulan photo copy kartu tanda penduduk oleh calon independen, rakyat hanya sebatas objek moblisasi.

Berdasarkan data dari Biro pemerintahan Sulawesi Tenggara per januari 2012, menyebutkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Tenggara adalah 2.664.825 jiwa, laki-laki berjumlah 1.359.579 Jiwa, perempuan berjumlah 1.305.246 jiwa. wajib pilih perempuan 901.218 jiwa dari 1.831.907 total jumlah wajib pilih harusnya menjadi potensi yang menentukan calon kepala daerah yang akan didukung. Selain itu, ada 334.280.000 atau 14,61 % jumlah penduduk miskin dari 2.664.825 jumlah penduduk Sulawesi Tenggara. Kriteria yang sesuai dengan harapan masyarakat tersebut, idealnya menjadi pertimbangan serius bagi Partai Politik untuk menjatuhkan pilihannya dalam mengeluarkan calon kepala daerah dari perempuan yang akan didukung.

Program ini disusun untuk membangun sebuah mekanisme penilaian versi masyarakat sipil kepada bakal calon kepala daerah (gubernur) yang berpihak pada kesetaraan gender, kelompok miskin dan marginal serta memastikan mekanisme penilaian tersebut digunakan dan menjadi rujukan penting bagi partai politik dalam menentukan calon gubernur yang akan diusungnya. Mekanisme penilaian ini diharapkan pula menjadi rujukan penting untuk masyarakat dalam menyampaikan dukungannya terhadap calon perseorangan atau calon independen.

Proses rekruitmen calon kepala daerah melalui jalur partai politik hanya menjadi domain para elit partai. Kriteria ideal calon kepala daerah melalui jalur partai politik adalah kriteria elit partai dan karena itu sering tidak selaras dengan aspirasi dan kriteria kepala daerah yang diinginkan oleh rakyat. Proses rekrutimen yang tertutup dan transaksional ini menyebabkan partai politik mengabaikan track record dan platform calon yang diusung. Kriteria ideal calon, khususnya berkaitan dengan keberpihakannya pada kesetaraan gender, kelompok miskin dan marginal menjadi terabaikan dan hanya menjadi materi kampanye tanpa bukti konkrit. Track record calon berkaitan dengan kriteria tersebut menjadi tidak penting ketika pemilih disodorkan pilihan calon yang terbatas. Selayaknya track record kriteria penting tersebut digunakan pada saat pencalonan di jalur partai politik ataupun jalur independen. Tidak berjalannya pendidikan politik warga Negara pada saat Pemilu-kada adalah persoalan serius yang tidak pernah terselesaikan. Pemilihan umum kepala daerah yang sejatinya sebagai sarana untuk pendidikan politik, selama ini masih sebatas praktek demokrasi prosedural yang sarat dengan transaksi. Mulai dari pendaftaran bakal calon di partai politik hingga pengumpulan photo copy kartu tanda penduduk oleh calon independen, rakyat hanya sebatas objek moblisasi.

Majunya perempuan sebagai calon ditanggapi kritis dengan pertanyaan yang sederhana. Apakah perempuan hanya dimanfaatkan oleh parpol yang mendukungnya, atau ia yang memanfaatkan parpol untuk memuluskan langkahnya.

Solidaritas Perempuan Kendari, menilai, ada dua keuntungan dan kerugian yang diperoleh. Pertama perempuan dapat duduk sebagai anggota legislatif dengan berjuang sendiri, partai tidak mendukung secara finansial dan partai memenuhi kuota 30 persen. Sejumlah aktivis perempuan di masa lalu kini terdaftar sebagai caleg. Meski bukan hal baru -apalagi ranah aktivis memang dekat dengan aktivitas yang sarat politik- hal tersebut memberikan warna tersendiri bagi perpolitikan di Sultra. Parlemen masih jadi daya tarik untuk dimasuki dan merepresentasikan diri sebagai wakil rakyat.

Satu yang menjadi catatan para aktifis jika selama ini DPR dianggap gagal mengartikulasikan kepentingan masyarakat. DPRD Gagal mengawasi pemerintah sehingga banyak produk kebijakan politik yang tidak populer.

Tak heran DPRD sering menjadi sasaran aksi protes para aktivis ekstra parlementer. Selain hujatan terhadap personelnya, sejumlah sarana dan infrastruktur vital DPR sering menjadi sasaran amukan massa yang merusak sarana vital di gedung wakil rakyat itu. Kalau demikian, apa kiranya yang masih melekat dalam pikiran para aktivis? Ini menjadi pertanyaan kritis dari rakyat. Ada yang berpendapat bahwa aktifis termotivasi menjadi caleg hanya untuk perbaikan nasib.

Pendapat lain dari masyarakat anti aktivis menganggap para mantan aktivis bersifat munafik. Dinilai tidak konsisten dengan perjuangannya di masa lalu. Mereka berteriak-teriak anti-DPR di masa lalu. Dan Ketika lulus kuliah, ternyata mau juga berlepotan dengan kotoran politik di parlemen yang sebagian sarat dengan penyalahgunaan kekuasaan.

Pandangan lain jika periode menjadi aktivis tidak lebih daripada sarana atau tangga untuk meraih karir politik, baik melalui parpol maupun langsung menjadi calon anggota legislatif (caleg) atau duduk sebagai politisi di parlemen. Mereka itu sama saja dengan politisi yang mereka -ketika menjadi aktivis- hujat di masa lalu. Mereka dianggap sama saja dengan politisi pada umumnya, bermentalitas sarat kepentingan politik pragmatis. Ingin meraih kekuasaan saja.

Namun bagi para aktifis menganggap pendapat itu keliru besar. Berapa dari mereka mengaku masuk parlemen untuk merubah keadaan. Para aktifis menyakini demokrasi sebagai nilai-nilai politik yang paling bermartabat- mustahil terwujud tanpa parlemen yang bersih dan baik. Parlemen dan parpol adalah keniscayaan dalam sistem politik yang demokratis. Tidak ada demokrasi bersih tanpa parlemen yang bersih. Oleh sebab itu, DPR harus diselamatkan. DPR harus diperbaiki. Caranya adalah memperbanyak rekrutmen caleg yang dianggap masih memiliki moral tinggi. Masih idealistis. Belum berlepotan dengan “kotoran” politik.

Harapan masyarakat agar motif dan kesediaan sejumlah mantan aktivis masuk parpol dan mau menjadi caleg terdorong oleh pandangan semangat memperbaiki keadaan. Para aktivis itu mau menjadi anggota DPR karena didorong oleh komitmen untuk memperbaiki parlemen yang citranya terus memburuk. Juga untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR.

Masyarakat mengharapkan konsekuen dengan sikap aktivisnya di masa lalu. Bukan ingin mendapatkan giliran untuk mencicipi “kue” politik dan aneka macam fasilitas sebagai pejabat negara. ***

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.