Fakta Perempuan dan Pilkada di Sultra (Bagian 1)

0

Penulis: Yos Hasrul

Sejarah pemilukada di Sulawesi Tenggara, belum ada satu partai politik yang berani mencalonkan perempuan sebagai calon kepala daerah baik bupati maupun gubernur. Fakta yang terjadi selama ini, pengurus partai-partai politik di lokal lebih senang mencari figur calon laki-laki ketimbang perempuan. Figur yang diutamakan adalah yang dikenal luas aktif dalam dunia berpolitik, figur yang mapan secara materi, serta figur yang dikenal luas di masyarakat. Figur aktif berpolitik yang dipilih biasanya diambil dari unsur petinggi partai (pemimpin parpol), figur mapan secara materi diwakili dari unsur swasta (kontraktor, pengusaha, dll), sedang figus yang telah dikenal luas biasanya di wakilkan dari unsur incumbent (pemerintah). Sikap partai-partai politik yang demikian menjadikan posisi perempuan di pengambilan kebijakan menjadi lemah dan berdampak pada kepentingan perempuan secara luas.

Selama ini keberadaan partai sangat strategis sebagai saluran menggapai kursi kekuasaan. Mereka yang bertarung di pemilukada hanya memiliki dua jalan, yakni dicalonkan dari partai politik atau bertarung lewat calon perseorangan/independen. Sayangrnya syarat yang diberikan untuk calon perseorangan dianggap cukup berat, karena harus melalui tahapan yang berbelit-belit. Tak jarang banyak calon yang menyerah sebelum berperang. Tak heran banyak calon memilih partai sebagai pintu politik karena dianggap lebih mudah. Sayangnya, pengurus partai masih memberi prioritas pada calon laki-laki ketimbang kaum perempuan. Dominasi pola pikir dan budaya patriarki dari pengurus partai politik di Sulawesi Tenggara, menghambat perempuan untuk berkiprah lebih jauh di jalur politik. Perempuan hanya ditempatkan tak lebih sebagai seorang pemilih saja, kalaupun perempuan dilibatkan, hanya berada di posisi ”ban serep” kekuasaan, perempuan kebanyakan didorong sebagai calon wakil kepala daerah, itu pun hanya berada di level pemilukada kabupaten saja.

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah serentak 9 Desember 2015 merupakan momen penting untuk menentukan perubahan masa depan provinsi Sulawesi Tenggara. Keterlibatan kelompok perempuan, kelompok miskin dan marginal memberikan angin segar pada perempuan dan kelompok miskin dan marginal untuk berkontribusi merumuskan criteria calon bupati dan wakil bupati periode 2016-2021 versi mereka, perumusan kriteria tersebut merupakan keikutsetaan mereka yang peduli akan kondisi demokrasi sekarang ini. Pemerintah yang seharusnya memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakatnya dalam fakta belum terpenuhi, pengalaman tersebut membuat mereka penting untuk memberikan penilaian tersendiri untuk memilih calon pimpinannya yang mereka kehendaki.

Pesta pilkada serentak seolah mengulang perhelatan pilkada Provinsi Sultra, tepatnya, Bulan November 2012. Saat itu lagi-lagi menjadi momen bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi secara aktif di dunia politik khususnya diperhelatan pemilu Pemilukada Sulawesi Tenggara untuk menelurkan gubernur piilihan rakyat. Dan di bulan itu, ada saja cara para calon gubernur Sulawesi Tenggara memberi kesan peduli perempuan. Mereka dengan lantang berteriak di balkon kampanye, bahwa, mereka peduli nasib kaum hawa. Para calon gubernur yang diusung sejumlah partai politik mulai berupaya melakukan pendekatan komunikasi politik yang mengesankan adanya keinginan mengakomodir kepentingan perempuan.

Dalam berbagai kegiatan seperti, dialog terbatas hingga kampanye terbuka, misalnya, calon-calon menyatakan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di dunia politik. Trik politik ’baik hati’terhadap perempuan ini, tentu hanya sebuah alasan, apalagi kalau bukan ingin meraih simpati kaum perempuan dengan harapan agar dipilih. Terlebih melihat realitas pemilih perempuan merupakan pemilih dengan jumlah terbesar selama pemilu di Indonesia.

Upaya semacam ini hanya berlaku saat di kampanye saja, usai berkampanye dipastikan janji-janji para calon itu urung dilakukan. Tidak susah menebak arah politik yang demikian, karena dengan memeriksa dokumen visi misi para calon saja, maka rakyat akan tahu gaya politik ”pura-pura” ini. Dari temuan dokumen visi misi ke tiga calon gubernur sulawesi tenggara, sama sekali tidak memunculkan secara spesifik isu-isu yang berkaitan hak-hak perempuan.

Visi misi tiga calon gubernur masing-masing pasangan Nusa, pasangan BM Amirul dan pasangan Arbae, tak satu pun tertulis upaya memperjuangkan nasib perempuan di pemerintahan. Alih-alih mengakomodir justeru perempuan hanya menjadi lahan eksploitasi politik semata.

Ini sangat ironis, sebab perempuan selaku kelompok yang memiliki jumlah suara besar dalam beberapa pemilu terakhir, ternyata tidak memiliki peran dan posisi yang signifikan dalam pengelolaan kehidupan politik lokal. Dengan kata lain posisinya sebagai mayoritas pemilih belumlah memberikan jaminan terhadap terpenuhinya kepentingan politik perempuan. Malah sebaliknya, ada kecenderungan upaya sistematis yang meminggirkan posisi politik perempuan, yang pada gilirannya menjadikan perempuan sebagai korban kebijakan poltik dan ekonomi yang dikelola berdasarkan perspektif dan cara-cara yang patriarki.

Kalau demikian, sangat wajar apabila banyak pertanyaan sejauhmana keseriusan partai-partai politik dan calon-calon kepala daerah dalam memenuhi kepentingan perempuan selaku pemilih suara terbesar. Apakah partai dan calon-calon kepala daerah tidak memahami kepentingan perempuan? Apakah tidak ada komitmen partai dan calon-calon kepala daerah tentang hal ini? Apakah kepentingan perempuan tidak pernah bisa diperjuangkan? Kalau bisa diperjuangkan, apa yang dilakukan partai dan calon-calon kepala daerah. Bagaimana partai-partai berikut calon-calon kepala daerah melakuannya?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mendorong Solidaritas Perempuan Kendari untuk melaksanakan riset kecil di enam kabuaten/kota di Sulawesi Tenggara. Riset ini memang ditunjukan untuk melihat kembali dengan sungguh-sungguh apa dan bagaimana partai politik menempatkan posisi perempuan dalam perhelatan pesta demokrasi sekelas pemilukada di Sulawesi Tenggara. Juga untuk melihat sikap pengurus partai politik melihat dan memaknai kepentingan perempuan di kancah politik.

Dalam berbagai buku memetakan hubungan partai dan konsituennya begitu penting karena sebagian besar aktifis partai politik sangat sedikit menyerap pengertaian tentang peta politik itu sendiri. Dalam buku yang diterbitkan Cesda dan LP3ES menguraikan partai politik merupakan lembaga atau media untuk menyalurkan aspirasi atau kepentingan rakyat.

Masyarakat pemilih seyogyanya secara aktif mengetahui tentang kepribadian calon yang akan dipilihnya. Terutama tentang etika dan moralitas seorang calon yang tidak pernah terkait masalah hukum, baik tindakan, asusila, kriminalitas maupun korupsi yang merugikan masyarakat. Dan yang paling utama seorang calon memiliki kedekatan emosional dalam arti begitu mengenal daerah tersebut (jika perlu sosok calon yang betul-betul mereka kenal, serta memliki latar belakang aktifitas social yang baik dengan masyarakat).

Pengetahuan tentang latar belakangan orang-orang yang akan menjadi kepala daerah ini sangatlah penting, sebab terkait pertaruhan masa depan daerah Sulawesi Tenggara lima tahun ke depan. Dimana orang-orang yang menjadi pemimpin tersebut akan bekerja melahirkan keputusan strategis tentang daerah yang dipimpinnya terutama kaum perempuan.

Sebagai tambahan seorang kepala daerah harus didukung kondisi mental, fisik dan kesehatan yang prima , karena nanti setelah terpilih dan duduk menjadi pemimpin daerah, seorang gunbernur atau bupati tidak hanya berada di dalam ruang kerja mereka melainkan harus terjun langsung ke masyarakat guna menggali dan menyerap masukan/aspirasi rakyat.

Untuk itulah penting bagi pemilih atau voter pada setiap perhelatan pilkada mengetahui sosok atau latar belakang calon kepala daerah yang akan memimpin mereka lima tahun ke depan, baik pemimpin tingkat provinsi hingga kabupaten. Sebab tak dapat dipungkiri, faktanya selama ini masyarakat pemilih sangatlah sedikit, atau bahkan sama sekali tidak mengetahui latar belakang sosok calon pemimpin yang akan dipilihnya, sehingga saat pemilu berlangsung pemilu masyarakat diperhadapkan fakta “Memilih kucing dalam karung” karena sama sekali tidak mengetahui sosok atau latar belakang orang-orang yang nantinya akan menjadi pemimpin mereka.

Masyarakat harus dapat jeli dan benar-benar memberikan pilihan yang tepat bagi calon yang akan memimpin mereka. Partisipasi politik masyarakat mutlak dibutuhkan dalam kerangka perubahan dan perbaikan daerah itu sendiri. Seperti kata orang bijak “Jika tidak sekarang, kapan lagi”. Melalui Pemilukada nasib daerah dipertaruhkan, akan mengubah nasib perempuan menjadi lebih baik atau mungkin lebih buruk?

Jauh di pedalaman sana, nasib perempuan harus berjuang keras menghidupi anak-anak mereka dari sistem perladangan, namun faktanya hak-hak mereka hilang setelah adanya ekspolitasi sumber daya alam yang besar dan semua itu merupakan buah dari partik kebijakan yang berlebihan dari penguasa, baik itu bupati maupun gubernur.

Kini perdebatan keterwakilan perempuan sedang tajam-tajamnya. Pertanyaannya adalah, apakah
perkembangan ini akan berujung pada pemenuhan kepentingan perempuan atau tidak. Jika melihat hasil penjaringan hingga penetapan calon gubernur sulawesi tenggara oleh partai-partai politik yang seluruhnya calon adalah laki-laki maka menunjukkan belum adanya itikat para dari pengurus parpol yang mau mengaakomodir keterlibatan perempuan dalam kancah politik lokal.

Keputusan-keputusan politik yang berkaitan dengan kehidupan orang banyak esensi dan kepentingan yang terkandung di dalamnya sudah ditentukan sepihak dan kekuatan parpol yang notabene dikuasai laki-laki. Yang menjadi masalah dan sumber pesimisme perempuan saat ini adalah, harapan dan kenyataan tentang keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan yang sangat berbeda jauh. Faktor penghambat utama budaya patriarki yang masih dianut sebagian besar partai politik beserta perangkat pengurus partai politik dan masih kuatnya di masyarakat yang melihat perempuan sebagai warga kelas dua, disamping faktor perundang-undangan tentang partai politik yang diduga lahir dari kandungan budaya partriarki.

Hal ini tidak mudah dihadapi perempuan, karena siapapun yang berada di balik pandangan dan sikap itu, sangat menguntungkan upaya para politisi atau mereka yang memegang posisi di pusat kekuasaan karena tujuan mempertahankan kekuasaan. Upaya ke arah ini memang ditopang oleh penggunaan budaya patriarki yang diramu dengan berbagai tafsir agama, budaya, ilmu pengetahuan, bahkan identitas kesukuan atau simbol-simbol masyarakat adat, yang pada intinya meminggirkan posisi perempuan.

Dalam Sebuah kegiatan seminar yang digelar Solidaritas Perempuan Sultra merumuskan kriteria calon kepala daerah, salah satu narasumber yang diundang, Aswan Zanynu S,Sos, M,Si, akademisi Universitas Haluoleo mengungkap sebuah fakta mencengangkan soal partisipasi politik dan pembangunan, dimana kaum perempuan di Sultra lebih sedikit berperan dibanding laki- laki.

Di tahun 2012, Aswan melakukan riset di Kabupaten Kolaka. Dari 102 sample, hanya 3 % yang terlibat pada musyawarah rencana pembangunan (musrembang) itu pun hanya sekedar tahu dan mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Ironisnya masih banyak dari mereka yang tidak mengerti apa itu parpol.

Disinilah pentingnya sebuah proses komunikasi berkelompok sebagai sebuah model berpartisipasi. Yang menjadi pertanyaan besar, mengapa kontribusi perempuan pada proses politik di sebuah momen pemilu masih sangat minim khususnya di Sulawesi Tenggara?

Dari piramida partisipasi politik, lanjut Aswan, terlihat jelas jumlah yang peduli pada pemilu sangat sedikit, padahal selama ini telah banyak usaha kelompok masyarakat yang mempengaruhi kebijakan pemerintah sebagai wujud partisipasi dan kepedulian pada kinerja pemerintah.

Menurut Aswan, dalam kaitan itu masyarakat dapat membagi diri, apakah merupakan kelompok masyarakat yang peduli politik, diantaranya kelompok kepentingan adalah suatu kelompok yang bersatu untuk mencapai tujuan, partisan, pemerhati atau apolitis saja. Setelah menempatkan posisi kita, bahwa melihat para calon melakukan rayuan politiknya di antaranya dengan metode kekerasan, ekonomi, politik, tradisional, ideology ataupun melalui media massa.

Harus lebih hati-hati dalam menggabungkan diri dalam suatu kelompok karena para balon biasanya melakukan berbagai cara untuk masuk terstruktur ke dalam suatu kelompok yang patut di hindari pastinya kelompok instusional atau yang telah diarahkan oleh calon tertentu. Baiklah sampai di sini dulu paparan saya kalau ada tanggapan masukan kita lanjutkan pada sesi diskusi dan selanjutnya saya serahkan pada moderator.

Ada dua hal yang dikemukanan Aswan, pertama, bagaimana melihat indikator keberpihakan pada perempuan pada pemilukada, dan kedua bagaimana menyikapi posisi partisipasi perempuan yang posesif.

Perkembangan ini tentu saja tidak hanya berakibat penderitaan dan ancaman terhadap kehidupan dan keberlanjutan hidup kelompok-kelompok atau keluarga-keluarga atau masyarakat luas yang tidak punya akses pada kekuasaan atau pengambilan keputusan. Tetapi secara khsusus telah menimbulkan dampak yang luar biasa buruk pada kahidupan kaum perempuan, yang di dalam masayarakat umum masih sering diposisikan sebagai kelompok yang tidak memiliki posisi setara dengan kaum lelaki di dalam pengambilan keputusan.

Prasangka perempuan dan politik merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Ibarat air dan minyak. Perempuan tempatnya di dunia perempuan yaitu di rumah, mengurus rumah tangga saja; meski bekerja di luar tetapi tetap juga harus mengurus rumah tangga, tidak perlu menentukan apa maunya, apalagi berpolitik. Politik itu digambarkan sebagai dunia laki-laki di luar rumah, tempat laki-laki mengambil keputusan, sebuah kancah yang kotor dipenuhi oleh permainan kekuasaan dan uang. Singkatrnya, bukan tempat untuk perempuan. Kalaupun perempuan memberanikan diri untuk berpolitik maka diapun harus berani bersikap dan bertindak seperti umumnya laki-laki.

Rangkaian pertanyaan tentang kaitan politik dan perempuan ini kerap muncul kala organisasi Solidaritas Perempuan Sulawesi Tenggara melakukan kegiatan diskusi terkait pendidikan politik perempuan di berbagai kesempatan, termasuk diskusi tentang perempuan di momen-momen pemilu, pemilu legislative bahkan pilkada, sehingga terkadang memunculkan perdebatan panjang

Pemahaman yang dibangun oleh ideology patriarki seperti ini, menempatkan perempuan dalam sebuah situasi untuk tidak mengambil keputusan yang berkaitan dengan dirinya sendiri, keluarga maupun komunitasnya, apalagi yang berkaitan dengan Negara. Laki-laki ditempatkan sebagai pihak yang dapat mewakili kepentingan perempuan dan berbicara atas nama perempuan. Pandangan-pandangan ini jelas salah. Begitu banyak pengalaman yang tidak memperlihatkan bahwa keputusan-keputusan yang diambil dengan cara pikir seperti ini, tidak mewakili kepentingan perempuan sama sekali dan tidak menjawab berbagai masalah yang dihadapi perempuan. Ideology patriarki telah membangun dunia tersendiri bagi perempuan, memisahkan perempuan dari kehidupan publik. Akibatnya, masyarakat termasuk perempuan, tidak lagi menyadari bahwa masalah yang dihadapi masyarakat merupakan juga masalah perempuan, dan persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan adalah persoalan masyarakat juga. ***

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.