Connect with us

Dugaan Kasus Logistik Pemilu Terus Diusut

Hukum & Kriminal

Dugaan Kasus Logistik Pemilu Terus Diusut

 

Kejaksaan Tinggi Sultra menilai dugaan penyimpangan logistik Pemilu sangat penting untuk terus diusut. Ini setelah melihat ada kejanggalan tentang spesifikasi bahan yang  tidak sesuai. Sejak awal kasus tersebut  telah diselidiki Kejati setelah menerima laporan dari masyarakat dan laporan dari intelijen Kejaksaan sendiri. Seperti dijelaskan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sultra, Tomo di Kendari, Tomo, bahwa, dalam ketentuan yang diatur pengelola proyek, kertas karton yang digunakan harus kedap air, namun yang diadakan adalah karton serap air.

“Katanya kertas karton dari bilik dan kota suara terbuat dari bahan kedap air, tapi saat kena air langsung basah,” katanya.

Begitu juga dengan ketebalan kertas yang digunakan seharusnya enam milimeter, namun yang ada hanya 3,5 milimeter dan 3,7 milimeter. “Kami baru tahap meminta keterangan saksi-saksi, belum bisa menyimpulkan siapa-siapa yang pantas dijadikan tersangka dalam kasus ini,” katanya.

Tomo melanjutkan, pihaknya juga akan memeriksa kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen dan ketua pemeriksa barang. Namun pantau di Kejaksaan Tinggi Sultra, tiga pejabat KPU Sultra yang terlibat dalam proses pengadaan logistik pemilu belum memenuhi undangan dari Kejaksaan setempat.

“Kita belum bisa mengatakan kasus ini potensi atau tidak, karena ini masih tahap pemeriksaan, kita tunggu saja hasilnya, jika berpotensi kita tindak lanjuti, jika tidak berpotensi, maka harus dihentikan, kan ada evaluasi,” katanya.

Ia mengatakan empat orang panitia pengadaan logisti yang diperiksa tersebut dinilai mengetahui proses pelelangan dan pengadaan proyek logistik Pemilu yang tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan panitia lelang itu.

“Lima orang yang sedang dimintai keterangan oleh penyidik itu antara lain Ketua Panitia Lelang Asri, Sekretaris Panitia Agusdar dan Pemeriksa Barang Helmi dan Taufik,” terangnya.

Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan Ketua panitia pengadaan logistik KPU Sultra, Asri mengaku pemeriksaan yang dilakukan oleh tim penyelidik menurutnya sangat normatif.

“Memang pertanyaan-pertanyaan tim pemeriksa sangat normatif, saya akui itu karena tidak ada pertanyaan yang sifatnya memaksa. Ada empat pertanyaan seputar proses lelang dan aturan pendukungnya, itu saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Sultra, Hidayatullah menemukan logistik Pemilu yang tidak sesuai spesifikasi.

Menurutnya, pihak Sekretariat KPU Sultra yang mengadakan logistik Pemilu tersebut mengingkari keputusan KPU nomor 716/kpts/KPU/tahun 2013 tentang spesifikasi perlengkapan pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD 2014.

“Dalam keputusan KPU tersebut, ketebalan bahan bilik suara dan kotak suara minimal enam militer. Ketebalan bahan diatur seperti itu, karena menggunakan kertas atau kardus kedap air,” kata Hidayatullah. Seperti diketahui, anggaran pengadaan bilik suara dan kotak suara Pemilu legislatif 2014 di KPU Sultra mencapai Rp 3,9 Miliar.KK

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top