Connect with us

Dua Parpol Layangkan Keberatan Kinerja Penyelenggara Pemilu di Bombana

Uncategorized

Dua Parpol Layangkan Keberatan Kinerja Penyelenggara Pemilu di Bombana

BOMBANA, SUARAKENDARI.COM-Dua saksi partai politik, PBB dan Gerindra layangkan keberatan atas kinerja pelaksanaan hingga perhitungan suara pada pemilu legislatif KPUD Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.

Keberatan para saksi ditandai dengan mengisi formulir DB-2 yang ditujukan kepada Bawaslu Provinsi melalui Panwaslu Kabupaten. Para saksi menilai banyak kesalahan prosedur hingga administrasi saat perhitungan suara ditingkat KPPS, PPS hingga PPK saat pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu.

“Pileg kali ini banyak yang cacat secara administrasi maupun prosedural. Hampir semua TPS bermasalah dan mempunyai tingkat kecurangan,” pungkas saksi Gerindra Laode Usman Sandiri.

Dia menuding Sumber daya Manusia yang ditempatkan sebagai penyelenggara di tingkat KPPS, PPS maupun PPK sangat rendah, sehingga banyak terjadi kesalahan yang merugikan partai politik.

Sementara itu, saksi parpol PBB Ahmad Yani mengatakan ada sebagian suara caleg dipartainya hilang akibat carut marutnya proses pemilu “Ini salah satu bukti telah terjadi kecurangan yang merugikan peserta partai politik,” tandasnya

Ahmad Yani mencotohkan kasus yang terjadi di Kecamatan Lantari Jaya. Tidak adanya  C1 untuk DPR RI, serta kosongnya data C1 untuk DPRD Kabupaten, usai memeriksa isi kotak suara merupakan kesalahan fatal yang dilakukan pihak penyelenggara pemilu. “Apalagi ketika membuka kotak, data D yang disajikan, terjadi pergeseran angka.,” pungkas Ahmad Yani.

Meski kedua parpol keberatan atau layangkan formulir DB-2. Namun keduanya ikut menandatangai hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPUD Kabupaten Bombana yang dilaksanakan Selasa Malam lalu.

Sementara itu, Ketua KPUD Bombana, Batmang mengatakan kedua parpol tersebut keberatan atas proses mekanisme yang terjadi di tingkat KPPS, PPS dan PPK. Bukan pada perhitungan angka saat pleno rekapitulasi suara.

“Iya memang mereka (Gerindra dan PBB) sudah layangkan formulir DB-2. Mereka protes bukan pada data angka saat pleno rekapitulasi, namun mekanisme pelaksanaan di tingkat bawah” tandas Batmang. (DAR)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top