Dua Komisioner KPU Buton Dipecat akibat Berjudi

SUARAKENDARI.COM, Dua anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton, Sarmudin dan M.Wahyudin mendapatkan sanksi pemecatan yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jumat (26/06/2015).

Berdasarkan hasil rilis yang disampaikan oleh Humas DKPP, Teten Jamaludin, pemecatan yang diberikan kepada dua anggota KPU Buton tersebut dijatuhkan dalam sidang kode etik KPU Buton dengan agenda pembacaan putusan.

Tidak hanya itu, DKPP juga memberikan sanksi tegas kepada Ketua KPU Buton, La Rusuli yang diturunkan jabatannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Buton.

Dalam sidang yang dilakukan hari itu, Sarmudin dan M.Wahyudin sebagai Teradu I dan Teradu II. Jimly Asshiddiqie bertindak sebagai Ketua Majelis dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini, Saut H Sirait, Valina SIngka Subekti, Ida Budhiati. Pengadu I; Hidayatullah, Andi Sahibudin, Iwan Rompo, La Ode Abd Natsir dan Tina Dian Ekawati masing-masing selaku ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Tenggara serta Pengadu II; Nardin, mahasiswa.

Berdasarkan hasil sidang yang dibacakan Ida Budiati bahwa La Rusuli diberikan sanksi karena membawa anggota DPRD Buton, La Hijira dari Partai Golkar ke tempat kejadian perkara. Dalam sidang pemeriksaan La Rusuli menjelaskan bahwa La Hijira menelepon dan menawarkan penggunaan fasilitas kamar hotel yang dibiayai La Hijira. Dia yang juga sebagai pihak terkait meminta diantar ke tempat M Wahyudin dan mengakui bahwa tindakan menerima dan meminta fasilitas akan mempengaruhi independensi pihak terkait dalam pelaksanaan tugas selaku anggota maupun ketua KPU Kabupaten Buton. Berdasarkan pengakuan dalam sidang pemeriksaan pihak terkait atas nama La Rusuli terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

“Membawa anggota dewan yang jelas-jelas merupakan peserta pemilu dan membiarkan terjadinya tindak ‘perjudian’ di depan mata merupakan sikap kepemimpinan yang tidak bertanggungjawab. Demikian juga tindakan menerima dan meminta fasilitas dari peserta pemilu meskipun tidak dalam tahapan pemilu merupakan pelanggaran atas sumpah jabatan,” jelas anggota majelis.

Sedangkan pertimbangan Sarmudin dan M. Wahyudin, keduanya telah mengakui atas perbuatannya. Keduanya meskipun telah menjalani hukuman pidana, mengakui perbuatannya dan meminta maaf dalam sidang pemeriksaan, namun berhubung KPU Kabupaten Buton akan melaksanakan Pilkada dalam waktu dekat, keberadaan Teradu I dan II akan mengundang reaksi negatif dan mendegradasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap seluruh proses dan tahapan yang akan dilaksanakan.

Untuk diketahui, Pengadu mendalilkan kedua Teradu tertangkap tangan oleh Polresta Kota Baubau saat bermain judi di tempat Teradu II tinggal. Ada pun La Rusuli kedudukannya sebagai pihak terkait dalam perkara ini. (LINA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *