DPRD Gagal Ketuk Perda Desa

BOMBANA-Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana batal menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa.

Meski perda tersebut sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Bombana, namun Rapat paripurna DPRD Bombana Senin (29/6), para wakil rakyat hanya menetapkan satu perda yakni Perda pedoman pembentukan produk daerah

Sementara dua raperda lainnya yakni perda tentang adat Hukaea Laea dan Perda tentang Desa hingga sekarang masih tertunda. Padahal sebelumnya, tiga raperda tersebut merupakan satu paket yang siap digodok oleh DPRD Bombana lewat Bansus Raperda.

Heryanto, Ketua Bansus DPRD Bombana menjelaskan dua raperda belum diperdakan akibat keduanya masih tahap konsultasi. “Untuk perda terkait Hukaea Laea itu, masih tahap konsultasi di biro Hukum provinsi dan Kemenhukam. Sementara perda terkait Desa, masih tahap pembenahan atau koreksi. Utamanya terkait pasal sanksi,” ujar Heryanto.

Meski begitu, namun kata politisi Golkar ini kedua rancangan perda yang tertunda penetapannya itu,  akan dipercepat bila sudah di konsultasikan. “Jika konsultasinya berjalan lancar, akan cepat juga penetapannya. Saat ini keduanya masih tahap konsultasi,” jelas Heryanto

Sebelumnya,  DPRD Bombana telah berjanji bakal menetapkan perda terkait Desa ini sekitar Juni 2015. Namun hingga memasuki bulan 1 Juli 2015, perda terkait desa ini belum juga terketuk. (DAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *