DPRD Bombana Batalkan 12 Usulan Raperda

BOMBANA, SUARAKENDARI.COM-Dianggap tidak prosedural, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana batalkan 12 usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang siap disetujui.

Rapat paripurna DPRD, senin (20/4)dengan agenda meminta persetujuan penetapan usulan Raperda di DPRD Bombana berjalan alot. Banyak Anggota mempertanyakan mekanisme tahapan usulan Raperda yang belum komplit di meja badan legislasi (Baleg).

“Banyak usulan raperda tidak melewati proses di internal Baleg.
Bagaimana mau melakukan pengkajian, bila harmonisasi saja belum. Padahal harmonisasi ini penting untuk melihat apakah usulan itu tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan peraturan perundang undangan diatasnya,” Pungkas Hasrat Ketua Baleg DPRD Bombana.

Politisi asal PDI-P ini menegaskan usulan persetujuan tersebut harus ditunda. Raperda harus melewati tahapan harmonisasi atau sinkronisasi. Bahkan kata Hasrat, pembahasan internal baleg nanti, akan melibatkan pihak pihak terkait demi kualitas sebuah perda.

“Perda ini nantinya akan mengikat seluruh Bombana sehingga perlu harmonisasi dan pengkajian. Secara hukum ini akan menjadi penyelamat kita. Ini harus dilakukan analisa faktual dan yuridis. Jika kita lewati tahapan, maka sama saja kita. membuat celah bagi kita, bagaimana jika ada yang menggugat dengan keluarnya Perda yang un prosedural ini,” ujar

Rapat paripurna sempat di skorsing selama 1 jam, lalu dibuka kembali dengan putusan bahwa usulan Raperda yang diajukan ditunda menunggu harmonisasi di internal Baleg.

Sementara 12 Raperda yang ditunda tersebut antara lain tentang pedoman pembentukan hukum daerah, Raperda perubahan atas Perda Kabupaten Bombana nomor 20 tahun 2005 tentang kedudukan protokeler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Bombana.

Selanjutnya, Raperda tentang pemilihan dan pengangkatan kepala desa, Raperda tentang organisasi dan tata kerja kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) model unit X tina orima kabupaten bombana, Raperda tentang penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bombana, dan Raperda tentang pembentukan Kecamatan Liano di Kabupaten Bombana.

Kemudian, Raperda tentang penataan dan penetapan nama nama jalan dan lorong dalam wilayah Ibu Kota Kabupaten Bombana, Raperda tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, Raperda tentang ketenaga listrikan daerah, Raperda tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2005 tentang lambang daerah Kabupaten Bombana, Raperda tentang pendidikan baca tulis Al-Quran, dan yang terakhir Raperda tentang wajib belajar Diniyaah Takmiliyyah. (DAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *