Connect with us

Dituding “Kampanye Terselubung” Menteri Amir Syamsuddin Cuek

Hukum & Kriminal

Dituding “Kampanye Terselubung” Menteri Amir Syamsuddin Cuek

KENDARI ,SUARAKENDARI.COM-Kendati menuai protes atas sikapnya melakukan sosialisasi hukum di saat musim kampanye legislatif, namun Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin SH MH nampak cuek-cuek saja. Seolah tidak pusing dengan kritikan, pria parubaya ini terus melakukan kegiatan yang menyedot anggaran dan menggunakan fasilitas negara tersebut. Padahal Amir Syamsuddin sendiri tercatat sebagai calon legislatif (caleg) Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara.

Dua pekan menjelang pemilu legislatif 2014 kegiatan sosialisasi hukum dilakukan Amir Syamsuddin kian intens dan dilakukan hampir diseluruh wilayah provinsi Sultra. Beberapa lokasi diantaranya di daerah yang cukup terpencil di Bombana, di Kabupaten Konawe Selatan. Anehnya, meski diklaim sebagai sosialisasi hukum namun beberapa meter di lokasi sosialisasi terpampang alat peraga kampanye pemilu seperti baleho Amir Syamsuddin yang menjadi caleg partai demokrat. Tak hanya itu, berdasarkan investigasi PUSPAHAM menemukan rekaman ajakan meilih Amir Syamsuddin dan kartu nama disebar di arena kegiatan berkedok sosialisasi hukum tersebut.

Kisran Makati,Koordinator Pemantau Pemilu PUSPAHAM Sultra bekerjasama Indonesian Corruption Wacth menganggap apa yang dilakukan Amir Syamsuddin tersebut sebuah tindakan terselubung. Pasalnya Pemilu Legislatif yang tinggal 10 Hari lagi telah dinodai dengan berbagai cara dan upaya dilakukan para caleg baik untuk DPR RI, maupun DPRD Prov./Kab./Kota Serta DPD RI demi mendulang suara merebut kursi empuk di parlemen.

Namun menjadi tidak fear bila imcumbent, pejabat Negara atau keluarga pejabat Negara melakukan kampanye atau bahkan masih membungkus dirinya sebagai caleg dengan melabelkan dirinya sebagai pejabat Negara semisal Amir Syamsuddin – Mentri Hukum dan HAM.

“Agaknya sulit memisahkan pak Amir sebagai menteri dan sebagai caleg DPR RI dapil sultra, dengan kegiatan penyuluhan hukum yang bersifat dadakan dan massif” kata

Masih menurut kisran berdasarkan agenda acara Menteri Hukum dan HAM sangat padat yakni meliputi wilayah Konawe Utara, Konawe, Konawe selatan, dan bombana, sebelumnya pak amir sudah ke wilayah kepulauan (Buton dan Bau-bau), lagi2 dengan membungkus sebagai tugas Negara (penyuluhan hukum), pertanyaannya Bawaslu, Panwaslu dan panwascam kemana saja, karena dalam investigasi dan pemantauan PUSPAHAM bersama ICW agenda penyuluhan hukum ini tidak lazim apalagi dilakukan ditengah perhelatan akbar bertajuk Pemilu 2014. Apalagi setiap agenda penyuluhan hukum diikuti dengan fungsionaris Partai Demokrat.

Karena itu kata Kisran, sangat berpotensi Menteri Hukum dan HAM menyalahgunakan fasilitas Negara dan alat Negara utamanya dijajaran pegawai kemenkum HAM, “Kami menduga adanya ajakan dan arahan disetiap lapas / Kanwil Kemenkum HAM Sultra untuk memilih caleg DPR RI No. 1 (Amir Syamsuddin), dan kami juga menduga fasilitas Negara semacam mobil plat merah milik kemenkum HAM dijadikan plat gantung. Untuk urusan kampanye berkedok penyuluhan Hukum.

Kegiatan sosialisasi kembali dihadiri Amir Syamsuddin saat mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, Sulawesi Tenggara menggelar Seminar Nasional tentang Persoalan Corporate Social Responsibilyty. YOS

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum & Kriminal

To Top