Diskusi Lingkungan dan PSDA Kembali Digelar AJI Kendari

SUARAKENDARI.COM-Diskusi bertema lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam (PSDA) kembali digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari, Rabu (30/12). Diskusi akhir tahun ini merupakan diskusi pamungkas dari rangkaian diskusi reguler yang dilakukan organisasi wartawan ini sepanjang bulan desember tahun ini.

Dalam diskusi yang dihadiri puluhan peserta dari berbagai organisasi dan profesi ini menghadirkan enam narasumber, masing-masing dari unsur pemerintah yang wakili Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs H Nasir Andi Baso MSi, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Saleh SH MSi,pakar lingkungan Universitas Haluoleo DR Ir H Nur Arafah MSi, Eksekutif Dawerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sultra, Aktifis WWF Indarwati Aminuddin dan perwakilan AJI Indonesia, Asef Saefullah.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat tersebut terungkap berbagai problem yang dialami lingkungan Di Sulawesi Tenggara, dimana, selama kuran waktu tahun 2008 – 2015 Sultra kehilangan lebih dari setengah juta hektar kawasan hutannya akibat ekploitasi besar-besaran sector tambang dan perkebunan kelapa sawit.

Dalam valuasi lingkungan dan ekonomi yang dilakukan sejumlah organisasi non pemerintah, Sulawesi Tenggara telah kehilangan keanekaragaman hayati hutan yang besar serta kehilangan triliunan rupiah dana dari sector tambang. Dan lebih ironis lagi, wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan sector tambang cukup besar seperti tambang emas dan nikel di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Konawe justeru dinobatkan sebagai daerah terbelakang dengan angka kemiskinan yang tinggi. Potret buram sector minerba ini memantik dugaan banyak pihak adanya praktik korupsi di industri ekstraktif. Ini pula yang mendorong sejumlah lembaga hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai salah satu wilayah supervise sector minerba.

Tak hanya yang jauh di pelosok pedesaan, di ibu kota Sulawesi Tenggara, kondisi lingkungan juga mengalami degradasi. Aktfititas pembangunan yang berkedok revitalisasi yang dilakukan pemerintah provinsi Sulawesi Tengara serta hilangnya sebagian besar kawasan hutan mangrove di teluk kendari akibat praktek mafia tanah dan penguasaan lahan oleh oknum warga menjadikan ekosistem teluk dalam fase kritis. (Hasil Duiskusi Reguler AJI Kendari bersama DPRD Kota Kendari dan BLH Kendari).

Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan semakin menambah daftar panjang ketidakberpihakan Negara pada urusan lingkungan hidup. Ini terbukti dari minimnya kasus-kasus lingkungan, seperti kasus perambahan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi yang di bawah ke meja hijau oleh aparat penegak hukum.

Pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat, benarkah? Kenyataannya, sebahagian besar sumber daya alam berupa hasil tambang banyak dikuasai oleh pemilik modal/kapital. Masyarakat sebagai konsorsium kesejahteraan tidak mendapatkan apa-apa selain berbagai permasalahan lingkungan yang berkembang khususnya yang berada di areal pertambangan. Alih-alih rakyat menikmati kesejahteraan, justeru kenyataannya rakyat menjadi penerima dampak besar dari kerusakan lingkungan akibat tambang.

Dalam diskusi bersama aktifis perempuan, kaum perempuan menjadi pihak yang paling besar menerima dampak kehadiran investasi. Kaum perempuan kehilangan sumber-sumber ekonomi mereka, karena lahan tempat mereka menanam aneka bahan pangan local kini telah hilang diambil perusahaan. Akibatnya, banyak kaum perempuan terpaksa beralih menjadi buruh kasar di perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan sawit. Praktik pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi sangat dominan di wilayah-wilayah yang dilakui perusahaan. Tak sedikit dari masyarakat yang kritis justeru dikriminalisasi dan harus dibawa ke meja hijau. SK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *