Jika Digusur, Warga Kota Lama Rela Mati Dalam Rumah

SUARAKENDARI.COM, Rencana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk membangun Jembatan Bahteramas yang akan menghubungkan antara Lapulu dan Kota Lama terus berjalan. Sejauh ini pemerintah juga terus melakukan upaya ganti rugi kepada warga yang bermukim di sekitar kota lama agar mau pindah dan digusur.

Sayangnya, hal tersebut tidak mendapatkan persetujuan secara menyeluruh oleh warga. Memang benar sudah banyak yang mendapatkan ganti rugi dan rumahnya sudah digusur, tapi terdapat sekitar 20 Kepala Keluarga (KK) yang menolak penggusuran tersebut. Merasa tidak selalu diabaikan, puluhan warga tersebut mendatangi Kantor DPRD Sultra, Senin (19/10/2015).

Kedatangan warga hari itu untuk menyuarakan jika mereka tidak menerima untuk digusur. Sulaeman, salah satu warga kota lama mengatakan bahwa ia ingin agar anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi rakyat.

“Kami ini sudah percayakan amanah kami kepada wakil kami yang duduk disini, tetapi kenapa hingga penggusuran kami, belum ada wakil rakyat yang menemui kami,” ujarnya.

Warga juga merasa bahwa pemerintah sudah seenaknya melakukan penggusuran tanpa melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan warga. Tidak hanya itu, warga juga sudah merasa diintimidasi dan dipaksa untuk memberikan sertifikatnya. “Dijanjikan untuk diberikan ganti rugi sebesar 350 juta sampai 400 juta, kami tidak perlu itu, kami tidak ingin digusur, kami tetap ingin berada dirumah kami,” kata Jefry salah seorang warga.

Ditegaskannya, jika ia rela mati dalam kediamannya sendiri jika pemerintah melakukan penggusuran secara paksa. “Teman-teman kami yang lain itu terpaksa setuju karena sudah capek diintimidasi, kalau saya tidak akan pernah pindah, meskipun nilai ganti rugi dinaikkan, saya rela mati,” tegasnya.

Suwandi Andi yang merupakan Komisi I DPRD Sultra berjanji kepada warga untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga dan pihak eksekutif untuk menyahuti apa yang menjadi permintaan warga hari itu. “Saya tidak memihak kepada Nur Alam karena saya dari PAN, saya disini hanya mencoba untuk memfasilitasi, hari Rabu kita lakukan RDP, semua warga yang hadir disini saya minta untuk datang juga keluarkan semua unek-uneknya, jangan ada yang disimpan, sertifikat dan hak milik juga dibawa sebagai bukti kepemilikan jadi ada dasarnya nanti kita lakukan rapat,” katanya. (LINA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *