Diduga Ada Mafia Pulsa Listrik di PLN

SUARAKENDARI.COM-Keluhan masyarakat terkait adanya pemotongan pulsa listrik akhirnya mendapat tanggapan pemerintah. Adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang langsung menyoroti kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait penjualan listrik dengan voucher atau pulsa token.

Kebijakan ini dinilai Rizal tidak adil, karena masyarakat dibebani harga administrasi yang lumayan tinggi dalam penggunaannya. Selain itu, PLN juga terkesan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan listrik pulsa.

Selama ini kata Rizal, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000. Untuk itu, pihaknya meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir segera merevisi aturan tersebut.

Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa.

“Provider pulsa listrik itu setengah mafia. Kami minta PLN melakukan kajian. Agar beban masyarakat terbebaskan,” kata Rizal di Jakarta, Senin (7/9).

Permintaan Menko Rizal itu langsung ditanggapi bos PLN, Sofyan Basyir. Pihaknya berjanji akan memaksimalkan daya untuk masyarakat dengan memotong biaya administrasi jadi Rp 5.000. “Kami usahakan, jadi beli Rp 100.000, listriknya bisa 95.000,” terang Sofyan.(SK/Merdeka)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *