Dewan Sinyalir BKD Sembunyikan Data PNS Berijazah Palsu

SUARAKENDARI.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menantang Kepala BKD Bombana, Rusman agar berani membuka Data PNS Bombana yang diduga berijazah Palsu.

Anggota DPRD Bombana, Suritman menegaskan tidak ada alasan lain bagi BKD untuk tutup-tutupi noda hitam itu. “Jangan ditutupi begitu. BKD harus berani buka ke publik dong. Jika ditutup-tutupi begitu, menimbulkan kesan negatif, bahwa BKD bakal bermain diurusan ini,” terang Suritman

Politisi asal Partai Hanura ini menjelaskan, ada sekitar 34 PNS Bombana yang diduga memiliki ijazah palsu. Melibatkan sejumlah pejabat, staf hingga pengajar di lingkup pemkab Bombana.

“Ini sudah jadi rahasia umum bagi masyarakat kita saat ini. Sekarang, tinggal menunggu kewajiban BKD, agar membuka data tersebut. Jika BKD diam, atau bersikuku menyembunyikan data itu, kelak barang ini akan jadi multi tafsir. Bisa jadi saling tuding-tudingan sesama PNS hingga memicu persoalan baru,” jelas Suritman.

Anggota DPRD Komisi I menyayangkan sikap BKD yang sengaja menutup-tutupi data ijazah palsu tersebut. “Inikan aib bagi semua PNS kita. Makanya persoalan ini lekas dibuka, agar tidak mencoreng PNS yang lainnya. Jika ditutupi terus, BKD terkesan takut dan seolah disetir oleh oknum tertentu,” duga Suritman

Sementara itu, Rusman Kepala BKD Bombana mengatakan pihaknya tidak tinggal diam menyikapi persoalan ini. Hanya saja sambung Rusman, butuh verifikasi ulang dan kehati-hatian sebelum menetapkan sesuatu.

“Ini butuh kehati-hatian. tidak boleh kita begitu mendengar persoalan ini, serta merta langsung memvonis. Ini butuh banyak klarifikasi, jangan sampai kita salah data atau pengimputan,” terangnya.

Mantan asisten I pemkab ini mengaku data PNS yang diduga berijazah palsu itu masih di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

“Data paten itu belum kami terima. Masih di Kemenpan, kami juga masih menunggu saat ini. Sebab yang memvonis palsu tidaknya sebuah ijazah PNS itu kewenangan Kemenpan, bukan kami di daerah. Kecuali data itu sudah dari Kemenpan, itu baru jelas semuanya,” tutupnya (Dar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *