Connect with us

Dewan Sarankan Judicial Review

Metro

Dewan Sarankan Judicial Review

KENDARI, SUARAKENDARI.Com- Wakil Ketua DPRD Sultra Muhammad Endang SA menyarankan kepada para pekerja dan pemilik perusahaan untuk melakukan judicial review atas terbitnya Peraturan Pwemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelarangan ekspor bahan mentah tambang sebagai mana diamanatkan UU Minerba.

Pernyataan Endang ini disampaikan saat menerima aksi unjuk rasa massa solidaritas pekerja tambang (spartan) di gedung DPRD Sultra, Rabu (5/2) siang. Endang mengaku PP yang lahir merupakan produk yang sudah final dan telah diputuskan pemerintah pusat.

Untuk itu peraturan yang sudah menjadi keputusan itu hanya bisa dimentahkan manakala ada inisiatif dari para pekerja untuk menguji hasil keputusan peraturan tersebut secara hukum.

“Saya kira terbuka peluang rekan-rekan untuk melakukan gugatan hukum melalui judicial review atas keputusan pemerintah itun,”kata Endang.

Mengenai tuntutan massa yang menginginkan adanya pertanggungjawaban pemerintah atas nasib para pekerja pasca pemberlakuan PP tersebut Endang mengaku akan memperjuangkan aspirasi pekerja tambang melalui mekanisme dewan.

Sementara Abdul Kadir, salah satu perwakilan massa menilai, dewan hari ini kurang respon dengan ketertindasan yang dialami masyarakat khususnya para pekerja. Ini dibuktikan dengan tidak adanya upaya membantu kaum pekerja untuk melakukan mmediasi dengan pemerintah. “Entah mengapa dewan hanya bisa diam melihat masalah ini,”kata Kadir. YS

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Metro

To Top