Dewan Nilai Pemkab Bombana Lemah Atasi Sektor Tambang

BOMBANA,SUARAKENDARI.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana nilai Pemerintah Kabupaten Bombana lemah atasi kinerja tambang di Wilayah Bombana.

Banyak perusahaan tambang yang datang cuma mencaplok lahan masyarakat lalu pergi begitu saja, tanpa hadirnya aktivitas pengolahan atau produksi. Akibatnya, banyak lahan masyarakat tidur percuma, usai tanahnya dikuasai oleh investor.

Parahnya lagi, masyarakat tidak diperbolehkan untuk mengolah lahannya sendiri, pasca dikapling oleh investor. Dewan menganggap persoalan ini sangat miris, sebab kebanyakan Investor tambang di Bombana, hanya datang menguasai lahan masyarakat,  lalu pergih entah kemana.

Dewan membeberkan jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bombana sudah mencapai 86 IUP. Puluhan Ribu Hektar Tanah rakyat telah dikuasai. Tapi ironinya, tidak cukup sepuluh perusahaan yang pernah lakukan produksi. Sementara sisahnya, tidak ada kejelasan hingga sekarang.

“Ini yang perlu disikapi. Pemkab lemah soal ketegasannya bagi perusahaan yang cuma datang menguasai lahan tapi tidak produksi,” terang Aflan zulfadly anggota DPRD Bombana.  Menurut Politisi asal partai PKS ini, Pemkab harusnya berani bertindak tegas bukan sebaliknya, justru membiarkan begitu saja tanpa tindakan tertentu.

“Ini, dibutuhkan sikap tegas pemerintah. Perusahaan yang tidak operasi itu mesti diwarning. Tujuannya, agar ada kejelasan. Jika lahan itu tidak digunakan investor, dapat dikembalikan kepada masyarakat agar digunakan seperti semula,” pinta Aflan.

Sementara itu, Yusuf Lara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana mengaku urusan tambang kini sudah ditangani pemerintah provinsi. “Saat ini, masalah tambang sudah jadi kewenangan provinsi, bukan kami lagi di kabupaten. Silahkan ke provinsi saja untuk urusan itu,” tukasnya. (DAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *