Connect with us

Demokrasi Layang-Layang Putus

Opini

Demokrasi Layang-Layang Putus

Oleh : Yusran Taridala
Direktur MarsCon Indonesia
(Publishing, Research and Popular Drafting Advisor)

USAI pesta pemilu kemarin, ada sekelumit celoteh dari para mantan caleg, yang duduk maupun – lebih-lebih – yang ‘tadudu’ (tidak duduk dalam bahasa nyeleneh orang Kendari), yang hemat saya ‘cukup fenomenal’ terkait jumlah perolehan suara. Meski meraup suara signifikan, para caleg terpilih sekalipun, umumnya sempat mengeluh : “Duh kenapa suara saya hanya segini. Kemana larinya suara saya yang lain, yang disini, disitu, disana. Padahal amplof saya ada sekian ribu disini, disitu, disana…”. Keluhan mantan caleg yang ‘tadudu’ lebih miris lagi, seperti : “Ya Allah, hancur saya. Masa suara saya hanya sekian biji, padahal amplof saya sekian ribu. Pemilu apa ini”, dan seterusnya dan sebagainya.

Celoteh pasca pemilu ‘transaksional’ seperti itu hampir merata meluncur dari bibir para mantan caleg, oleh karena memang nyaris seluruhnya ‘dipaksa’ untuk menjadikan skema “transaksi atau jual beli suara” sebagai satu-satunya norma strategy yang paling niscaya untuk digunakan. Bahwa modal social-base, aneka strategy trust image building atau puluhan jurus politik lain adalah juga memiliki pengaruh, itu sih – kata orang – hanya ada di kisah pemilu tempo doeloe, atau setidaknya dalam cerita pemilu ideal di manca negara yang sudah berpengalaman ratusan tahun berdemokrasi.

Tapi, sebuah sebuah realita paradox kemudian mucul disini dan cukup menarik untuk ditilik di seputar fenomena jual-beli suara tadi. Fenomena ini harusnya, secara matematis, membuahkan outcome perolehan suara yang lebih pasti (countable) ketimbang sekedar memprediksi perolehan suara dari hasil kampanye model konvensional. Sebaliknya, prediksi matematis yang dikalkulasi berdasarkan jumlah “amplof beredar”, justru membuahkan perolehan suara yang “lebih tidak pasti”, bahkan hampir seluruhnya diklaim berbuah angka ‘under-estimate’, seperti yang menjadi keluhan para mantan caleg tadi.

So, what’s up sebenarnya?. Bukankah warga pemilih sendiri sejak jauh hari sudah memasang “iklan” ada uang ada suara, atau odoi paralu, ungkap sepupu sekian kali saya di Konawe. Lalu, ketika kehendak ‘iklan sialan’ itu dipenuhi, kemana perginya suara mereka.
Yang pasti, jumlah suara yang diraup setiap caleg di pileg kemarin, rata-rata tidak berkorelasi positif dengan jumlah amplof yang diedar. Iklan (bertanda petik) ‘ada uang ada suara’ itu, pastinya memang bukan iklan beneran. Ia lebih semacam ekspresi ketidakpedulian para pemilih terhadap ‘apapun’ sisi normatif dan ideal yang dibawa atau dijual oleh para caleg saat berkampanye. Pemilih sesungguhnya sedang ingin mengatakan ‘persetan’ dengan kalian para caleg, toh kami selama ini tidak pernah dan tak akan pernah merasakaan manfaat dari pemilu vis a vis kursi de pe er.

Bagi sebagian pemilih, ungkapan ‘ada uang ada suara’ itu juga sesungguhnya adalah perangkap lama yang disiapkan untuk “mengerjain” para caleg, terutama yang berstatus incumbent bertabiat kikir. Mereka, warga pemilih, menjadikan ‘uang’ sebagai cemeti untuk menyakiti atau membalas sakit hati, meski sebagian lainnya memang bermaksud mencari uang kecil dari dompet caleg incumbent yang ‘lupa diri’.
Terlepas dari semua itu, unsur ‘uang’ dalam pileg kemarin tetap menjadi mesin vote-getter yang paling ampuh, meski tidak lagi pada fungsi klasiknya sebagai an sih alat membeli suara, melainkan lebih sebagai alat pencipta peluang memperoleh suara lebih banyak. Jadi, tetap saja, uang adalah the smiling money dalam perspektif pemilu kemarin dan lima tahun lalu. Yang sekonyong-konyong berbeda dalam diskursus pemilu kali ini adalah bahwa prilaku pemilih tak lagi menunjukkan pola yang pasti dan jelas. Nyaris seluruhnya mengkategorikan diri sebagai swing-voter (pemilih mengambang), meski sering dalam kacamata orang luar, sebagian mereka justru diketahui adalah strong-supporter bagi caleg tertentu, misalnya oleh karena adanya ikatan keluarga atau kepentingan dan jasa-balik tertentu. Preferensi politik pemilih pun menjadi ‘kabur’. Mereka menjatuhkan pilihan karena alasan apa, ini yang sekonyong-konyong membingungkan.

Tapi yang hampir pasti memang, komunitas pemilih kita seolah sedang mempertontonkan model prilaku liberal bak ‘layang-layang putus’, untuk, sengaja membuat bingung para caleg. Mereka memilih berprilaku mengikuti arah angin, dan kemana mereka akan melayang, nyaris tak bisa diprediksi atau apalagi dikendalikan. Sangat mungkin, meski dengan bantuan jasa konsultan politik berpresisi tinggi, sangat sulit bagi para caleg untuk menilai dan memilah karakter populasi pemilih ke dalam kategori klasik ini : pemilih primordial, pemilih transaksional, pemilih cerdas/pemilih rasional dan pemilih mengambang. Tegasnya, komunitas pemilih kita sedang menginternalisasi karakter politik mereka sebagai orang bebas sebebas-bebasnya seperti yang digambarkan Plato pada 2.500 tahun silam : they are free men. The city is full of redeem and liberty of speech, and men in it may do what they like. Artinya, mereka adalah orang-orang yang merdeka, Negara penuh dengan kemerdekaan dan kebebasan berbicara, dan orang-orang didalamnya boleh melakukan apa saja yang disukainya.
Terhadap fenomena preferesi politik konstituen yang membingungkan seperti di atas, saya menyebutnya sebagai fenomena demokrasi layang-layang putus, termasuk pula untuk menjelaskan bahwa dalam perjalanan pemilu, tali penghubung antara kontestan dan konstituen yang mungkin masih terjalin karena hubungan-hubungan sosial biasa sebelumnya, tiba-tiba saja putus oleh sermacam badai frustrasi masyarakat pemilih terhadap tingkah pola wakil-wakil mereka di parlemen.

Tapi di pihak kontestant sendiri, apalagi caleg non-incumbent, tak bisa juga dijadikan sasaran empuk untuk mengarahkan tuduhan sebagai biang penyebab terjadinya rasa frustrasi tadi. Sebab, totalitas fakta demokrasi layang-layang putus yang kita alami hari ini, tentu saja bukan andil dari satu dua orang, atau bahkan dari seribu dua ribu orang caleg yang berkompetisi, melainkan oleh para aktor intelektual atau agen perubahan strategis yang ikut mempengaruhi arah kebijakan sistem demokrasi politik kita.

Apa yang kemudian terjadi dari fenomena demokrasi layang-layang putus itu adalah bahwa sangat banyak caleg terpilih yang lolos ke parlemen hari ini, sama sekali bukan figur yang diperhitungkan sejak awal. Sebab, seperti karakter layang-layang putus yang titik jatuhnya tak bisa diprediksi, para caleg terpilih kita itu umumnya lahir dari pikiran konstituen pada saat pemilu yang melayang-layang, yang tak tahu harus menggunakan preferensi atau criteria politik seperti apa yang harus digunakan sebelum akhirnya ‘memasrahkan’ jatuhnya pilihan politik di bilik suara.

Dari rahim demokrasi layang-layang putus itu pula, kita punya sedikit alasan untuk berasumsi bahwa kebanyakan anggota parlemen yang akan dilantik dalam beberapa bulan ke depan ini, juga akan memiliki karakter seperti layang-layang putus. Artinya, kebanyakan mereka akan melupakan pertalian hubungan politik dengan konstituen, dan karenanya akan melenggang-lenggang di atas predikat anggota dewan yang terhormat tanpa tahu kemana sesungguhnya arah fungsional dari keberadaan mereka di lembaga parlemen itu.

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Opini

To Top