Data Pemilih Membengkak

KENDARI – Bawaslu Sulawesi Tenggara sepertinya akan bekerja ekstra untuk memastikan agar semua wajib pilih atau masyarakat yang secara konstutisional sudah bisa memilih, nama mereka termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Serentak.
Saat ini, berdasarkan hasil verifikasi data pemilih yang dilakukan Bawaslu Sultra, ditemukan banyaknya kejanggalan dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), jika dibandingkan dengan DPT Pilpres, DPK, serta DPKTB, dan juga pemilih pemula.
Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu, saat ditemui di kantornya, Selasa (4/5) mengatakan, berdasarkan data website KPU RI, pihaknya menemukan adanya jumlah data pemilih yang membengkak di Kabupaten Konawe Selatan. Dimana rasio dari DP4 dengan DPT Pilpres, DPK, serta DPKTB, dan juga pemilih pemula, sangat jauh berbeda, berjumlah 25.121.
“Jika pemuktahirannya itu tidak maksimal, maka nantinya anggaran negara menjadi mubazir. Untuk mencetak surat suara akan sangat banyak. Satu contoh, jika anggaran untuk mencetak surat suara ini Rp 23.500 dikali dengan 25.121, maka sekitar Rp 600 juta uang negara terbuang begitu saja,” jelas Hamiruddin.
Olehnya itu, kata dia, pemuktahiran data pemilih ini merupakan bagian dari langkah untuk mengefisiensi anggaran negara.
“Misalnya di Kecamatan Tinanggea, ada sekitar empat ribu pemilih yang dianggap diluar angka kewajaran. Yang semestinya pemilihanya hanya berkisar 15 ribu, menjadi 19 ribu. Bawaslu sendiri sudah mengarahkan kepada PPL, agar mengawal pemuktahiran DP4 ini, jika ada kejanggalan yang seperti itu mesti dipertanyakan asalnya dari mana,” jelasnya.
Dari hasil analisa Bawaslu Sultra, kata dia, terkait dengan DP4 ini, beberapa daerah ada yang meningkat jumlah pemilihnya dan ada yang berkurang.
Kabupaten Muna ada sekitar 2.236 orang yang harus dijelaskan asalnya dari mana atau tidak jelas, Kabupaten Konut 2.611 orang, Koltim 3.391 orang, Konkep ada 5.608 pemilih yang fiktif.
“Berbeda dengan Butur, jika DP4 dibandingkan dengan DPT Pilpres, DPK, serta DPKTB, dan juga pemilih pemula, ada sebanyak 316 orang yang hilang. Begitu juga Wakatobi ada 5.400 data pemilihnya yang hilang,” katanya.
Pada satu sisi, ketika harus mengacu pada ketentuan UU, maka Panwas harus kerja maksimal, sebab ada ancaman pidana bagi penyelenggara yang tidak memuktahirkan data pemilih dengan baik, dengan ancaman pidana 3 tahun dan denda Rp 36 juta.
Untuk diketahui, sesuai dengan tahapan KPU, saat ini sudah mulai memuktahirkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4 ) tertanggal 15/6 lalu.
Diwaktu yang sama, Panwas Kabupaten menyerahkan DP4 ke Panwascam, kemudian diteruskan ke PPL untuk memastikan semua wajib pilih atau masyarakat yang secara konstutisional sudah bisa memilih tercover dalam DPT nantinya. Panwas juga mau memastikan data ganda, pemilih fiktif atau orang-orang yang tidak memenuhi syarat menjadi wajib pilih, keluar dari DPT nantinya. (Spt)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *