Connect with us

Butuh Jurus Atasi Banjir di Kota Kendari

Metro

Butuh Jurus Atasi Banjir di Kota Kendari

KENDARI, SUARA KENDARI.COM-Pengalaman buruk banjir yang melanda Kota Kendari, Juli 2013 silam, belum sepenuhnya hilang dari ingatan Ridwan (39).

Saat itu, warga BTN Anggoeya, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini dibuat kalang kabut dengan air bah yang tiba-tiba datang dan menyentuh dinding rumahnya. Semua perabot rumahnya terendam air.  Ia hanya bisa menyelamatkan anak isterinya serta surat-surat berharga, lalu mengungsi ke lokasi yang lebih aman. “Sungguh pengalaman yang buruk,”kata Ridwan.

Ya, banjir kala itu membuat warga seantero Kota Kendari panik. Semua sungai dan anak sungai di kota itu meluap. Tanggul bibir kali yang telah dibangun beberapa tahun sebelumnya tak berdaya menahan luapan air bah yang datang begitu cepat. Hampir semua ruas jalan utama terendam air. Perumahan penduduk terendam pula, terutama di daerah kerendahan.

Kedalaman air di dalam rumah sebatas leher orang dewasa. Bahkan, di beberapa tempat hanya bumbungan atau atap rumah yang tersisa dari genangan air. Sejauh ini tercatat dua warga kota tewas akibat tertimbun tanah longsor. Korban harta cukup besar. Banyak kendaraan tak dapat diselamatkan, rumah, ternak, dan lain-lain.

Hampir setengah wilayah terendam banjir, mengakibatkan roda perekonomian di ibu kota provinsi Sultra ini lumpuh total. Pemerintah kota kemudian menetapkan, Kendari dalam status darurat banjir.  Banjir memaksa ratusan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka, mencari lokasi yang aman.  Tak sedikit dari warga kehilangan tempat tinggal, akibat rumah mereka tersapu banjir.

Kehilangan tempat tinggal juga dirasakan puluhan warga yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Wanggu, Sungai Lahundape, Kampung Salo dan Andonohu.

Banjir di Kendari boleh dibilang terjadi saban tahun, namun,  pemerintah kota seolah kehabisan akal. Konsep jitu mengatasi banjir belum juga diterapkan. Terbukti setiap kali hujan air selalu menggenangi ruas jalan ibu kota.

Buruknya pekerjaan saluran air atau drainase  menyebabkan air menggenang di badan jalan. Di ruas jalan bay pass (depan senapati land) misalnya,  meski hujan turun satu jam,  namun ruas jalan di tempat ini sudah tergenang air setinggi betis orang dewasa.

Tidak saja dikeluhkan pengedara yang melintas, para pemilik rumah toko di kawasan ini kerap dibuat repot, karena, harus membersihkan genangan air usai hujan turun. “Saat itu, warga selalu membersihkan kawasan ini . Entah karena bosan, warga akhirnya  tak lagi peduli membersihkan saluran air,”ungkap Ochan, warga Senapati Land.

Berkali-kali warga mengadukan masalah ini ke pemerintah kota, tapi selalu mentok. “Saya juga heran, kok sepertinya pemerintah kota  menutup mata dengan masalah ini,”keluh Ocan, salah satu warga yang berdomisili di kawasan itu.

Pada banjir Juli 2013 lalu, lokasi ini menjadi salah satu lokasi yang tidak bisa dilalui kendaraan, akibat genangan air mencapai setengah meter. Kendaraan yang lewat terpaksa memutar ke kawasan yang aman dari air.

Akar permasalahan banjir dan tanah longsor di Sultra tentu tidak terlepas dari terganggunya ekosistem, selain faktor intensitas hujan yang cukup tinggi dengan durasi yang berkepanjangan. Di Sultra belakangan ini marak kegiatan pertambangan nikel dan pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, serta pengolahan kayu.

Kegiatan tersebut dipastikan merusak keseimbangan alam. Bahkan, Gubernur Nur Alam langsung menuding pembukaan perkebunan sawit di sekitar Kota Kendari sebagai salah satu penyebab banjir besar di kota tersebut. Perkebunan tersebut berlokasi di daerah hulu Kali Lepo-Lepo. Kali ini memberi kontribusi  limpahan air yang merendam daerah Lepo-Lepo  dan sekitarnya selain tentu saja luapan air Kali Wanggu.

Kecuali kerusakan ekosistem hinterland, banjir besar yang melanda Kota Kendari tahun ini juga disebabkan persoalan drainase. Pertumbuhan fisik kota yang terpacu oleh maraknya pembangunan rumah toko (ruko) di sekujur wilayah kota tidak diimbangi program pembangunan sistem drainase. Industri properti tersebut justeru membuat aliran air hujan, limbah industri dan rumah tangga macet. Akibatnya luapan air kali tergenang dan merendam semua daerah kerendahan.

Kota Kendari yang terletak di bibir pantai teluk sangat berpotensi dibelit persoalan genangan kelebihan air hujan berdurasi panjang. Pemerintah Kota Kendari sekarang harus melakukan langkah-langkah nyata untuk menangkal terjadinya bencana lebih dahsyat di masa-masa yang akan datang.

Problem Kawasan Hijau

Buruknya kondisi drainase memang bukan satu-satunya penyebab banjir di kota ini. Maraknya pemberian ijin pembangunan rumah toko, disepanjang jalur hijau di kawasan baypass menjadi problem tersendiri. Ironis memang. Jalur hijau yang sejatinya tidak untuk didirikan bangunan, justeru kian terhimpit oleh derasnya pembangunan rumah toko. Saat ini sekitar ratusan bangunan telah berdiri di sepajang kawasan tapak kuda, perbatasan antara Kelurahan Mandonga dan Kelurahan Andonohu.

Tahun 1990-an, kawasan hijau di sepanjang jalur tapak kuda seolah menjadi lokasi yang ‘haram’ didirikan bangunan apa pun.  Wali Kota Masyhur Masie Abunawas kala itu tidak mengijinkan warga maupun pemodal untuk menyentuhnya. Masyhur sadar betul, jika keberadaan kawasan hijau penting untuk daerah resapan air kota ini. Bahkan, saat itu Masyhur yang berduet dengan Musakkir Mustafa mengeluarkan larangan keras memperjualbelikan lahan di kawasan hijau, karena sepanjang jalan baaypass merupakan kawasan hutan mangrove yang juga masuk dalam status kawasan konservasi teluk.

“Pemerintah saat itu hanya membolehkan warga untuk mengolah tambak. Tidak lebih dari itu,”kata Masyhur Masie dalam sebuah perbincangan Medio Oktober silam.

Seiring perubahan rezim, kebijakan tata kelola kawasan hijau pun ikut berubah. Warga tak lagi peduli dengan himbauan. Mereka beramai-ramai mengkapling dan memperjualbelikan lahan di kawasan tapak kuda yang merupakan kawasan penyanggah Teluk Kendari.

Saat ini saja, di kawasan hijau telah berdiri sedikitnya empat puluh bangunan, berupa ruko, rumah pribadi dan usaha pompa bensin. Satu persatu kawasan tambak yang dulunya hanya berstatus pinjam pakai, kini telah ditimbun. Begitu pula, sebagaian hutan mangrove telah mulai habis dibabat. Padahal, kawasan hijau ini hanyalah satu-satunya kawasan yang menjadi daerah resapan di kota ini. Kini perlahan tapi pasti keberadaannya mulai tergusur.

Dalam  UU Pertanahan bahwa hak atas tanah tidak bersifat mutlak, salah satunya ada fungsi sosial. Sehingga jika disimpulkan tanah tersebut sangat diperlukan keberadaannya untuk masyarakat lebih luas. Maka tanah harus dilepas kepemilikannya. YS

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Metro

To Top