BPD Bentuk Panitia Pemilu Berbuntut Protes

BOMBANA, SUARAKENDARI.COM-Semangat ingin mempercepat Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Bombana, membuat sejumlah Badan permusyawaratan Desa (BPD) mulai membentuk Panitia Pilkades.

Namun upaya pembentukan tersebut, dinilai cacat akibat payung hukum berupa perda belum terbentuk. DPRD Bombana menyarankan agar BPD jangan tergesah gesah membentuk
Panitia pemilu di tingkat Desa.

“Payung hukum pelaksanaan Pilkades itu adalah Perda tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa. Saat ini, acuan itu masih tahap rancangan yang siap digodok DPRD bersama pemerintah untuk dijadikan perda,” jelas Ahmad Mujahid wakil Ketua DPRD Bombana.

Senin, (18/5) Gelora pelaksanaan Pilkades seretak itu dikritik oleh anggota HMI Komisariat Bombana. Pasalnya, meski perdanya belum terbentuk, tapi sejumlah Desa di wilayah Poleang sudah membentuk Panitia Pemilu di tingkat Desa.

“Ini pelanggaran, dan harus diluruskan. Kami inginkan pelaksanaan pilkades kedepan nanti, berjalan sesuai aturan. Ini wajib Dikontrol bersama, agar pelaksanaan demokrasi ditingkat desa ini, tidak terecederai atau tersusupi oleh kepentingan tertentu,”
Jelas Suhardin Ketua Komisariat HMI Bombana

Dirinya ingatkan agar pemerintah dan DPRD lekas membatalkan para BPD yang sudah membentuk panitia pemilu ditingkat Desa. “Inikan lucu, acuannya belum diketuk, tapi tahapannya sudah ada yang bergerak. Pemkab dan Dewan harus membatalkan upaya ini,” ungkap Suhardin.

Menanggapi kritikan HMI, Mahyuddin, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perangkat Desa dan Pemberdayaan Perempuan Bombana nyatakan sikap akan menegur BPD yang duluan membentuk panitia di tingkat desa tersebut. “Jelas kami akan sikapi. Jika ada BPD yang duluan membuat panitia sebelum lahir perdanya, kami katakan ilegal,” terangnya.

Persoalan pilkades serentak di kabupaten Bombana menjadi polemik akhir akhir ini. Pemerintah ingin cepat melaksanakan pilkades, namun terbentur pada, belum lahirnya payung hukum berupa perda. Sementara Rancangan perda pilkades tersebut, kini masih tahap penggodokan di internal DPRD Bombana.(DAR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *