Connect with us

Bombana Langganan Surat Palsu BKN, Disinyalir Permainan Oknum

Uncategorized

Bombana Langganan Surat Palsu BKN, Disinyalir Permainan Oknum

BOMBANA,SUARAKENDARI.COM-Pemkab Bombana Harus ekstra hati-hati menerima surat yang datangnya dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI. Dua kali ditujui surat ilegal yang mengatasnamakan BKN sepanjang tahun 2014 ini, menjadi ancaman kehawatiran, bahwa daerah yang baru mekar sepuluh tahun dari otoritas Kabupaten Buton,  2003 lalu ini, sudah menjadi sasaran empuk, bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Lihat saja, surat Asli tapi Palsu (Aspal) yang datang 31 Mei lalu. Surat yg juga berlogo BKN ini memaksa ketelitian ekstra, sebelum disimpulkan bahwa itu adalah palsu.

Sebab perkara model surat, tata tulis, logo, hingga paraf dibuat mirip dengan aslinya. Tak jarang jajaran Pemkab harus bolak-balik ke Jakarta guna memastikan, palsu tidaknya  surat yang datang.

Banyak kalangan menilai bahwa perkara surat aspal itu bakal berulang terus. Sebab pokok akarnya, yakni siapa si pembuat surat akal-akalan itu, luput dari kejaran hukum.

Pemkab cuma berkutat pada penyimpulan palsu atau tidaknya surat yang tiba di Bombana. Padahal menelisik perkara tersebut, banyak pihak mengatakan sangat mudah. Sebab sumbernya, tersimpul pada perkara masalah Honorer K1 Bombana.

Menurut Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bombana Laode Rahmat Apiti, perkara Honorer tersebut tak cuma mengejar siapa pembuat surat palsu. Namun lebih dari itu, mengejar hadirnya gratifikasi.

Dirinya meminta kepada Polisi Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara untuk mengusut tuntas kasus gratifikasi Honorer K1 dan K2 yang terjadi di Kabupaten Bombana. Sebab Rahmat mengaku, dugaan gratifikasi honorer sudah lama menggema di Kabupaten Bombana. Namun anehnya, meski sudah meresahkan banyak pihak, namun aktivitasnya belum disentuh oleh jajaran kepolisian.

Parahnya lagi, Kata Alumnus Universitas UGM Jogjakarta ini, gratifikasi itu dilakukan sejumlah oknum tertentu, sementara transaksinya sudah dilakukan secara terang-terangan. “Bayar- membayar itu seolah perkarah lumrah. Di jadikan barang wajib dalam urusan honorer,” tukasnya.

Bahkan dugaan aliran dana dari gratifikasi honorer di Bombana itu kata alumnus Universitas UGM ini  sudah mencapai miliaran rupiah.

“Kasian masyarakat dibuat begitu. Kerasnya himpitan hidup, harus mengucek kantong puluhan hingga ratusan juta rupiah per orang demi mengejar iming-iming bakal di-PNS-kan. Tapi  hasilnya nihil hingga sekarang. Kami tantang Kapolda untuk segra mengusut kasus ini,” tukas Rahmat Apiti. (DAR)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top