Connect with us

Bolos Ngantor, 17 PNS Bombana Terancam Dipecat

Uncategorized

Bolos Ngantor, 17 PNS Bombana Terancam Dipecat

 

BOMBANA, SUARAKENDARI.COM-Pemkab Bombana lakukan sidang kode etik terhadap 17 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bolos masuk kantor.

Para pegawai tersebut, di panggil satu persatu dihadapan sidang Majelis Kode Etik PNS bentukan pemkab Bombana. Selasa (4/11) dikantor Bupati Bombana.

Tiap pegawai dimintai pertanggung jawaban terkait alasan tidak masuk kantor, di hadapan 11 anggota majelis kode etik terdiri dari Sekda, Kepala BKD, Asisten III, Kepala Inpektorat, BPKAD, Kabag Hukum setda,

Sekda Bombana H. Burhanuddin mengatakan pelaksanaan sidang Majelis merupakan implementasi dari amanah PP Kepegawaian nomor 53 tahun 2011 tentang kedisplinan pegawai, dan Peraturan Bupati Bombana nomor 61 tahun 2013 tentang kode etik pegawai negeri sipil

“Salah satu unsur mengukur kinerja itu lewat kedisplinan.  bagaimana mungkin menjalakan tugas dengan baik, jika para PNS tidak mau masuk kantor,” tegasnya.

Mantan Kadis Perhubungan pemprov Sultra ini, mengatakan akan memberi sanksi bagi pegawai bila terbukti malas masuk kantor. “Kira-kira seminggu lagi. Usai sidang ini, anggota majelis akan rembug dan menentukan saksi ,” ujarnya

Para pegawai bolos tersebut sembilan dari sekretariat Pemkab Bombana masing-masing berinisial, Fz AMN, BST, RN, SCP, HNS, ZA, LMR, SH.

Enam dari Rumah Sakit Umum Daerah Bombana, HS, EST, TH, FKR, RMW, RML, serta
Satu orang dari  Dishut inisial BF dan MRL dari dinas perindakop.

Hasdin Ratta, Kabag Humas Pemkab Bombana mengatakan Tugas majelis kode etik Melakukan sidang guna menetapkan jenis pelanggaran kode etik. Majelis tersebut akan membuat rekomendasi berupa pemberian sanksi dan tindakan administrasi serta Serta Menyampaikan keputusan sidang yang dilaporkan kepada Bupati Bombana.

” Yang dipanggil itu rata rata tidak masuk kantor antara 60 – 200 hari lebih secara berturut turut,” pungkasnya.

Hasdin  mengatakan ada tiga sanksi yang siap menjerat para pegawai malas tersebut, diantaranya, hukuman disiplin ringan seperti teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis.

Hukuman disiplin sedang seperti penundaan KGB, penundaan kenaikan pangkat  selama 1 tahun, atau penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun hingga 3 tahun.

Sementara hukuman beratnya seperti pemondahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari Jabatan hingga pemberhentian tidak hormat.

“Pemberhentian itu baik dengan hormat. Tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS maupun pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS,” tukas Hasdin. (DAR)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Uncategorized

To Top