Berita Terindikasi Kampanye, Pasangan Calon Langsung Dicoret

0

Suarakendari.com– Menjadi peserta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ternyata harus juga berhati-hati. Soal berita saja, pasangan calon bisa langsung dicoret sebagai peserta.

Saat dikonfirmasi suarakendari.com di kantornya belum lama ini, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Sultra, Munsir Salam, menyampaikan bahwa dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7/2015 tentang kampanye, secara garis besar dari berbagi macam jenis kampanye yang boleh dilakukan, dalam sistem pelaksanaannya dibagi dalam dua kategori besar. Pertama kampanye yang dilakukan sendiri oleh pasangan calon/tim kampanye/Parpol pendukung, dan kampanye yang dilakukan oleh KPU.

“Kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon, silahkan dilakukan tetapi ada batasan waktu dan biayanya juga. Kampanye yang dilakukan oleh KPU tidak boleh dilakukan oleh pasangan calon, hanya boleh dilakukan oleh KPU, diantaranya APK dan kampanye di media massa cetak/elektronik,” paparnya.

Kampanye media massa cetak/elektronik, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 8/2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati, serta PKPU Nomor 7/2015 tentang kampanye, kampanye di media massa hanya dilakukan selama 14 hari terhitung sejak 22/11 sampai dengan 5/12. Dan kampanye di media massa ini, harus dilakukan oleh KPU.

“Saat ini, Bawaslu Sultra mengidentifkasi ada berita-berita yang dimuat di media lokal di Sultra, dimana dalam berita tersebut menampilkan unsur-unsur yang sifatnya kampanye. Saat ini, Bawaslu sedang melakukan penelitian terhadap masalah itu, jika itu dijadikan sebagai temuan oleh Panwas dan dibuktikan dengan identifikasi dan kajian sebagai kampanye, maka itu akan berakibat pada pasangan calonnya,” ungkapnya.
Berita yang dikategorikan sebagai kampanye, lanjut Munsir Salam, yakni menampilkan unsur-unsur kampanye diantaranya, penyampaian visi-misi program pasangan calon.

“Pasangan calon harus berhati-hati, pelanggaran ketentuan kampanye atau larangan kampanye di luar jadwal, bisa mengakibatkan pasangan calonnya dicoret atau didiskualifikasi oleh KPU. Kalau berita-berita tersebut, sudah memuat unsur-unsur kampanye yang tertuang dalam undang-undang, tidak dilakukan oleh pasangan calon tapi dilakukan oleh media, pasangan calon harusnya melakukan komplain ke media tersebut silahkan diberitakan, tapi jangan dikemas dalam bentuk kampanye,” paparnya.

Panwas juga, katanya lagi, akan menelusuri apakah hal itu sengaja dilakukan oleh pasangan calon atau dilakukan oleg media massa, jika itu memang sengaja dilakukan oleh pasangan calon maka akan berdampak pada pembatalan dirinya sebagai calon. Namun, jika itu dilakukan oleh media, maka ada dua pilihan, pertama pasangan calonnya melakukan klarifikasi ke media massa bahwa informasi tersebut jangan dikemas layaknya kampanye, kedua Panwas akan melakukan penyampaian ke media massa agar dalam informasi itu bukan mengkampanyekan tapi memberitakan, dan juga menyampaikan ke Dewan Pers karena Lembaga ini yang mempunyai kewenangan dalam pengaturan perusahaan media.

“Kalau memberitakan, ada keseimbangan berita. Tak hanya melengkapi 5W+1H saja, tapi pasangan calon yang diberitakan jangan hanya satu calon saja, tetapi semua calon yang ikut sebagai peserta dalam Pilkada di daerah itu” jelasnya. (Arn)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.