Connect with us

Bank Dunia Rilis Laporan Analisa Belanja Publik Sultra Tahun 2014

Metro

Bank Dunia Rilis Laporan Analisa Belanja Publik Sultra Tahun 2014

KENDARI, SUARAKENDARI.COM- Bank Dunia meluncurkan laporan Analisa Belanja Publik (Public Expenditure Analysis – PEA) Sulawesi Tenggara Tahun 2014. Laporan tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif antar Bank Dunia, Lembaga Penelitian (LEMLIT) UHO, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam press realise yang diterima suarakendari.com, peluncuran laporan tersebut diiringi dengan penyerahan dokumen laporan dari perwakilan Bank Dunia dan LEMLIT UHO kepada Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, H. Saleh Lasata.

Acara peluncuran yang berlangsung pada kegiatan Musrenbang Provinsi Sulawesi Tenggara  di Hotel Clarion, Kendari, Sulawesi Tenggara, tersebut, Ekonom Senior Bank Dunia, Gregorius Daan V. Pattinasarany memaparkan hasil kajian beserta rekomendasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan tinggi, berkelanjutan, dan inklusif di Sulawesi Tenggara.

Daan mengatakan bahwa Sulawesi Tenggara masih memerlukan pertumbuhan tinggiuntuk bisa menciptakan konvergensi tingkat kesejahteraan masyarakatnya dengan provinsi lain di Sulawesi maupun nasional. Pada tahun 2013, PDRB per kapita riil Sulawesi Tenggara masih sebesar Rp. 6,3 juta per kapita per tahun. Angka tersebut masih dibawah PDRB per kapita riil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah yang sudah diatas Rp. 7 juta per tahun, atau Sulawesi Utara dan Nasional yang masing-masing sudah diatas Rp. 9 juta dan Rp. 10 juta per kapita per tahun.

Jika Sulawesi Tenggara bisa mengelola pertumbuhan diatas 10 persen, tingkat kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat setara dengan Sulawesi Selatan tahun 2022, dan dengan rata-rata nasional tahun 2030. Pertumbuhan Sulawesi Tenggara yang melambat dari 10,4 persen tahun 2012 menjadi hanya 7,3 persen tahun 2013 harus segera diantisipasi karena pertumbuhan dibawah dua digitsulit menyumbang proses konvergensi tersebut.

Meski demikian, Daan optimis Sulawesi Tenggara mampu memulihkan kembali pertumbuhan menjadi dua digit pada dua tiga tahun mendatang. Yang perlu dilakukan, menurut Daan, adalah memulihkan dan menstabilkan pertumbuhan sektor pertanian; mempercepat transformasi industri pertambangan dari berbasis bijih nikel (ore) menjadi olahan; mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jalan dan perhubungan laut; dan mendorong perluasan lapangan kerja untuk menyerap penduduk usia produktif yang rata-rata tumbuh 2,2 persen per tahun.

Ihsan Haerudin, Ekonom Bank Dunia yang juga ketua tim asistensi teknis penyusunan laporan PEA Sultra 2014 menambahkan, “Sulawesi Tenggara pernah menjadi provinsi dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi di Indonesia pada 6 tahun pertama otonomi daerah (2001-2006) dengan pertanian sebagai motor penggerak utama pertumbuhan,”ungkapnya.

Menurut Ihsan,pada periode tersebut pertanian bisa tumbuh rata-rata 6,3 persen. Sejak tahun 2007 sampai 2012, pertumbuhan sektor pertanian memang mengalami perlambatan menjadi rata-rata hanya 3,7 persen per tahun. Hal ini karena adanya kontraksi di subsektor perkebunan antara tahun 2009-2011, dan juga perlambatan pertumbuhan subsektor perikanan antara tahun 2010-2012.

Dengan menurunnya kontribusi pertambangan yang sempat menjadi penggerak pertumbuhan tinggi tahun 2010-2012, Sulawesi Tenggara bisa kembali ke sektor pertanian disertai dengan upaya pengembangan industri pengolahannya. Secara keseluruhan, untuk memulihkan sektor pertanian, Ihsan melihat pentingnya peningkatan jumlah, kualitas,dan profesionalisme penyuluh pertanian maupun perikanan.

Pertumbuhan Berkelanjutan

Terkait pertumbuhan berkelanjutan, Daan menyarankan adanya percepatan transformasi industri pertambangan dari berbasis bijih nikel menjadi olahan. Menggunakan data perkiraan harga tertinggi dan terendahkomoditi nikel dan olahannya (ferronikel) dari Bank Indonesia, Daan memperkirakan Sulawesi Tenggara bisa meningkatkan nilai tambah hingga 73 sampai 173 kali lipat jika Sultra berhasil melakukan transformasi tersebut.

Dengan nilai tambah sebesar itu, selain bisa tumbuh lebih tinggi, Sulawesi Tenggara bisa tumbuh berkelanjutan. Selain mengurangi tingkat eksploitasi dan kerusakan lingkungan, keuntungan dari industri olahan yang jauh lebih tinggi juga lebih dari cukup untuk pemulihan lingkungan paska operasi asal diikuti sistem pengawasan yang ketat.

Untuk itu, Daan menyarankan perlunya dukungan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur di kawasan pertambangan, membantu pengusaha tambang untuk memperoleh akses permodalan, atau mendorong BUMN atau BUMD bergerak di sektor pertambangan. Lebih dari itu, Daan menyarankan perlunya reformasi tata-kelola pertambangan terutama menyangkut pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP).

Pertumbuhan Inklusif

Sektor pertanian dalam arti luas dapat membantu Sulawesi Tenggara mencapai dua hal sekaligus, yakni pertumbuhan tinggi dan juga inklusif, yakni pertumbuhan yang diciptakan melalui partisipasi dari dan memberi dampak kepada masyarakat luas. Pertumbuhan inklusif ditandai dengan pertumbuhan yang disertai dengan partisipasi tenaga kerja dan menurunnya tingkat kemiskinan. Berdasarkan data Susenas tahun 2011, lebih dari 60 persen dari 40 persen masyarakat termiskin di Sulawesi Tenggara bekerja di sektor pertanian. Peningkatan pembangunan pertanian dapat membantu Sulawesi Tenggara mengurangi kemiskinan.

Seiring dengan pertumbuhan tinggi yang pernah dicapai Sulawesi Tenggara, indeks gini yang merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan juga cenderung meningkat. Pada tahun 2007, Indeks Gini Sulawesi Tenggara masih 0,35, lebih rendah dari nasional sebesar 0,38. Pada tahun 2013, Indeks Gini Sultra sudah mencapai 0,43, lebih tinggi dibanding nasional sebesar 0,41.

Disamping itu, dengan menggunakan data Susenas tahun 2009 dan 2011, diketahui bahwa pendapatan per kapita 40 persen rumah tangga termiskin selalu tumbuh lebih rendah dibanding rata-rata penduduk. Penciptaan pertumbuhan dengan demikian harus memperhatikan kelompok 40 persen masyarakat termiskin tersebut.

Secara keseluruhan, Daan berpendapat bahwa Pemerintah Sulawesi Tenggara melalui RPJMD-nya tahun 2013-2018 telah berorientasi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dengan mencanangkan pertumbuhan diatas 10 persen. Target tersebut juga disertai dengan target-target untuk pengurangan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Namun Daan menyarankan agar kebijakan yang baik tersebut dapat didukung oleh program dan kegiatan yang berkualitas, alokasi anggaran yang memadai, serta efesiensi dalam penggunaanya.

Disamping itu, Belanja pemerintah daerah untuk fungsi-fungsi ekonomi seperti belanja PU, perhubungan, pertanian, perikanan dan kelautan, pengembangan industri pengolahan, energi dan pertambangan, dan ketenagakerjaan perlu ditingkatkan. Berdasarkan laporan PEA Sultra tahun 2014 tersebut, selama periode pengamatan dari 2007-2011, belanja untuk sektor-sektor tersebut masih sangat minim. Menurut Daan, khusus untuk perhubungan, pertanian, serta energi dan pertambangan, peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibanding belanja pemerintah daerah. Sudah sepatutnya, peran pemerintah pusat yang kuat tersebut dapat diikuti dengan dukungan belanja pemerintah daerah serta penguatan koordinasi antar-pemerintahan. TIM

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Metro

To Top